Penulis: Roestamar

Politica News – Geger! Pengungkapan kasus pornografi yang melibatkan grup Facebook "Cinta Sedarah" (kini berganti nama menjadi "Suka Duka") mengungkap fakta mengejutkan: seorang anak di bawah umur turut menjadi pelaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa bocah tersebut ditangkap di Pekanbaru pada Rabu, 21 Mei 2025.

"Penangkapan anak ini merupakan bagian dari rangkaian pengungkapan jaringan pornografi yang cukup luas," ujar Ade Ary kepada awak media, Jumat (23/5/2025). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anak tersebut bukan hanya anggota aktif grup Facebook tersebut, namun juga diduga aktif mendistribusikan, bahkan menjual konten pornografi anak. Bayangkan, betapa mengerikannya jaringan ini, yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku utama.

Penangkapan ini menjadi bukti nyata betapa rentannya anak-anak terhadap eksploitasi seksual online. Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami peran anak tersebut dalam jaringan tersebut, termasuk mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang memanfaatkan dan mengeksploitasi anak tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas anak-anak di dunia maya dan perlunya upaya pencegahan yang lebih intensif untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual online. Polisi berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan dan menjerat para pelakunya sesuai hukum yang berlaku. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Tragedi Way Kanan: Komnas HAM Soroti Pelanggaran HAM Berat!

Politica News – Komnas HAM menyatakan penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI di Way Kanan, Lampung, sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kesimpulan ini didasarkan pada pemantauan lapangan, pengumpulan keterangan, dan telaah dokumen yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Uli Parulian Sihombing, Komisioner Komnas HAM, menegaskan pada Jumat (23/5/2025), bahwa insiden ini jelas melanggar hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM universal. Pelanggaran tersebut mencakup hak atas hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas keadilan.

Komnas HAM menekankan pentingnya pemulihan melalui proses hukum yang independen dan berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk mengusut tuntas kasus ini demi tegaknya hukum dan keadilan bagi para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Kasus ini menjadi sorotan tajam terkait relasi antara aparat penegak hukum dan implikasinya terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

Judul: Gema Keadilan: Nakhoda Baru, Era Baru Keadilan?

Politica News – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan baru saja menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang monumental, disertai pelantikan pengurus provinsi untuk periode 2025-2029. Acara yang berlangsung di Hotel Balairung, Jakarta, pada 23-24 Mei 2025 ini menjadi momentum penting bagi organisasi tersebut dalam memperkuat komitmennya terhadap keadilan di seluruh pelosok negeri.

Rakornas ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Direktur LBH Gema Keadilan Anton Hariyadi, Dewan Pembina Indra Kusuma, serta aktivis HAM kawakan Haris Azhar, yang juga mantan Koordinator KontraS. Kehadiran mereka menambah bobot acara ini, menegaskan keseriusan LBH Gema Keadilan dalam menjalankan misinya.

Acara dimulai dengan khidmat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pemutaran video yang merekam jejak perjuangan LBH Gema Keadilan. Diskusi mendalam mengenai isu-isu terkini dan strategi organisasi menjadi agenda utama, menunjukkan kesiapan LBH Gema Keadilan dalam menghadapi tantangan zaman.

Pembacaan ikrar Gema Keadilan dan pelantikan pengurus provinsi menjadi puncak acara, diikuti penyerahan Surat Keputusan (SK) LBH Gema Keadilan. Direktur Anton Hariyadi menegaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat peran LBH Gema Keadilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan di seluruh Indonesia. Dengan kepengurusan baru, diharapkan LBH Gema Keadilan dapat semakin efektif dalam mewujudkan keadilan bagi semua.

Politica News – Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah asli. Jokowi menegaskan keaslian ijazahnya saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/5/2025).

Jokowi mengapresiasi ketelitian pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Ia menyebutkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara mendalam, termasuk perbandingan ijazah dengan milik rekan-rekannya di UGM, penelusuran foto-foto KKN, wisuda, hingga kegiatan pendakian gunung. Bahkan, pengumuman penerimaan mahasiswa baru UGM di koran pun turut diperiksa. "Ya memang asli," tegasnya.

Ketika ditanya apakah pernyataan polisi sudah cukup membuktikan keaslian ijazahnya, Jokowi menjawab bahwa kepolisian adalah lembaga yang diminta oleh pihak pengadu untuk melakukan investigasi. Dengan demikian, hasil investigasi Bareskrim diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak.

Mengenai kelanjutan aduannya di Polda Metro Jaya, Jokowi mengaku sebenarnya merasa sedih jika perkara ini harus berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun, ia berharap proses hukum dapat berjalan agar semuanya menjadi jelas dan transparan. Jokowi bahkan berjanji akan membuka ijazah aslinya di persidangan, meskipun sebelumnya telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk keperluan investigasi. Kasus ini sempat menjadi polemik dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Dengan adanya pernyataan resmi dari Bareskrim dan tanggapan dari Jokowi, diharapkan polemik ini dapat segera berakhir.

Pensiun, Kapolda Sultra Diganti! Siapa Sosok Penggantinya?

Politica News – Irjen Pol Dwi Irianto termasuk dalam daftar perwira tinggi Polri yang terkena mutasi oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada 20 Mei 2025. Dalam rotasi jabatan ini, Dwi harus melepaskan posisinya sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dwi Irianto telah mengemban amanah sebagai Kapolda Sultra sejak 26 April 2024. Kini, ia akan bertugas sebagai Pati Polda Sultra dalam rangka memasuki masa pensiun. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1084/V/KEP./2025 tertanggal 20 Mei 2025, yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.

Lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada 1 Mei 1967, Dwi Irianto mengawali karirnya di kepolisian setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1991. Sepanjang karirnya, Dwi telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Kasat Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Kapolres Tulang Bawang pada tahun 2011.

Dengan mutasi ini, tongkat komando Kapolda Sultra akan segera beralih ke pejabat baru. Publik tentu menantikan siapa sosok yang akan menggantikan Irjen Pol Dwi Irianto dan bagaimana ia akan melanjutkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi lebih lanjut mengenai pengganti Dwi Irianto akan terus diperbarui di Politicanews.id.

Harta Karun Tersembunyi: 5 Temuan Kejagung di Rumah Pejabat MA!

Politica News – Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini melakukan serangkaian penggeledahan yang mengejutkan. Salah satu targetnya adalah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Dari penggeledahan tersebut, setidaknya ada lima temuan signifikan yang berhasil diungkap. Salah satu temuan, yang akan diulas lebih lanjut, bahkan membuat sejumlah anggota tim Jampidsus terkejut bukan kepalang.

Kejaksaan Agung sendiri saat ini tengah menikmati tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 13 April 2025, Korps Adhyaksa ini meraih angka kepercayaan sebesar 75 persen, mengungguli lembaga penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (72 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (68 persen), pengadilan (66 persen), dan Polri (65 persen). Tingginya kepercayaan ini tentu menjadi modal penting bagi Kejagung dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Salah satu langkah konkret yang baru-baru ini diapresiasi adalah keberhasilan Jampidsus mengembalikan 47.000 hektare lahan sawit ilegal. Anggota DPR RI, Sahroni, menyebut langkah ini sebagai wujud nyata pemulihan kerugian negara. Temuan-temuan baru dalam penggeledahan rumah mantan pejabat MA ini tentu semakin memperkuat citra Kejagung sebagai lembaga yang serius dalam penegakan hukum. Detail lebih lanjut mengenai lima temuan tersebut akan diungkap secara bertahap oleh tim penyidik. Informasi ini dilansir dari politicanews.id.

Politica News – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan Nomor Izin Edar (NIE) untuk radiofarmaka FloDeg, sebuah terobosan dalam deteksi dini dan pengobatan kanker yang dikembangkan oleh PT Bio Farma (Persero), perusahaan induk Holding BUMN Farmasi Indonesia. Persetujuan ini menandai langkah maju signifikan dalam upaya meningkatkan penanganan kanker di tanah air.

FloDeg, yang merupakan radiofarmaka penting untuk diagnostik kanker berbasis PET-Scan (Positron Emission Tomography), diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mendeteksi kanker pada stadium awal. Hal ini krusial karena deteksi dini secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup pasien.

Penyerahan NIE dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar kepada Direktur Pengembangan Usaha Bio Farma Yuliana Indriati dalam acara yang diselenggarakan BPOM dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) di Jakarta, Senin (19/05/2025). Kepala BPOM Taruna Ikrar menyoroti pentingnya inovasi ini dalam menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks di Indonesia.

"Saat ini, Indonesia menghadapi tiga tantangan besar dalam sektor kesehatan," ujar Taruna Ikrar. Dengan adanya FloDeg, diharapkan penanganan kanker di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien, memberikan harapan baru bagi para pasien dan keluarga mereka.

Politica News – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan perombakan di tubuh Polri dengan merotasi dan memutasi 67 personel, terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Mutasi ini menghasilkan dua Kapolda baru untuk Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa mutasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi yang rutin dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja Polri dalam melayani masyarakat.

Mutasi Pati dan Pamen Polri ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1084/V/KEP./2025 tertanggal 20 Mei 2025. Dari 67 personel yang dimutasi, 50 di antaranya mendapatkan promosi atau tetap pada jabatan yang setara.

Dua Kapolda yang mengalami pergantian adalah Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kini dijabat oleh Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini dipimpin oleh Irjen Pol Rudi Darmoko. Informasi ini dilansir dari politicanews.id, Rabu (21/5/2025).

Politica News – Kabar duka menyelimuti Mahkamah Agung (MA). Hakim Agung Kamar Agama, Abdul Manaf, menghembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Rabu (21/5/2025), pukul 05.30 WIB di kediamannya yang terletak di Depok, Jawa Barat. Almarhum wafat pada usia 66 tahun.

MA melalui laman resminya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, Mahkamah Agung Republik Indonesia berduka atas wafatnya Yang Mulia Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H., Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, pada Rabu, 21 Mei 2025, dalam usia 66 tahun," tulis pernyataan resmi tersebut.

Okiawan Waseso, salah seorang staf di Kamar Agama MA, juga membenarkan kabar duka ini. "Iya mas, benar. Barusan kurang lebih pukul 05.30 WIB di Depok," ujarnya.

Abdul Manaf, yang lahir di Bogor pada 14 Juli 1958, telah mengabdikan dirinya di dunia peradilan sejak tahun 1984. Awal kariernya dimulai sebagai pegawai di Pengadilan Agama Bajawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua tahun kemudian, ia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai hakim di pengadilan yang sama.

Dedikasi dan profesionalismenya mengantarkannya pada berbagai posisi penting, termasuk Wakil Ketua dan Ketua PA Bajawa, serta Ketua PA Karangasem, Bali. Kepergian Abdul Manaf meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar MA dan dunia peradilan Indonesia.

Politica News – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, memberikan apresiasi penuh kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) atas keberhasilan mereka menggagalkan upaya penyelundupan narkotika skala besar di perairan Kepulauan Riau.

Politica News – Pada tanggal 14 Mei 2025, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) dari Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK) berhasil mencegat sebuah kapal ikan asing berbendera Thailand, Aungtoetoe 99, di perairan Selat Durian, Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika seberat total 2.061 Kg, terdiri dari kokain dan sabu-sabu.

Politica News – Sebagai tindak lanjut dari penangkapan tersebut, TNI AL menggelar pemusnahan barang bukti narkotika pada hari Selasa, 20 Mei 2025, di Markas Komando Lantamal IV Batam. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, termasuk Kemenko Polkam, TNI, Polri, Bea Cukai Kemenkeu, BNN, BIN, serta Forkopimda Kepulauan Riau. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi yang kuat antar lembaga dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia.