Penulis: Roestamar

Politica News – Rotasi jabatan di tubuh TNI kembali bergulir. Dua perwira tinggi baru resmi menempati posisi strategis di Mabes TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, melalui Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, menekankan pentingnya integrasi dan adaptasi cepat bagi para pejabat anyar ini.

Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung Jumat (16/5/2025) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, menandai pergantian Kababinkum TNI dari Laksda TNI Kresno Buntoro kepada Laksma TNI Farid Ma’ruf, dan Kasetum TNI dari Brigjen TNI Mohammad Sjahroni kepada Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Letjen Richard, pergantian pejabat ini bukan sekadar rotasi biasa. Jenderal Agus melihatnya sebagai bagian integral dari sistem pembinaan organisasi TNI yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar penyegaran, proses ini bertujuan untuk memperkuat kaderisasi kepemimpinan TNI.

"Sertijab ini merupakan proses pembinaan personel yang konsisten, sesuai sistem yang berlaku," tegas Letjen Richard, menyampaikan pesan Panglima. Tujuannya jelas: peningkatan kinerja, motivasi, dan kreativitas, serta menjamin kelancaran regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

Letjen Richard juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas. Pesan Jenderal Agus yang menekankan integrasi dan adaptasi cepat ini menjadi sinyal penting bagi para perwira tinggi baru untuk segera menyesuaikan diri dan berkontribusi optimal bagi kemajuan TNI. Era baru, tantangan baru, dan integrasi menjadi kunci keberhasilan.

Politica News – Publik mungkin tak banyak yang tahu, dua Laksamana Madya (Laksdya) TNI kini mengemban tugas penting di lembaga pemerintahan. Bukan sekadar perwira tinggi biasa, kedua figur ini memiliki rekam jejak karier yang gemilang di tubuh TNI Angkatan Laut sebelum akhirnya menempati posisi strategis di pemerintahan. Siapa sajakah mereka?

Pertama, Laksdya TNI Irvansyah, yang kini memimpin Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jabatannya yang strategis ini didapat setelah dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 13 September 2023, menggantikan Laksdya Aan Kurnia. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1990 ini bukan nama baru di dunia militer. Sebelum memimpin Bakamla, Irvansyah telah meniti karier cemerlang, menjabat sebagai Waasops KSAL (2019-2020), Pangkolinlamil (2020-2021), Pangkoarmada III (2021-2023), dan bahkan Pangkogabwilhan I (2023). Pengalamannya yang kaya ini menjadikannya figur yang tepat untuk memimpin Bakamla.

Kedua, Laksdya TNI Edwin Rajo Mangkuto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kariernya di Lemhannas dimulai setelah mutasi TNI pada pertengahan Maret 2025, menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono yang memasuki masa pensiun. Lulusan AAL 1991 ini juga memiliki rekam jejak yang mentereng. Sebelum bertugas di Lemhannas, Edwin pernah menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI (2024-2025), Danpuspomal (2022-2023), Danpuspom TNI (2023), Pangkolinlamil (2023), dan Asrena KSAL (2023-2024). Pria kelahiran Padang, 2 Agustus 1969 ini membuktikan kapabilitasnya dalam berbagai posisi strategis di tubuh TNI.

Keberadaan kedua Laksdya TNI ini di lembaga pemerintahan menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan profesionalisme perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Pengalaman dan keahlian mereka diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan keamanan nasional. Kehadiran mereka juga menjadi bukti sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara.

Politica News – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tak main-main. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menepati janji-janji politik yang telah mereka sampaikan saat masa kampanye. Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, Ganjar Pranowo, usai acara pembekalan di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Ganjar menjelaskan inti arahan Megawati. Pertama, seluruh kepala daerah PDIP harus berpedoman pada platform ideologi dan nilai-nilai partai. Kedua, dan yang tak kalah penting, mereka wajib melaksanakan seluruh janji politik yang telah diucapkan kepada masyarakat. "Ibu Megawati menekankan pentingnya hal ini," tegas Ganjar.

Tak hanya soal janji kampanye, Megawati juga mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Ganjar menambahkan bahwa Megawati sangat memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diberikan oleh para kepala daerah PDIP. "Ibu Megawati ingin agar para kepala daerah PDIP memiliki forum untuk saling bertukar pikiran dan melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan," ungkap Ganjar. Ini menunjukkan komitmen Megawati untuk memastikan pemerintahan daerah yang dipimpin kader PDIP benar-benar berpihak pada rakyat. Arahan ini seakan menjadi sinyal kuat bagi kader PDIP untuk bekerja nyata dan menghindari janji-janji kosong. Langkah ini juga bisa diinterpretasikan sebagai upaya Megawati untuk menjaga kepercayaan publik dan citra partai.

Politica News – Gubernur Jawa Barat, yang dikenal dengan inisial KDM, baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang cukup kontroversial. SE tersebut mengatur pembinaan anak-anak bermasalah di barak militer. Langkah ini, yang merupakan bagian dari program "9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat", menuai pro dan kontra di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Hendarman, Analis Kebijakan Ahli Utama Kemendikbudristek dan Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, turut menyoroti polemik ini.

Salah satu poin penting yang dipertanyakan adalah legalitas SE tersebut. Sebagai sebuah surat edaran, apakah SE ini memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk dijalankan? Pasalnya, SE ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, untuk mengirimkan anak-anak yang terlibat tawuran, narkoba, dan kenakalan remaja lainnya ke barak militer selama 30 hari.

Dari perspektif hukum, SE memang berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SE tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah. SE lebih bersifat sebagai petunjuk teknis, interpretasi, sosialisasi, atau koordinasi internal. Artinya, SE tidak mengikat secara umum dan tidak memiliki sanksi hukum.

Namun, ada beberapa argumen yang dapat membenarkan penerbitan SE dalam situasi tertentu. Penerbitan SE bisa dibenarkan jika ada keadaan mendesak, kebutuhan penafsiran peraturan yang kurang jelas, substansi yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Pertanyaannya kemudian, apakah situasi kenakalan remaja di Jawa Barat yang begitu tinggi dianggap sebagai "kegentingan" yang memerlukan tindakan cepat dan terobosan seperti ini? Apakah KDM menilai bahwa tanpa intervensi segera, masalah ini akan semakin membesar dan sulit dikendalikan?

Lebih lanjut, pertanyaan mengenai sumber anggaran untuk program ini juga menjadi sorotan. Presiden telah menginstruksikan efisiensi anggaran, maka penggunaan APBD untuk program ini perlu dipertanyakan transparansinya dan apakah sesuai dengan prioritas anggaran daerah. Polemik ini menunjukkan perlunya diskusi publik yang lebih luas dan transparan mengenai kebijakan ini, serta pertimbangan matang atas implikasi hukum dan etisnya.

Politica News – Kehangatan hubungan Indonesia-Australia terpancar dalam sebuah momen tak terduga. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, memberikan hadiah istimewa kepada Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat jamuan makan malam di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Bukan sembarang hadiah, Albanese memberikan syal merah bertuliskan "Australia love Indonesia" untuk si kucing menggemaskan tersebut.

Suasana makan malam yang dihadiri Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Tito Karnavian (Mendagri), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Meutya Hafid (Menkominfo), dan Angga Raka Prabowo (Wamenkominfo), tampak begitu hangat. Albanese, yang mengenakan batik cokelat senada dengan Prabowo, terlihat akrab berbincang dengan sang Menteri Pertahanan.

Puncak kehangatan tercipta ketika Bobby Kertanegara, yang hadir dalam kereta dorong bertuliskan namanya, mencuri perhatian. Albanese, dengan penuh perhatian, menggendong dan mengelus kepala Bobby. Aksi tersebut disambut tepuk tangan meriah para tamu undangan. Tak hanya syal, Albanese juga memberikan camilan untuk Bobby.

Momen ini menjadi simbol persahabatan yang unik dan menunjukkan keakraban antara kedua pemimpin negara. Dalam sambutannya, Prabowo pun menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Albanese dan delegasi Australia, menekankan pentingnya hubungan baik kedua negara tetangga. Kunjungan Albanese ke Indonesia ini merupakan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah dilantik kembali sebagai Perdana Menteri Australia pada 13 Mei 2025. Lebih dari sekadar kunjungan kenegaraan, pertemuan ini menunjukkan bahwa persahabatan bisa terjalin di semua tingkat, termasuk antara pemimpin negara dan… seekor kucing!

Politica News – Wakil Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Freddy Alex Damanik, membocorkan rencana Presiden Jokowi yang akan segera mengumumkan keputusan politiknya. Informasi mengejutkan ini disampaikan Freddy dalam wawancara di iNews TV, Kamis (15/5/2025). Meskipun ia enggan merinci lebih lanjut, Freddy memastikan keputusan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat, sekitar 10 hari hingga 2 minggu mendatang. "Pak Jokowi menyampaikan langsung kepada kami, keputusan politiknya akan segera diumumkan," ungkap Freddy.

Misteri keputusan politik Jokowi ini pun langsung memicu berbagai spekulasi. Apakah Presiden akan bergabung dengan partai politik yang sudah ada, atau justru akan membentuk partai baru? Freddy sendiri masih bungkam dan meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. "Apakah beliau akan bergabung dengan PSI, atau partai lain, bahkan membentuk partai baru, kita tunggu saja," tambahnya.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui politisi Wiryawan, menyatakan kesiapannya untuk menerima Jokowi jika Presiden ingin bergabung. "Kami di PSI akan sangat menghormati dan menerima Pak Jokowi jika beliau ingin bergabung. Beliau adalah tokoh politik besar di Indonesia yang masih sangat berpengaruh," ujar Wiryawan. Namun, ia juga menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.

Pengumuman ini tentu saja akan menjadi sorotan utama dalam kancah politik Indonesia. Langkah politik Jokowi selanjutnya akan sangat menentukan peta politik menjelang dan pasca periode kepemimpinannya. Publik pun dibuat penasaran dan menantikan pengumuman resmi dari Presiden Jokowi. Apakah keputusan ini akan mengguncang panggung politik nasional? Kita tunggu saja.

Politica News – Desas-desus peluang Presiden Jokowi memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencuat. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang pernah menjadi rumah bagi Jokowi, memilih bersikap netral. Aria Bima, politikus senior PDIP, dengan tegas menyatakan ketidakikutsertaan partainya dalam perbincangan tersebut.

"Setiap partai punya otonomi," tegas Aria Bima, menekankan independensi PSI dalam menentukan nahkoda barunya. Baginya, penentuan pemimpin di internal PDIP pun tak perlu campur tangan pihak luar, apalagi partai lain. "Sama seperti PDIP, proses penentuan ketua umum sepenuhnya internal. Hak prerogatif setiap organisasi," tambahnya.

Sikap hormat PDIP terhadap proses internal PSI ditekankan Aria. Kongres PSI, sebagai forum penentuan ketua umum, dipandang sebagai bagian penting dari dinamika demokrasi Indonesia. "Kita hormati proses demokrasi di setiap partai. Ini bagian dari pengabdian kepada bangsa," ujarnya.

Lebih jauh, Aria berharap kongres PSI tak hanya sekadar pemilihan pemimpin, namun juga momentum penguatan demokrasi nasional. "Semoga kongres PSI memperkuat demokrasi dan dinamika nasional," harapnya. Pernyataan ini menunjukkan PDIP lebih memilih fokus pada internal partai dan menghormati proses demokrasi yang berjalan di partai lain.

Politica News – Mantan pejabat publik, Roy Suryo, menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya pada Kamis (15/5/2025) terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa jam, pria yang dikenal sebagai pakar telematika ini dihadapkan pada 24 pertanyaan, sebagian besar menyasar identitasnya. "Saya sudah sampai pertanyaan ke-24, fokusnya banyak pada identitas," ungkap Roy Suryo di hadapan awak media seusai pemeriksaan.

Namun, di tengah proses hukum yang tengah dijalaninya, Roy Suryo menyoroti kejanggalan prosedur pemanggilan saksi. Ia menyayangkan sejumlah nama yang disebut-sebut terkait kasus ini, namun belum menerima surat panggilan resmi dari pihak kepolisian. "Ada beberapa orang yang namanya disebut, tapi sayang sekali mereka belum menerima surat panggilan, seperti Pak Abraham Samad. Bahkan dikatakan mangkir, padahal beliau belum pernah menerima surat," ujarnya dengan nada kecewa.

Ketidaktepatan administrasi ini, menurut Roy Suryo, harus segera diperbaiki. Ia khawatir kekeliruan ini akan berdampak buruk bagi nama baik individu yang tak bersalah. "Jangan sampai orang yang namanya disebut-sebut, tetapi belum menerima surat panggilan, menjadi korban," tegasnya. Ia juga menyinggung kasus serupa yang menimpa temannya, Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, yang juga disebut-sebut namanya, namun belum menerima surat panggilan resmi.

"Bang Rismon juga mengalami hal yang sama. Untungnya, klarifikasi saya hari ini berjalan lancar, istirahat makan siang pukul 12.00 WIB," tutup Roy Suryo, sembari berharap proses hukum selanjutnya berjalan lebih transparan dan akuntabel. Kasus ini terus menjadi sorotan publik, mengingat peran penting Roy Suryo sebagai figur publik dan implikasi hukum yang luas terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden.

Politica News – Kemegahan sambutan kenegaraan menyambut Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5/2025), menandai babak baru dalam hubungan strategis Indonesia-Australia. Kedatangan PM Albanese, yang diawali dengan iring-iringan pasukan berkuda dan voorijder Polisi Militer, menunjukkan betapa kuatnya ikatan kedua negara. Rute perjalanan yang melintasi kawasan Monas hingga Istana Merdeka disambut antusias oleh ratusan pelajar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia.

Suasana semakin khidmat saat Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung PM Albanese di Istana Merdeka. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, disusul dentuman meriam sebanyak 19 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi. Inspeksi pasukan kehormatan dan perkenalan delegasi kedua negara pun turut mewarnai momen bersejarah ini. Kunjungan ini menegaskan penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.

Lebih dari sekadar kunjungan resmi, pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Albanese telah dimulai sejak malam sebelumnya. Dalam suasana hangat dan penuh persahabatan, Presiden Prabowo menyempatkan diri mengunjungi PM Albanese di hotel tempat ia menginap. Pertemuan informal ini, yang berlangsung seusai Presiden Prabowo menghadiri Pembukaan Sidang ke-19 The Conference of The Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), menunjukkan komitmen kuat kedua pemimpin untuk mempererat hubungan bilateral. Jabat tangan hangat dan perbincangan di salah satu ruangan hotel menjadi bukti nyata kedekatan dan keseriusan kedua negara dalam membangun kerja sama yang lebih erat.

Kunjungan PM Albanese yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 14 hingga 16 Mei 2025, diharapkan akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting yang akan semakin memperkuat hubungan Indonesia-Australia di berbagai bidang. Kehadiran pasukan berkuda dan sambutan meriah dari masyarakat Indonesia menjadi simbol nyata keakraban dan persahabatan antara kedua bangsa. Momen ini bukan hanya sebuah protokol kenegaraan, melainkan refleksi dari hubungan yang semakin kuat dan strategis antara Indonesia dan Australia.

Politica News – Ledakan amunisi di Garut yang menewaskan sembilan warga sipil pada Senin (12/5/2025) menyisakan duka mendalam. Namun, di tengah kesedihan, TNI Angkatan Darat (TNI AD) menawarkan secercah harapan bagi anak-anak korban. Langkah nyata ini diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Rabu (14/5/2025).

"Pimpinan TNI AD telah menginstruksikan Pangdam III Siliwangi untuk menawarkan kesempatan kepada putra-putri korban agar bergabung menjadi prajurit," tegas Brigjen Wahyu. Bukan sekadar janji, kesempatan ini terbuka lebar bagi seluruh anak korban tragedi tersebut.

Lebih lanjut, Brigjen Wahyu menjelaskan, Kodim 0611 Garut akan berperan aktif mendampingi dan membimbing anak-anak korban yang ingin mengikuti proses rekrutmen. Pendampingan ini diharapkan memuluskan langkah mereka menuju cita-cita menjadi prajurit TNI AD.

"Jajaran Kodim Garut akan memberikan pendampingan dan pembimbingan penuh agar prosesnya berjalan lancar," tambahnya.

Dukungan TNI AD tidak berhenti sampai di situ. Bantuan untuk keluarga korban telah disalurkan, dan proses pencairan hak-hak para prajurit yang gugur dalam peristiwa tersebut sedang diurus secara intensif oleh Pusat Peralatan TNI AD. Hal ini memastikan seluruh hak almarhum segera sampai ke keluarga yang berduka.

Langkah TNI AD ini bukan hanya bentuk empati, tetapi juga upaya konkret untuk memberikan masa depan yang lebih terjamin bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat tragedi ini. Sebuah tindakan yang menunjukkan komitmen TNI AD terhadap masyarakat dan keluarga besar bangsa. Semoga langkah ini dapat memberikan sedikit penghiburan di tengah duka yang mendalam.