Penulis: Roestamar

Politica News – Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) baru-baru ini merilis hasil penelitian yang cukup mencengangkan. Survei yang bertajuk "Aksesibilitas Fasilitas dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di 47 Masjid Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN se-Jakarta" ini mengungkap bahwa mayoritas masjid di lingkungan pemerintahan belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.

Direktur Eksekutif P3M, KH Sarmidi Husna, dalam acara Halaqah Hasil Riset Masjid Ramah Disabilitas menegaskan bahwa penelitian ini adalah wujud kepedulian P3M terhadap pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas. "Ke depan, kami akan terus mengawal isu ini melalui langkah-langkah advokasi yang melibatkan berbagai pihak terkait," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Hasil riset P3M menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD, fakta di lapangan berbicara lain.

Dari 47 masjid yang disurvei, 26 di antaranya tidak memiliki ramp untuk kursi roda, 39 masjid tidak dilengkapi handrail standar pada ramp, dan 42 masjid tidak memiliki lift untuk bangunan bertingkat. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pendukung lain, seperti tempat parkir khusus (36 masjid tidak memiliki), toilet khusus disabilitas (42 masjid tidak memiliki), dan toilet dengan pegangan standar (46 masjid tidak memiliki).

Bahkan, dalam hal fasilitas ibadah dasar, 36 masjid tidak menyediakan tempat wudu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, 27 masjid tidak menyediakan kursi lipat, dan 19 masjid secara eksplisit melarang penggunaan alat bantu mobilitas di area salat.

Aksesibilitas informasi dan komunikasi juga menjadi sorotan dalam riset ini. Hampir seluruh masjid (45 masjid) tidak menyediakan guiding-block berwarna kuning untuk tunanetra, dan 46 masjid tidak menyediakan Al-Qur’an Braille. Ketiadaan penerjemah bahasa isyarat untuk ceramah dan khutbah (46 masjid) serta penerjemah bahasa isyarat hija’iyyah (45 masjid) semakin memperburuk kondisi ini.

Tidak hanya infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi masalah. Sebanyak 28 dari 47 masjid tidak memiliki petugas yang siap membantu jamaah disabilitas, dan 32 masjid memiliki petugas tanpa pengetahuan dasar tentang pelayanan inklusif.

Badrus Samsul Fata dari P3M menekankan urgensi peningkatan kapasitas bagi pengelola masjid. "Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 22,97 juta penduduk Indonesia (8,5% total populasi) adalah penyandang disabilitas," ujarnya.

Kiai Sarmidi juga menyoroti mindset takmir masjid yang seringkali keliru dalam menafsirkan dalil rukhsah (dispensasi beribadah). "Dalil rukhsah sering digunakan sebagai alasan untuk menolak pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Padahal, seharusnya takmir masjid berpegang pada dalil konstitusi, yaitu pemenuhan dan penyediaan akses terhadap jamaah siapapun, termasuk para penyandang disabilitas," pungkasnya. Hasil riset ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pengelola masjid untuk segera berbenah dan mewujudkan masjid yang inklusif bagi seluruh umat.

Politica News – Sidang kasus dugaan suap yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar pengacara Tannur, Lisa Rachmat, terkait aliran dana mencurigakan senilai Rp5 miliar kepada mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Pertanyaan tajam ini dilontarkan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

JPU dengan tegas menanyakan tujuan pemberian uang tersebut. “Terus yang untuk kasasi terdakwa bilang memberikan sekitar Rp5 miliar ke Pak Zarof untuk minta dibantu, untuk dikuatkan putusan PN khusus perkara Ronald?” tanya Jaksa dengan nada menyelidik. Lisa Rachmat, yang dihadirkan sebagai saksi, membenarkan adanya pemberian uang tersebut. “Iya,” jawabnya singkat.

Pertanyaan ini menjadi krusial karena mengindikasikan adanya upaya untuk memengaruhi putusan pengadilan melalui jalur tidak sah. Jika Tannur dan tim pengacaranya yakin bahwa ia tidak bersalah, mengapa harus ada pemberian sejumlah besar uang untuk “menguatkan putusan”? Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam kasus ini.

Kasus ini semakin rumit dengan pengakuan ibu Ronald Tannur yang merasa menyesal telah memilih Lisa Rachmat sebagai pengacara anaknya. Ia merasa terseret dalam pusaran masalah yang semakin membesar. Perkembangan ini tentu akan menjadi perhatian publik dan menambah tekanan pada proses hukum yang sedang berjalan. Politica News akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.

Politica News – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan tidak mencalonkan diri kembali di Pilpres 2029 jika target kinerjanya tidak tercapai. Sarmuji menilai pernyataan tersebut sebagai “bahasa politik tingkat tinggi” yang menunjukkan komitmen Prabowo terhadap kemajuan bangsa.

Sarmuji menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo itu wajar sebagai penekanan pada pencapaian target-target pembangunan. “Itu bahasa politik tingkat tinggi. Sudah sewajarnya beliau berbicara seperti itu karena beliau menekankan pada target,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Sarmuji menekankan bahwa Prabowo menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi. “Beliau mengesampingkan keinginan pribadi dibandingkan dengan keinginannya untuk memajukan bangsa,” imbuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Prabowo akan mengukur keberhasilannya berdasarkan dampak positif yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kekuasaan semata.

Politica News – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari memberikan pandangannya mengenai cara efektif menekan angka penyakit tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Ia menekankan pentingnya metode eradikasi sebagai strategi utama.

Siti Fadilah menjelaskan bahwa eradikasi, yang berfokus pada pengobatan komprehensif bagi penderita TBC, dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka pengidap TBC dalam kurun waktu lima tahun mendatang. “Jika kita ingin menurunkan angka tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030, salah satu caranya adalah dengan eradikasi,” ujarnya dalam program One on One yang dikutip dari SindoNews, Minggu (18/5/2025).

Lebih lanjut, Siti Fadilah merinci bahwa eradikasi bukan hanya tentang pengobatan medis semata. “Eradikasi itu memberantas orang yang sudah sakit TB atau mengobati orang yang sakit TB secara komprehensif. Jadi mengobati TB itu hanya 40% itu medis. Yang 60% itu bukan medis,” terangnya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor non-medis seperti kondisi sosial ekonomi, gizi, dan sanitasi lingkungan juga memegang peranan penting dalam keberhasilan penanganan TBC.

Politica News – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberikan apresiasi atas langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengevaluasi izin blok minyak dan gas (migas) yang tidak produktif. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produksi migas nasional.

Abdul Rahman Farisi menilai bahwa evaluasi izin blok migas yang mangkrak adalah langkah berani dan penting untuk membalikkan tren penurunan lifting migas. "Ketum Bahlil Lahadalia tidak ragu mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan kepentingan nasional," ujarnya, Minggu (18/5/2025). Ia menambahkan bahwa Bahlil memiliki visi dan keberanian untuk mengatasi tantangan di sektor energi.

Menurut Abdul Rahman, pengalaman Bahlil sebagai Kepala BKPM/Menteri Investasi memberikan pemahaman mendalam tentang hambatan investasi di sektor energi, termasuk masalah perizinan. Evaluasi menyeluruh yang diinisiasi Bahlil, termasuk meminta restu Presiden Prabowo, menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masa depan energi Indonesia.

Abdul Rahman berharap proses evaluasi dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kinerja. Izin yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan harus ditertibkan dan dialihkan kepada pihak yang lebih berkomitmen dan memiliki kapasitas. "Negara tidak boleh disandera oleh pemegang izin yang hanya duduk di atas potensi tanpa realisasi," tegasnya.

Langkah Bahlil ini juga dinilai sebagai momentum untuk mengembangkan potensi blok migas yang telah ditemukan namun belum dikembangkan. Dukungan penuh diberikan kepada Menteri Bahlil dalam upaya meningkatkan produksi migas demi kepentingan rakyat Indonesia.

Politica News – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, hadir di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5/2025) untuk menutup secara resmi kegiatan pembekalan bagi para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Kedatangan Megawati kali ini terasa istimewa karena didampingi langsung oleh Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo.

Kedatangan Megawati disambut hangat oleh Kepala Sekolah Pembekalan, Komarudin Watubun, serta sejumlah tokoh penting PDIP lainnya seperti Ahmad Basarah, Deddy Yevri Sitorus, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Suasana akrab terlihat saat Komarudin dan Aryo Adhi melaporkan kegiatan jalan santai pagi yang diikuti para peserta.

Dalam obrolan santai, Megawati sempat menanyakan alasan rute jalan santai tidak diarahkan ke Kebagusan, tempat kediamannya selain di Jalan Teuku Umar. Aryo Adhi menjawab bahwa Prananda Prabowo menyarankan agar rute tidak terlalu jauh demi menghindari kelelahan para peserta. Jawaban ini disambut tawa oleh Megawati, Prananda, dan para petinggi partai lainnya.

Sebelum menuju ruangannya, Megawati menyempatkan diri meninjau hidangan yang disajikan untuk para peserta, menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan mereka.

Setelah menerima laporan dan rekomendasi pembekalan yang akan dibacakan oleh Ketua DPP Ganjar Pranowo, Megawati dijadwalkan memberikan pidato penutup, mengakhiri rangkaian kegiatan pembekalan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja para kepala daerah dari PDI Perjuangan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen para kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat, selaras dengan visi dan misi PDI Perjuangan. Informasi ini dilansir dari sumber terpercaya politicanews.id.

Politica News – Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI Angkatan Udara (AU) memulai latihan terbang perdana di Langkawi International Airport, Kedah, Malaysia, pada Jumat (16/5/2025), sebagai persiapan akhir jelang pembukaan Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition (LIMA) 2025. Pameran kedirgantaraan bergengsi ini dijadwalkan akan dibuka pada Selasa, 20 Mei 2025.

Enam pesawat latih KT-1B Wong Bee dikerahkan untuk memamerkan serangkaian manuver udara yang memukau, termasuk Jupiter Roll, Eagle Pass, dan Delta Bomb Burst. Aksi-aksi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik utama LIMA 2025.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, menjelaskan bahwa latihan terbang perdana diawali dengan briefing internal yang dipimpin oleh Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Toto Ginanto selaku Supervisor. Briefing ini bertujuan untuk membahas secara rinci rencana penerbangan, urutan manuver, perkiraan kondisi cuaca, dan protokol keselamatan yang harus dipatuhi.

"Selain fokus pada latihan, JAT juga berpartisipasi dalam Mass Brief bersama dengan peserta LIMA 2025 lainnya, termasuk Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dan Russian Air Force. Tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi penerbangan dan demo udara agar acara berjalan lancar dan aman," ujar I Nyoman Suadnyana dalam keterangan resminya yang dikutip politicanews.id, Minggu (18/5/2025).

Latihan terbang perdana ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Danwingdik 100/Terbang Kolonel Pnb Frando L. H. Marpaung, M.P., M.D.S., Paban II Puslaiklambanjaau Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto, S.E., Danskadik 102 Letkol Pnb Ferdian Habibi, dan Danskatek 043 Letkol Tek Yoppy Eka Agusta. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap persiapan JAT dalam ajang LIMA 2025.

Politica News – Empat Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara (AU) memasuki masa purnatugas pada April 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi TNI AU beberapa waktu lalu. Dua di antaranya adalah Marsekal Pertama (Marsma) atau Bintang 1, dan dua lainnya Marsekal Muda (Marsda) atau Bintang 2.

Ucapan terima kasih atas pengabdian mereka kepada TNI Angkatan Udara turut serta disampaikan dalam unggahan tersebut. "@militer.udara mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada TNI Angkatan Udara. Purnatugas Perwira Tinggi TNI AU bulan April 2025," demikian bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip politicanews.id pada Sabtu (17/5/2025).

Unggahan tersebut juga menyertakan foto para Pati TNI AU yang memasuki masa pensiun. "Selamat melanjutkan pengabdian pada bangsa dan negara di bidang lain, semoga tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. TNI Angkatan Udara – Jauh di Langit Dekat di Hati. DISPENAU@2025," lanjut pernyataan tersebut.

Salah satu Pati yang pensiun adalah Marsda TNI Andi Heru Wahyudi, lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1989. Pria kelahiran 1967 ini sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Marsda TNI Andi Heru Wahyudi memiliki rekam jejak jabatan yang mentereng, termasuk Pabandya Sops Koopsau I, Kadisops Lanud Sultan Hasanuddin (2009), Komandan Lanud Jayapura (2010), Pamen Sopsau (2012), dan Paban IV Dukopslat Sopsau (2017).

Politica News – Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato berapi-api di Kongres IV Tunas Indonesia Raya (Tidar), Sabtu (17/5/2025), mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan sejarah kelam negeri ini: sejarah panjang perpecahan dan adu domba. Bukan sekadar retorika, Prabowo menyampaikan pesan yang sarat makna bagi masa depan bangsa.

Dengan nada yang menghindari kecurigaan berlebihan terhadap bangsa lain, Prabowo justru mengajak refleksi diri. Ia menyatakan, "Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak. Tidak mungkin, kita harus belajar." Namun, di balik seruan untuk menghindari xenofobia, tersimpan peringatan tajam.

Indonesia, negara yang kaya raya dan berdaulat, menurut Prabowo, memiliki sejarah yang diwarnai upaya adu domba berulang. "Tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya. Sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah. Suku sama suku, agama sama agama, kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah," tegasnya dengan mimik serius.

Pidato yang awalnya diawali dengan nada santun dan mengajak refleksi, berubah menjadi peringatan yang tajam dan mengena. Prabowo mengingatkan bahwa perpecahan bisa berasal dari mana saja, baik antar suku, agama, bahkan dalam satu agama sendiri. Pesan ini tampaknya diarahkan untuk mencegah terulangnya sejarah kelam perpecahan bangsa.

Di akhir pidatonya, Prabowo menunjukkan sisi humanisnya dengan berkelakar tentang waktu yang menjelang magrib. "Saya tidak akan panjang lebar, saudara-saudara bosen dengar pidato saya. Bukan soal kopi, ini sudah mau magrib. Untung sudah dekat magrib, jadi saya enggak usah panjang-panjang," ujarnya, disambut tawa hadirin. Namun, di balik kelakar itu, tersimpan pesan yang mendalam: waspada dan jaga persatuan Indonesia.

Politica News – Wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia yang sempat mengemuka menimbulkan beragam reaksi. Untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi penting. Pernyataan ini muncul setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas menolak wacana relokasi warga Palestina dari Gaza. Meskipun mengaku belum membaca pernyataan lengkap Puan, Hasan menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak bermaksud merelokasi warga Palestina.

"Pemerintah tidak merelokasi warga Palestina," tegas Hasan dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). "Kita ingin memberikan pengobatan kepada warga Palestina yang terluka parah akibat konflik. Mereka akan dirawat dan diobati di Indonesia hingga sembuh, lalu dikembalikan ke negaranya," tambahnya.

Hasan memastikan, kepulangan warga Gaza ke Palestina setelah menerima perawatan medis di Indonesia adalah suatu keharusan. Ia juga menekankan bahwa rencana ini membutuhkan persetujuan berbagai pihak, termasuk otoritas Palestina dan negara-negara terkait. "Ini bukan relokasi permanen," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kemanusiaan. Selain pengobatan, pemerintah juga berencana memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak Palestina. "Tindakan ini murni kemanusiaan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, termasuk memberikan beasiswa pendidikan," jelasnya. Ia menegaskan kembali bahwa warga Gaza yang menerima bantuan ini tidak akan otomatis menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Pernyataan Hasan ini menjadi penjelas penting menyusul pernyataan Puan Maharani yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak gagasan relokasi warga Palestina dari Gaza. Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidato pembukaan Konferensi ke-19 Parliamentary Union Of the OIC Member States (PUIC) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/5/2025). Klarifikasi Istana ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terdampak konflik.