Penulis: Roestamar

• 

  Krisis Planet Mengintai, Tata Ruang Lingkungan Mendesak!

  Politica News – Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Phil Hendricus Andy Simarmata, mengingatkan bahwa Indonesia berada di ambang krisis planetari yang serius. Ancaman perubahan iklim, polusi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi sorotan utama, menuntut perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang matang.

  Simarmata menyampaikan pandangannya dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam paparannya yang berjudul "Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Dari Kajian Strategis ke Pembentukan Masa Depan," ia menekankan keterkaitan erat antara PPLH dan pemanfaatan sumber daya alam.

  

  Landasan filosofis dan sosiologis PP PPLH menjadi poin penting yang digarisbawahi Simarmata. Secara filosofis, lingkungan alamiah adalah fondasi kehidupan manusia, dan negara wajib menjamin hak setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

  Politica News – Secara sosiologis, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa krisis planetari yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Penurunan kualitas udara, air, dan lahan, serta alih fungsi lahan produktif menjadi konsekuensi nyata dari ancaman ini.

  PP 26/2025, sebagai turunan dari UU 32/2009, hadir sebagai panduan komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Simarmata menjelaskan bahwa PP ini mengatur tahapan PPLH secara rinci, mulai dari inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, hingga penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Implementasi PP ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Informasi ini dikutip dari [politicanews.id].

  22-07-2025 – 15.06

• 

  Prabowo-Mega: Sinyal Koalisi Jilid 2?

  Politica News – Pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) malam lalu memunculkan berbagai spekulasi. Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut hubungan PDIP dan Gerindra layaknya "kakak adik".

  Hensat, sapaan akrabnya, melihat narasi "kakak adik" ini sebagai sinyal kekompakan di antara kedua partai, meskipun saat ini berada di luar koalisi yang sama. Menurutnya, pernyataan Prabowo bukan sekadar basa-basi, melainkan penegasan bahwa perbedaan pandangan politik tidak menghalangi visi bersama untuk membangun Indonesia.

  

  "Itu artinya mereka kompak. Bisa jadi beda ‘rumah’, tapi saling membantu bila dibutuhkan Indonesia," ujar Hensat, Selasa (22/7/2025).

  Lebih lanjut, Hensat menilai bahwa Prabowo dan Puan Maharani, sebagai pimpinan partai masing-masing, memiliki kemandirian yang memungkinkan mereka untuk tidak bergantung pada dominasi eksternal. "Kedua-duanya karena sudah punya ‘rumah’ sendiri, mereka independen dan tidak tergantung ‘ayahanda’," jelasnya.

  Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Gerindra dan PDIP memiliki kekuatan internal yang solid dan mampu mengambil keputusan strategis tanpa tekanan dari pihak luar. Pertemuan Prabowo dan Megawati, beserta interpretasi dari Hensat, membuka ruang bagi spekulasi mengenai potensi kerja sama politik di masa depan, meskipun dalam format yang berbeda dari koalisi formal.

  22-07-2025 – 11.06

• 

  Sritex Terjerat Korupsi Kredit Bank, 8 Orang Jadi Pesakitan!

  Politica News – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (21/7/2025) malam. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan intensif terhadap 175 saksi dan ahli, serta analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang telah disita oleh tim penyidik.

  Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menjelaskan bahwa keputusan untuk menetapkan delapan orang sebagai tersangka diambil setelah melalui serangkaian gelar perkara. "Pada hari ini, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi yang dipanggil, penyidik berkesimpulan untuk melakukan gelar perkara dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka," ungkap Nurcahyo.

  

  Adapun kedelapan tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung adalah:

  1. AMS, Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023.
  2. BFW, Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan 2022.
  3. PS, Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021.
  4. JR, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 sampai dengan Maret 2025.

  Kejaksaan Agung meyakini bahwa penetapan tersangka ini merupakan langkah awal untuk mengungkap secara tuntas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp1,088 triliun. Proses hukum akan terus berlanjut untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan korupsi. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik koruptif di sektor perbankan dan industri tekstil. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini akan terus diperbarui melalui Politica News –.

  22-07-2025 – 06.06

• 

  Ijazah Jokowi Dipersoalkan? 8 Saksi Diperiksa Polisi!

  Politica News – Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo terus bergulir. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan saksi di Mapolresta Surakarta, Senin (21/7/2025), terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta pelanggaran UU ITE. Kasus ini bermula dari tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi dan kini telah memasuki tahap penyidikan.

  Delapan saksi yang diperiksa berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, meliputi Sudarsono (Pemalang), Ahmad Sarbini (Yogyakarta), Sukadi (Sukoharjo), Bibit Sartono (Karanganyar), Erick (Surakarta), Bafaqieh (Surakarta), Yayuk Handayani (Wonogiri), dan Wito (Wonogiri). Mereka dianggap memiliki informasi terkait kedatangan sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke kediaman Jokowi di Sumber, Solo, beberapa waktu lalu.

  

  Sudarsono, mantan kader PDIP Pemalang yang kini menjabat Ketua Umum Barisan Jokowi Lover (BJL), mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Para saksi yang diperiksa mengetahui, melihat, dan mendengar kedatangan kelompok tersebut ke kediaman Jokowi di Sumber dengan niat yang tidak baik, seperti mengenakan atribut bertuliskan ‘Adili Jokowi’," ujarnya kepada politicanews.id.

  Pemeriksaan saksi ini menjadi babak baru dalam kasus yang cukup menyita perhatian publik. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah melakukan klarifikasi ke SMAN 6 Surakarta dan UGM untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait keabsahan ijazah Jokowi. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh politicanews.id, dan informasi terbaru akan segera kami hadirkan untuk Anda.

  21-07-2025 – 21.06

• 

  KUHAP Direvisi: DPR Libatkan Suara Rakyat?

  Politica News – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turun tangan memantau persiapan rapat Komisi III DPR RI terkait revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen DPR dalam melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam setiap penyusunan undang-undang.

  Dasco menyatakan, pengecekan persiapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini merupakan bentuk pengawasan terhadap implementasi prinsip partisipasi publik yang selalu ditekankan pimpinan DPR kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). RDPU tersebut menghadirkan sejumlah organisasi advokat terkemuka di Indonesia, termasuk PERADI, AAI, IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, APSI, KAI, PPKHI, dan FERARI. Selain itu, masukan juga akan diterima dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

  

  Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menepis anggapan bahwa pembahasan RUU KUHAP minim partisipasi publik. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RUU ini telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat sejak awal. Bahkan, Habiburokhman mengklaim pihak-pihak yang mengkritik kurangnya partisipasi publik pun telah diundang untuk memberikan masukan.

  Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/7/2025) ini, menjadi bukti keseriusan DPR dalam menampung aspirasi masyarakat terkait revisi KUHAP. Diharapkan, revisi KUHAP ini dapat menghasilkan undang-undang yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Politica News akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU KUHAP ini dan menyajikan informasi terkini kepada pembaca.

  21-07-2025 – 15.06

• 
• Densus 88 Digoyang! 3 Jenderal & 14 Perwira Kena Mutasi
• Rotasi Panas Densus 88: Kapolri Mutasi Belasan Perwira!



• BREAKING: Kapolri Rombak Densus 88, Siapa Saja yang Kena?

Artikel Berita:

Politica News – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan perombakan di tubuh Polri, kali ini menyasar Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Sebanyak 17 perwira tinggi dan menengah Densus 88 termasuk dalam daftar mutasi besar-besaran yang melibatkan total 702 perwira di seluruh jajaran Polri. Mutasi ini tertuang dalam lima Surat Telegram (ST) berbeda yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri, Irjen Pol Anwar, pada 24 Juni 2025.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, melakukan regenerasi, dan memberikan penyegaran di tubuh Polri. "Mutasi jabatan adalah proses alamiah sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, dan pemenuhan kebutuhan organisasi," ujar Trunoyudo kepada politicanews.id, Senin (21/7/2025). Ia menambahkan bahwa mutasi ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam melayani masyarakat.

Dalam mutasi kali ini, tiga jenderal Densus 88 turut terkena rotasi, yaitu Komjen Pol Eddy Hartono dan Irjen Pol Kris Erlangga Aji Widjaya yang memasuki masa pensiun, serta Brigjen Pol Iwan Ristiyanto yang mendapatkan penugasan baru di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, Kombes Pol I Ketut Budi Hendrawan juga termasuk dalam daftar perwira yang dimutasi.

Mutasi di tubuh Densus 88 ini menjadi sorotan publik, mengingat peran penting satuan elite ini dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Publik menanti bagaimana perubahan ini akan berdampak pada efektivitas Densus 88 dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.