Penulis: Roestamar

politicanews.id – Anggota DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera bertindak tegas menyikapi praktik penggelembungan harga masker yang meresahkan. Lonjakan harga ini dinilai mencekik masyarakat yang sangat membutuhkan perlindungan kesehatan di tengah berbagai bencana alam.

Rivqy Abdul Halim dari Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga masker harus diberi sanksi berat. Tindakan tidak bertanggung jawab ini jelas merugikan warga yang tengah berjuang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan hingga erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ia mengungkapkan laporan dari masyarakat menunjukkan harga masker dengan spesifikasi serupa yang semula puluhan ribu rupiah kini melonjak drastis hingga ratusan ribu. Lebih parah lagi beberapa pedagang di lokapasar terindikasi membatalkan pesanan lama untuk kemudian menjual kembali masker dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Indonesia yang berada di cincin api dunia seringkali dihadapkan pada kondisi gunung berapi aktif yang bisa erupsi kapan saja. Ketersediaan alat pelindung kesehatan seperti masker menjadi sangat vital. Namun situasi darurat ini justru dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan berlipat.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus segera turun tangan mengendalikan harga masker di pasaran. Jangan sampai masyarakat yang sudah terbebani bencana alam semakin menderita akibat harga masker yang melambung tinggi. Penindakan keras diharapkan dapat menciptakan efek jera agar praktik serupa tidak terulang di kemudian hari.

politicanews.id – Pulau Dewata Bali kembali menjadi sorotan dunia sebagai tuan rumah gelaran akbar Indonesia Carbon and Biodiversity Summit ICBS 2026. Acara yang berlangsung di Nusa Dua Badung pada 8-9 September ini digadang sebagai lokomotif kolaborasi strategis demi memacu geliat pasar karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati di tanah air. Ini bukan sekadar konferensi biasa melainkan titik temu krusial bagi masa depan ekonomi hijau Indonesia.

Ketua Umum Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance ICBA Rob Raffael Kardinal menegaskan bahwa pengembangan pasar karbon nasional tak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan sebuah ekosistem yang solid dan saling terhubung melibatkan pemerintah pengembang proyek pemilik investor pembeli karbon institusi keuangan hingga seluruh lapisan masyarakat. Regulasi saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan signifikan. Kualitas proyek pendanaan permintaan dari pembeli serta pemahaman dan kapasitas yang memadai di seluruh lini adalah fondasi mutlak.

ICBS 2026 yang diinisiasi oleh ICBA dirancang khusus untuk menciptakan jembatan komunikasi dan peluang investasi. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan sekaligus membuka keran kolaborasi nyata. Rob menambahkan bahwa ajang ini bertujuan agar para pengembang proyek dapat berinteraksi langsung dengan investor dan pembeli karbon membangun jaringan kuat serta meningkatkan kapasitas dan pertukaran pengetahuan.

Gubernur Bali I Wayan Koster turut menyoroti peran vital Bali dalam percakapan global seputar ekonomi hijau perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran ICBS di Bali memperkuat posisi pulau ini sebagai pusat diskusi solusi lingkungan berskala internasional.

Pada hari pertama Selasa 8 September para peserta mendalami isu kebijakan integritas dan pendanaan pasar karbon Indonesia. Diskusi berfokus pada bagaimana proyek karbon dapat dirancang agar lebih menarik di mata investor dan pembeli global. Sementara itu hari kedua Rabu 9 September akan mengupas integrasi kebijakan karbon biru teknologi karbon keanekaragaman hayati serta proyeksi masa depan pasar karbon Indonesia menuju tahun 2027. Pertemuan ini diharapkan melahirkan terobosan konkret yang akan membawa Indonesia sebagai pemain kunci dalam peta pasar karbon global.

politicanews.id – Sebuah ancaman tak terlihat mengintai di bawah tanah dekat Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru Polda Kalimantan Selatan berjuang keras mendinginkan lahan gambut yang suhunya mencapai lebih dari 400 derajat Celsius upaya ini berlangsung siang dan malam tanpa henti.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan pada Selasa malam bahwa pantauan drone thermal mengungkap titik panas ekstrem di kedalaman tanah bara api tersembunyi menjadi target utama operasi pendinginan.

Dengan teknologi drone thermal yang dioptimalkan petugas dapat melacak sumber api secara presisi inovasi cairan surfaktan racikan Bidlabfor Polda Kalsel kemudian disuntikkan hingga kedalaman dua meter langsung ke pusat bara.

Hasilnya menggembirakan Kapolda menyebut beberapa titik api bawah tanah berhasil dipadamkan suhu lahan berangsur normal kembali di kisaran 25 hingga 30 derajat Celsius sebuah pencapaian signifikan.

Namun tantangan masih ada titik api baru terus bermunculan di sekitar bandara khususnya di Kelurahan Syamsudin Noor dan Guntung Payung petugas disiagakan penuh 24 jam sehari kolam portabel bioflok juga dipasang untuk memastikan pasokan air dekat dengan lokasi kebakaran.

politicanews.id – Wajah Jalan Yos Sudarso di depan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) kini berubah drastis. Setelah melalui serangkaian uji coba, skema pengaturan lalu lintas di ruas jalan vital ini resmi diberlakukan secara permanen. Keputusan ini diambil untuk mengakhiri praktik berbahaya pengendara motor yang kerap melawan arus, sekaligus menciptakan kelancaran dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan.

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Utara, Rudy Saptari, menegaskan bahwa penataan ulang jalur ini akan segera dikukuhkan dengan pemasangan kelengkapan permanen. "Kami akan menetapkan jalur ini dengan permanen. Dalam waktu dekat, semua kelengkapan akan kami persiapkan," ujarnya di Jakarta. Langkah ini merupakan respons atas keberhasilan uji coba selama sepekan yang menunjukkan hasil positif.

Sebelumnya, kondisi di Jalan Yos Sudarso, khususnya di area dekat pintu keluar tol Plumpang, seringkali memicu kekhawatiran. Banyak laporan masyarakat menyoroti maraknya pengendara roda dua yang nekat memutar balik atau memotong jalur dengan melawan arah, demi mempersingkat perjalanan menuju Plumpang Semper. Praktik ini tidak hanya membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, tetapi juga disinyalir menjadi lahan praktik pungutan liar.

Dengan skema baru, Jalan Yos Sudarso dipecah menjadi tiga lajur fungsional. Lajur pertama didedikasikan untuk kendaraan yang keluar dari exit tol atau Ramp Off Plumpang, mengarah ke Kantor Kejari Jakut dari Kelapa Gading. Lajur kedua diperuntukkan bagi arus kendaraan dari Kelapa Gading yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, lajur ketiga disediakan khusus bagi pengendara yang hendak memutar arah kembali ke Plumpang atau Kelapa Gading.

Wahyu Wijayanto, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sudinhub Jakarta Utara, menjelaskan bahwa penambahan barikade jalan telah dilakukan, membentang dari sebelum exit ramp tol Plumpang hingga Halte Transjakarta. Ini untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi pengendara motor untuk melawan arus. "Hasilnya sangat baik. Kami tidak lagi melihat sepeda motor yang melawan arah di jalan tersebut untuk memotong jalur ke Plumpang Semper," imbuh Rudy Saptari.

Untuk mendukung keberlanjutan dan keamanan skema ini, Sudinhub Jakarta Utara berencana memasang separator jalan berbahan semen secara permanen. Selain itu, marka jalan yang jelas akan dibubuhkan, lengkap dengan pemasangan "mata kucing" atau reflektor jalan. Fitur ini krusial untuk meningkatkan visibilitas dan memudahkan pengendara, terutama saat melintas di malam hari.

"Dalam waktu dekat akan kami permanenkan karena sejauh ini rekayasa ini menjadi solusi kemacetan dan mencegah terjadinya pelanggaran lawan arah yang kerap terjadi di lokasi tersebut," tutup Rudy. Penataan ini diharapkan tidak hanya melancarkan arus lalu lintas, tetapi juga secara signifikan meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan di kawasan tersebut. Uji coba rekayasa lalu lintas ini sendiri berlangsung dari 28 Agustus hingga 5 September 2026.

politicanews.id – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan agar Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak atau SIMEP PA versi 3.0 menjadi pondasi utama percepatan reformasi sistem perlindungan anak di seluruh Indonesia. Ia menegaskan sistem baru yang diluncurkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pada September lalu ini harus lebih dari sekadar alat pengumpul data. SIMEP PA diharapkan menjadi langkah strategis yang konkret untuk menciptakan sistem perlindungan anak dengan dampak nyata.

"Aplikasi ini wajib berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat reformasi sistem perlindungan anak. Kita tidak boleh lagi hanya bertindak reaktif seperti memadamkan api setelah kebakaran besar terjadi," ungkap Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta Selasa.

Rerie menyoroti urgensi sistem ini mengingat fakta mencengangkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak SIMFONI-PPA. Tercatat 21.352 kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2025 dengan 16.136 korban di antaranya adalah perempuan. Selain itu data KPAI juga menunjukkan sekitar 6.900 aduan dugaan pelanggaran hak anak diterima selama periode 2023 hingga 2025. Angka ini berarti rata-rata lebih dari 2.000 kasus setiap tahunnya.

Menurut Rerie tingginya angka kekerasan anak ini menjadi bukti bahwa berbagai regulasi yang ada belum cukup efektif. Oleh karena itu SIMEP PA 3.0 harus mampu menghasilkan rapor perlindungan anak yang komprehensif bagi kementerian dan pemerintah daerah. Rapor ini nantinya wajib ditindaklanjuti dengan koreksi kebijakan dan perbaikan sistem yang berkelanjutan.

Ia juga mendorong integrasi data antara SIMEP PA dengan SIMFONI-PPA. Langkah ini krusial untuk mencegah duplikasi data dan memastikan respons terhadap kasus kekerasan anak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Lebih lanjut Rerie menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah sektor swasta komunitas dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif berbasis data dan berkelanjutan.

"Pendekatan preventif dan berbasis data adalah kunci untuk menutup celah kerentanan yang selama ini membuat anak-anak kita terus menjadi korban. Dengan sistem baru ini Indonesia diharapkan dapat bergeser dari pola penanganan yang reaktif menuju sistem perlindungan anak yang proaktif terintegrasi dan berbasis bukti. Sehingga setiap anak di negeri ini benar-benar merasakan kehadiran perlindungan dari negara," pungkasnya.

politicanews.id – Ekonom terkemuka menyoroti pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial yang efektif. Langkah ini diyakini mampu memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa sistem data terpadu ini krusial untuk meminimalisir dua jenis kesalahan fatal. Pertama inclusion error yaitu ketika individu berkecukupan namun tidak berhak justru menerima bantuan. Kedua exclusion error di mana warga miskin yang seharusnya menerima justru terlewat dari daftar penerima.

Menurut Esther DTSEN berfungsi sebagai pusat data tunggal yang mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian lembaga hingga Badan Pusat Statistik BPS. Konsolidasi data ini memungkinkan pemerintah merancang kebijakan perlindungan sosial yang lebih konsisten dan akurat. Selain itu efisiensi anggaran negara juga akan meningkat drastis. Data terintegrasi mencegah duplikasi penerima mengurangi tumpang tindih program dan menutup celah kebocoran dana.

Pembaruan data secara berkala setiap tiga bulan menjadi kunci vital dalam menjaga validitas DTSEN. Ini memastikan peringkat kesejahteraan masyarakat selalu relevan dengan kondisi terkini. Esther juga menekankan pentingnya interoperabilitas antarinstansi yang didukung infrastruktur digital pemerintah demi kelancaran sistem.

Di sisi lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut memberikan penjelasan mengenai konsep desil dalam DTSEN. Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga melainkan gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan.

Amalia menegaskan desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lain berdasarkan beragam karakteristik sosial ekonomi. Sebagai contoh keluarga di desil 3 berarti berada di kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam skala kesejahteraan relatif. Penting untuk diingat bahwa keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan pengeluaran atau kondisi sosial ekonomi identik.

politicanews.id – Mata uang Garuda diproyeksikan menunjukkan performa positif pada perdagangan hari ini. Penguatan tipis rupiah diperkirakan terjadi seiring dengan membaiknya mayoritas mata uang di kawasan Asia, terutama yen Jepang, yang diiringi oleh meredanya indeks dolar Amerika Serikat. Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menegaskan bahwa tren penguatan mata uang regional menjadi katalis utama bagi rupiah.

Yen Jepang sendiri sempat mencatat kenaikan signifikan hingga menyentuh level 155 per dolar AS. Lonjakan ini dipicu oleh spekulasi pasar yang menguat terkait kemungkinan Bank of Japan (BoJ) akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan pertengahan bulan ini. Ekspektasi kenaikan suku bunga BoJ memunculkan harapan bahwa selisih suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat akan menyempit dalam waktu dekat. Meskipun Gubernur BoJ Kazuo Ueda telah mengisyaratkan kesiapan untuk menyesuaikan suku bunga berdasarkan kondisi ekonomi dan inflasi, Federal Reserve AS justru diprediksi akan mempertahankan suku bunga stabil menyusul berkurangnya tekanan inflasi.

Di sisi lain, sentimen domestik masih menyimpan kekhawatiran. Pasar mencermati potensi defisit neraca perdagangan yang bisa membebani rupiah. Pemicunya adalah tren kenaikan harga minyak global, dengan Brent menembus 98 dolar AS per barel dan WTI mencapai 93 dolar AS per barel. Kenaikan harga komoditas ini secara langsung meningkatkan permintaan dolar AS untuk kebutuhan impor, yang tercatat melonjak 27 persen secara tahunan. Dengan demikian, rupiah akan bergerak di tengah tarik ulur antara dukungan eksternal dan tekanan dari dalam negeri.

politicanews.id – Kabar gembira bagi pecinta sejarah dan budaya Indonesia. Kementerian Kebudayaan Kemenbud tengah bergerak cepat meresmikan lebih dari seribu objek sebagai cagar budaya nasional. Langkah ambisius ini ditargetkan tuntas pada tahun 2026 menandai komitmen serius dalam menjaga pusaka bangsa.

Penetapan masif ini bukan tanpa alasan. Kemenbud menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya krusial untuk memperkokoh benteng pelestarian warisan budaya Indonesia. Dengan status cagar budaya perlindungan hukum dan upaya konservasi akan semakin kuat memastikan kekayaan identitas bangsa tetap lestari bagi generasi mendatang. Inovasi dalam pendataan dan verifikasi menjadi kunci percepatan proses ini.