Penulis: Roestamar

Politica News – Dr. Nicholay Aprilindo, aktivis dan praktisi hukum HAM, mengungkapkan pandangannya tentang peran sentral Pancasila dalam paradigma HAM di Indonesia. Menurutnya, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, merupakan landasan filosofis yang tak terbantahkan. Namun, lebih dari sekadar norma hukum, nilai-nilai luhur Pancasila—tertuang dalam Pembukaan UUD 1945—menjadi ruh dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.

Lebih lanjut, Aprilindo menjelaskan implementasi Pancasila dalam konteks HAM. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menetapkan Pancasila sebagai "Fundamental Norm". Artinya, semua peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini menegaskan kewajiban negara, khususnya pemerintah, dalam menjamin P5HAM.

Aprilindo menekankan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", sebagai inti dari HAM di Indonesia. Sila ini, yang berakar pada sila pertama ("Ketuhanan Yang Maha Esa"), menjadi pedoman dalam mendistribusikan keadilan dan HAM secara adil dan merata. Implementasinya bertujuan untuk mewujudkan sila ketiga ("Persatuan Indonesia"), mencapai sila keempat ("Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"), dan menjamin terwujudnya sila kelima ("Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia").

Dengan demikian, pandangan Aprilindo mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan organik antara Pancasila dan HAM di Indonesia. Bukan hanya sebatas aturan hukum, melainkan sebuah sistem nilai yang mengarahkan negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ia mengajak kita untuk melihat Pancasila bukan semata sebagai teks hukum, tetapi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang menjamin terwujudnya HAM secara utuh dan berkelanjutan.

Politica News – Insiden ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang, termasuk 4 anggota TNI, menyisakan duka mendalam dan pertanyaan besar. Komisi I DPR RI tak tinggal diam. Ketua Komisi I, Utut Adianto, menyatakan akan segera memanggil sejumlah perwira tinggi TNI untuk dimintai keterangan dan evaluasi menyeluruh atas peristiwa nahas tersebut.

"Panglima TNI, Pangdam, dan Danrem 062 Garut, beserta komandan lapangan terkait, akan kami undang," tegas Utut di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Meskipun belum menetapkan tanggal pasti, Utut memastikan pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, idealnya sebelum masa sidang berakhir. "Ini bukan sekadar isu hangat, melainkan soal kemanusiaan dan strategi," tambahnya, menekankan urgensi penyelidikan ini.

Utut menjelaskan bahwa insiden ini bukan semata-mata karena pelanggaran prosedur, melainkan lebih kepada kekurangan ketelitian dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. "Ini soal dedikasi dan budaya kerja. Jangan ceroboh! Aturan harus ditaati, pengawasan harus ketat, dan setiap personel harus bertanggung jawab," tegasnya. Ia menyayangkan terjadinya insiden tersebut, mengingat seharusnya sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terlaksana dengan baik dalam proses pemusnahan amunisi. "Apakah mereka tidak punya aturan? Tentu ada. Namun, masalahnya terletak pada sikap dan kultur kerja," pungkas Utut, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap budaya kerja dan pengawasan di lapangan. Kejadian ini menjadi momentum untuk memastikan tragedi serupa tak terulang.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto akan menerima penghargaan tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (D.K.), sebuah bintang kebesaran yang hanya diberikan kepada kepala negara dan pemimpin dunia yang dinilai berjasa besar dalam memajukan hubungan bilateral dengan Brunei, akan disematkan langsung oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Keberangkatan Prabowo dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi (14/5/2025), menandai dimulainya kunjungan kenegaraan yang sarat makna ini.

Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas pukul 07.00 WIB menuju Bandar Seri Begawan. Keberangkatannya disaksikan oleh Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Danlanud Halim Perdanakusuma, menunjukkan pentingnya kunjungan ini bagi Indonesia. Di Brunei, Prabowo akan disambut secara kenegaraan di Istana Nurul Iman dan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Sultan Bolkiah dan delegasi kedua negara. Puncak acara akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan.

Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei. Penghargaan ini menunjukkan apresiasi atas kontribusi Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Brunei yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun. Pertemuan ini diharapkan akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang strategis bagi kedua negara.

Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan simbol pengakuan internasional atas kepemimpinan dan kontribusi Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Semoga kunjungan ini membawa hasil yang positif bagi kedua negara.

Politica News – Gempa politik di tubuh TNI AU! Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuat gebrakan dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap tujuh Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada April 2025 lalu. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang kemudian mengalami revisi dan terbit sebagai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025. Langkah berani ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan di kalangan pengamat militer. Siapa saja para perwira tinggi yang terkena imbas mutasi mendadak ini? Dan apa alasan di balik perombakan strategis tersebut?

Daftar tujuh Pati TNI AU yang dimutasi tersebut antara lain Marsma TNI Budi Eko Pratomo yang kini bergeser menjadi Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam. Marsma TNI Fairlyanto menempati posisi baru sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ideologi Lemhannas. Sementara itu, Marsda TNI Bambang Gunarto kini menjabat sebagai Wakil Komandan Kodiklatau (Wadan Kodiklat TNI).

Perubahan jabatan juga dialami Marsma TNI I Imam Subekti yang kini menjadi Komandan Kosek I Koopsud I. Marsma TNI I Tjalija Elang Migdiawan dipercaya memimpin Pusat Potensi Dirgantara (Kapuspotdirga). Marsma TNI Ali Gusman diangkat menjadi Komandan Pusat Latihan Kodiklatau (Danpuslat Kodiklatau). Terakhir, Marsma TNI Sarmanto memasuki masa pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Pati Mabes TNI AU.

Mutasi ini bukan sekadar pergeseran kursi jabatan biasa. Ini merupakan langkah strategis yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami implikasinya terhadap dinamika internal TNI AU dan bahkan pertahanan negara secara keseluruhan. Apakah ada pertimbangan khusus di balik penempatan para perwira tinggi tersebut di posisi barunya? Pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang perlu diungkap. Kejelasan alasan di balik mutasi ini menjadi penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Publik menantikan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai mutasi besar-besaran ini.

Politica News – Mahkamah Agung (MA) telah membentangkan tirai akhir pada upaya Johnny G Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk lepas dari jerat hukum. Peninjauan kembali (PK) yang diajukannya dengan nomor registrasi 919 PK/PID.SUS/2025, terkait kasus korupsi mega proyek BTS Kominfo, resmi ditolak. Putusan yang dibacakan pada Jumat, 9 Mei 2025 oleh Majelis Hakim Surya Jaya dan anggota, Agustinus Purnomo Hadi serta Sutarjo, menetapkan "Amar putusan: tolak," menurut laman resmi MA. Ini menjadi pukulan telak bagi Plate, yang sebelumnya juga telah mengalami penolakan kasasi pada 9 Juli 2024 dengan nomor perkara 3448 K/Pid.Sus/2024.

Dengan ditolaknya PK ini, vonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar yang dijatuhkan kepadanya atas keterlibatan dalam korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo tetap berlaku. Lebih dari itu, MA juga menegaskan perampasan satu unit mobil Land Rover milik Plate sebagai kompensasi tambahan pembayaran uang pengganti. Keputusan ini seolah mengukuhkan keputusan pengadilan sebelumnya, menutup rapat celah bagi Plate untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Kasus ini menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan. Putusan MA ini diharapkan memberikan efek jera bagi para pejabat publik yang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Nasib Plate kini sepenuhnya berada di tangan hukum, menjalani hukuman yang telah diputuskan. Perjalanan hukumnya yang panjang berakhir dengan ketetapan yang tak bisa diganggu gugat.

Politica News – Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (PUIC) ke-19 resmi dibuka di Jakarta. Bukan sekadar seremoni, pertemuan yang berlangsung hingga 15 Mei ini menyuguhkan drama politik internasional yang menegangkan. Dari meja perundingan, isu-isu sensitif seperti kejahatan Israel di Palestina hingga jalan berliku perdamaian India-Pakistan akan dibahas. Sebuah pertaruhan diplomasi yang menentukan arah kerjasama antar negara-negara Islam.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa agenda utama hari pertama difokuskan pada "Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan". Namun, di balik agenda formal tersebut, suasana tegang terasa. Indonesia, sebagai tuan rumah, berada di garis depan menggerakkan diplomasi parlemen dunia Islam. Komitmen DPR RI untuk memperkuat tata kelola global menjadi sorotan utama.

Lebih dari sekadar wacana, sidang PUIC menjadi panggung bagi negara-negara anggota untuk menyuarakan keprihatinan. Konflik berkepanjangan di Palestina, ancaman perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan krisis kepercayaan publik menjadi isu krusial yang tak bisa diabaikan. Mardani, yang memimpin sidang komite eksekutif PUIC ke-53, dengan tegas mengecam tindakan Israel yang dinilai sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Indonesia, melalui delegasi DPR, mendesak anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata, baik melalui diplomasi parlemen maupun jalur hukum internasional.

Namun, pertaruhan tak berhenti di Palestina. Mardani menambahkan, PUIC juga berupaya menjembatani perdamaian di berbagai titik konflik global, termasuk jalan menuju perdamaian antara India dan Pakistan, serta Ukraina dan Rusia. Ambisi besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi PUIC, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi.

Konferensi PUIC ke-19 yang dihadiri delegasi parlemen dari 37 negara anggota OKI ini berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai satu-satunya organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara anggota OKI, PUIC diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dan perdamaian di dunia Islam. Akankah konferensi ini mampu menghasilkan solusi nyata, ataukah hanya menjadi panggung sandiwara politik internasional? Kita tunggu saja hasilnya.

Politica News – Suasana duka yang begitu dalam menyelimuti kediaman Kolonel Cpl Antonius Hermawan di Komplek Seruni Hills, Jakarta Timur. Pejabat tinggi TNI AD yang gugur dalam tragedi ledakan amunisi di Garut itu disemayamkan di rumahnya, sebelum diberangkatkan ke Yogyakarta untuk dimakamkan. Udara pagi terasa berat, dipenuhi kesedihan yang terpancar dari wajah para prajurit TNI yang berjaga sejak dini hari. Mereka bersiap untuk mengantar kepergian sang perwira yang berdedikasi. Misa arwah khidmat akan dilangsungkan sebelum jenazah diberangkatkan menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

Kepergian Kolonel Antonius, Kepala Gudang Gudpusmu III Puspalad, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan-rekan sejawat, dan seluruh jajaran TNI AD. Ia menjadi salah satu dari empat prajurit TNI yang menjadi korban dalam insiden memilukan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Garut, Senin (12/5/2025). Ketiga prajurit lainnya, Mayor Cpl Anda Rohanda, Koptu Eri, dan Pratu Aprio, juga berasal dari Gudang Pusat Munisi III (Gudpusmu III) Puspalad. Keempat jenazah telah tiba di Jakarta Senin malam, dikawal ketat oleh Provost TNI.

Tragedi tersebut juga menelan sembilan korban jiwa dari warga sipil. Proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim DVI dan forensik Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk, Garut. Tantangan besar dihadapi tim, mengingat kondisi jenazah yang mengalami kerusakan parah akibat ledakan dahsyat. Metode antemortem, postmortem, dan tes DNA dikerahkan untuk memastikan identitas para korban. Penyerahan jenazah kepada keluarga masih menunggu hasil rekonsiliasi dan verifikasi dari tim forensik. Baik pihak TNI maupun rumah sakit berkomitmen untuk mempercepat proses tersebut. Doa dan dukungan terus mengalir bagi keluarga korban, baik dari kalangan militer maupun masyarakat luas. Semoga proses identifikasi dan penyerahan jenazah dapat segera diselesaikan, memberikan sedikit ketenangan di tengah duka mendalam yang tengah mereka alami.

Politica News – Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) baru-baru ini menggelar webinar bertajuk "Philanthropic Scholarships: Investasi Generasi Inovatif untuk Dunia Berkelanjutan". Acara yang digelar secara daring Senin (12/5/2025) ini menyoroti peran krusial beasiswa filantropis dalam mencetak generasi muda Indonesia yang unggul dan kompetitif di kancah global. Lebih dari sekadar bantuan finansial, PP ISNU memandang beasiswa ini sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak signifikan.

Webinar tersebut menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka, antara lain Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hasan Chabibie; Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Saidah Sakwan; dan Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag), Ruchman Basori. Ketiganya berbagi pandangan dan pengalaman terkait program beasiswa serta strategi filantropis dalam mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh.

Para narasumber sepakat bahwa beasiswa filantropis bukan hanya solusi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, tetapi juga sebagai katalis perubahan menuju Indonesia yang lebih maju. Mereka membahas bagaimana pendekatan filantropis dapat menjadi solusi strategis untuk menghadapi tantangan zaman, seperti kesenjangan sosial, perubahan iklim, dan kebutuhan inovasi di berbagai sektor.

Ketua Umum PP ISNU, Kamaruddin Amin, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi negara. Beliau menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya melalui skema beasiswa filantropis, merupakan langkah vital untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Melalui "Philanthropic Scholarship", ISNU berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pendidikan yang responsif terhadap dinamika zaman. Inisiatif ini mencerminkan komitmen PP ISNU dalam memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Webinar ini menjadi bukti nyata bagaimana organisasi profesi keilmuan turut berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa melalui jalur pendidikan.

Politica News – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam kunjungan kerja ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi pada Kamis (8/5/2025), politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar gaji guru standar di Indonesia dinaikkan menjadi Rp25 juta per bulan. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan hangat di kalangan publik dan para ahli pendidikan.

Menurut Juliyatmono, peningkatan kesejahteraan guru merupakan kunci utama dalam reformasi pendidikan nasional. "Gaji guru standarnya harus Rp25 juta per bulan. Ini baru akan ideal di Indonesia, dan minat menjadi guru akan meningkat," tegasnya seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (12/5/2025). Ia berpendapat, guru yang dihargai secara layak akan lebih termotivasi dalam mendidik generasi bangsa. Pendapatnya ini mendapat dukungan dari temuan global, khususnya laporan UNESCO Global Education Monitoring 2023 yang menunjukkan korelasi positif antara kompensasi guru yang tinggi dengan kualitas pendidikan di negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan.

Namun, realita di Indonesia masih jauh dari angka ideal tersebut. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024 menunjukkan rata-rata gaji guru ASN golongan III hanya berkisar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sementara itu, guru honorer bahkan menerima gaji jauh di bawah UMR. Kesenjangan ini, menurut Juliyatmono, mencerminkan ketidakseimbangan antara beban kerja dan penghargaan terhadap profesi guru.

Lebih lanjut, Juliyatmono menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, namun belum sepenuhnya efektif meningkatkan kesejahteraan guru. Ia menyarankan agar anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 2 persen dari PDB difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan guru. "Spending anggaran dua persen (dari PDB) saya kira bisa menjangkau itu, karena sekarang masih tersebar di mana-mana, tidak fokus," ujarnya.

Politisi tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ia mengutip data BPS yang menunjukkan korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Juliyatmono mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) untuk menempatkan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. "Guru adalah fondasi peradaban. Tanpa penghargaan yang layak, kita tak bisa berharap banyak dari sistem pendidikan," tutupnya. Pernyataan ini tentu akan memicu diskusi panjang mengenai apakah usulan gaji Rp25 juta tersebut realistis dan bagaimana implementasinya di tengah kondisi keuangan negara saat ini.

Politica News – Yogyakarta, kota budaya nan elok, mendadak menjadi panggung dunia. Bukan sekadar keindahannya yang memikat, tetapi juga karena menjadi tuan rumah Yudhoyono Institute Lecture Series 2025. Forum dialog strategis ini, digagas The Yudhoyono Institute, mengangkat tema krusial: "Green Growth: Pertumbuhan Berkelanjutan yang Berkeadilan". Acara yang berlangsung meriah ini menarik perhatian tokoh-tokoh nasional dan internasional.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah, secara resmi membuka acara tersebut. Lebih dari sekadar pembuka, AHY juga menjadi pembicara utama, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan generasi untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks. "Yogyakarta, bukan hanya indah, tetapi juga merepresentasikan jati diri Indonesia. Ia adalah jantung budaya Jawa, simbol sejarah nasional kita, pengingat bahwa masa lalu, kini, dan masa depan selalu terhubung," tegas AHY pada Senin (12/5/2025).

Kehadiran Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua The Yudhoyono Institute, bersama Annisa Pohan Yudhoyono dan Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, beserta Aliya Rajasa Yudhoyono, semakin menambah kemegahan acara ini. Deretan menteri Kabinet Merah Putih dan Indonesia Bersatu turut hadir, antara lain H Doddy Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif), M Iftitah Sulaiman (Menteri Transmigrasi), Ossy Dermawan (Wakil Menteri ATR), Chairul Tanjung, Syarief Hasan (Menko Perekonomian era SBY), Menteri Koperasi, serta sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Tak hanya itu, duta besar dari Jepang, Denmark, Singapura, dan Laos turut meramaikan forum ini. Para pakar kelas dunia pun hadir, seperti Arun Majumdar, Dekan Stanford Doerr School of Sustainability, yang menjadi pembicara utama. Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan dan dosen tamu Stanford, bertindak sebagai moderator. Panel diskusi juga menghadirkan nama-nama terkemuka seperti Prof. Yi Cui (Direktur Precourt Institute for Energy), Prof. William Chueh (ahli teknik energi dan ilmu fotonik), dan Prof. David Cohen (Direktur Center for Human Rights and International Justice).

Yudhoyono Institute Lecture Series 2025 diharapkan menjadi momentum krusial dalam memperkuat kerja sama internasional dan mendorong agenda pembangunan berkelanjutan yang inklusif. The Yudhoyono Institute, yang didirikan SBY pada 2017, konsisten mengusung nilai kebebasan, kemakmuran, dan keamanan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan saling berkaitan.