Penulis: Roestamar

Politica News – Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Kabar ini dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi almarhumah Ani Yudhoyono, yang kini dikelola oleh tim SBY.

Dalam unggahan yang dipublikasikan pada Sabtu (19/7/2025), admin akun tersebut menyampaikan kondisi terkini SBY. "Sahabat semua, saat ini Bapak SBY sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto. Alhamdulillah, kondisi beliau terus menunjukkan progres yang baik dan penanganan medis berjalan lancar," tulisnya.

Meskipun tengah dirawat, semangat SBY untuk berkarya tampaknya tak surut. Kerinduan untuk melukis, salah satu kegiatan yang sangat digemarinya, terlihat jelas. Pagi ini, seperangkat alat lukis bahkan disiapkan di kamar perawatan, menunjukkan dukungan penuh keluarga dan tim medis agar SBY tetap dapat menyalurkan hobinya.

Kabar mengenai kondisi SBY ini tentu menjadi perhatian publik. Doa dan harapan untuk kesembuhannya terus mengalir dari berbagai kalangan. Semoga SBY segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi SBY akan terus kami pantau dan laporkan melalui politicanews.id.

Politica News – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengumumkan pengesahan lebih dari 80 ribu Badan Usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Langkah ini diapresiasi sebagai wujud kolaborasi lintas sektoral untuk mendorong pemerataan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Pengesahan puluhan ribu koperasi ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, tepat sebelum peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri dan Pemda setempat," ujar Supratman Andi Agtas, seperti dikutip politicanews.id, Sabtu (19/7/2025).

Inisiatif pendirian Koperasi Merah Putih ini disebut sebagai bagian dari realisasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah. Dengan adanya koperasi di setiap desa dan kelurahan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Keberadaan koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk-produk unggulan desa. Pemerintah menargetkan koperasi ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan akses terhadap permodalan dan pelatihan.

Politica News – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah mengantongi informasi keberadaan Muhammad Riza Chalid, tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding dan KKKS periode 2018-2023. Meskipun demikian, Kejagung masih berhati-hati dalam upaya menghadirkan pengusaha minyak tersebut ke hadapan hukum.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mempertimbangkan langkah terbaik untuk memastikan kehadiran Riza Chalid. "Sebetulnya kami sudah tahu posisi di mana, beberapa informasi kita dapat. Tapi kan ini kita sedang mempertimbangkan, sedang berusaha bagaimana caranya bisa menghadirkan yang bersangkutan dan nantinya kami memastikan dahulu posisi yang bersangkutan ada di mana," ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Menurut Anang, tim penyidik telah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Riza Chalid. Namun, validasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan. Sebagai langkah awal, Kejagung akan melayangkan surat panggilan resmi kepada Riza Chalid sebagai tersangka.

"Kami yang dari Kejaksaan akan melakukan secara prosedur dahulu, terutama terkait pemanggilan, rencana penyidik akan lakukan pemanggilan sebagai tersangka yang akan dijadwalkan minggu depan, karena yang pertama kali," jelas Anang.

Jika Riza Chalid mangkir dari panggilan tersebut, tidak menutup kemungkinan Kejagung akan mengambil langkah tegas, termasuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan membawa paksa yang bersangkutan untuk menjalani proses hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan kerugian negara yang signifikan dan menyeret nama pengusaha yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh Politica News –.

Politica News – Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, memastikan kesiapan penuh Solo, Jawa Tengah, sebagai lokasi Kongres PSI yang akan digelar pada 19-20 Juli 2025. Antoni menegaskan tidak ada kendala berarti dalam persiapan akhir kongres yang diprediksi akan menjadi momentum penting bagi partai.

Antoni menjelaskan bahwa Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, akan membuka secara resmi kongres tersebut. Pembukaan akan dihadiri oleh tiga kandidat kuat yang bersaing untuk posisi Ketua Umum PSI: Ronald Aristone Sinaga, Kaesang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang. Kehadiran para kandidat ini semakin memanaskan atmosfer kongres.

"Total 1.300 peserta dan peninjau akan hadir," ungkap Antoni, menunjukkan antusiasme tinggi dari seluruh kader PSI. Agenda penting lainnya adalah pengumuman Ketua Umum PSI terpilih, hasil dari Pemilihan Raya yang telah dinanti-nantikan.

Puncak acara akan diisi dengan pesan kebangsaan dari Presiden Joko Widodo. Kehadiran Jokowi diharapkan dapat memberikan arahan strategis bagi PSI dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Kongres ini menjadi ajang konsolidasi kekuatan PSI dan penentuan arah partai menuju Pemilu mendatang.

Politica News – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah sigap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam membongkar kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, ketegasan Polri dalam mengusut tuntas kasus ini akan menjadi penentu utama kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Sahroni mengapresiasi respons cepat Kapolri beserta jajaran dalam menindaklanjuti laporan terkait praktik curang beras oplosan. "Saya mengapresiasi langkah cepat, tepat dan responsif Pak Kapolri beserta jajaran, dalam menindaklanjuti laporan soal kasus beras oplosan. Ini bukti bahwa Polri tegas dan berani memberantas mafia pangan," tegas Sahroni di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Politisi itu menekankan bahwa kasus beras oplosan adalah kejahatan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Kerugian dan bahaya yang ditimbulkan sangat nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, ia mendesak agar tidak ada toleransi bagi para pelaku, termasuk aktor intelektual di balik praktik kotor ini.

Sahroni menambahkan, pengungkapan kasus ini hingga ke akar-akarnya akan menjadi bukti komitmen Polri dalam melindungi kepentingan rakyat. Ia berharap, Polri tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga membongkar jaringan yang lebih besar yang mungkin terlibat dalam praktik ini. "Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan rakyat," pungkasnya.

Politica News – Spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakapolri semakin memanas. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, memberikan angin segar dengan menyatakan bahwa peluang terbuka lebar bagi para jenderal bintang dua (Irjen), termasuk para Kapolda aktif, untuk menduduki posisi strategis tersebut.

Sandi mencontohkan penunjukan Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono sebagai Wakapolri saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Menurutnya, jabatan Kapolda Metro Jaya, meskipun diemban oleh jenderal bintang dua, memiliki eselon yang setara dengan bintang tiga.

"Ya, dulu pernah terjadi Kapolda Metro menjadi Wakapolri. Kapolda Metro itu pejabat bintang 2, tetapi eselonnya bintang 3. Ada beberapa jabatan di Polri, bintang 2, tetapi eselonnya sudah sama dengan bintang 3. Waktu itu ada Pak Gatot pernah menjadi Wakapolri dari Polda Metro Jaya," jelas Sandi kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Pernyataan Sandi ini mengindikasikan bahwa pengalaman dan kinerja di lapangan, seperti yang ditunjukkan oleh para Kapolda, menjadi pertimbangan penting dalam penunjukan Wakapolri. Hal ini membuka peluang bagi para perwira tinggi Polri yang berprestasi untuk menduduki jabatan nomor dua di Korps Bhayangkara tersebut.

Lebih lanjut, Sandi menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Wakapolri adalah perwira tinggi terbaik yang dimiliki Polri. Hal ini mengisyaratkan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat dan profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti rekam jejak, kemampuan kepemimpinan, dan integritas. Informasi ini dilansir dari politicanews.id.

Politica News – Gelombang mutasi di tubuh Polri kembali bergulir. Empat perwira menengah (Pamen) berpangkat AKBP dipindahtugaskan ke Bareskrim Polri pasca mutasi besar-besaran yang dilakukan pada Juni 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merotasi total 702 anggotanya dalam upaya penyegaran organisasi.

Mutasi ini tertuang dalam lima Surat Telegram (ST) bernomor ST/1421/VI/KEP./2025 hingga ST/1425/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025. As SDM Polri Irjen Pol Anwar bertindak sebagai penandatangan surat tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri. "Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi," ujarnya, seperti dikutip dari politicanews.id, Jumat (18/7/2025).

Salah satu Pamen yang dipindahtugaskan adalah AKBP Susilo Edy. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pamen Bareskrim Polri yang ditugaskan di KPK. Kini, ia mengemban amanah baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Bareskrim Polri.

Politica News – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dengan tegas membantah anggapan bahwa penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober memiliki kaitan dengan perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan ini muncul di tengah spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Fadli menjelaskan bahwa inisiatif penetapan Hari Kebudayaan justru datang dari kalangan seniman dan budayawan yang tergabung dalam tim bernama Garuda 9 Plus. Usulan ini, menurutnya, telah melalui proses kajian mendalam sejak Januari lalu.

"Sejak Kementerian Kebudayaan terbentuk, banyak usulan tentang perlunya momentum Hari Kebudayaan. Ada berbagai tanggal yang diusulkan, termasuk hari lahir Ki Hajar Dewantara," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Lebih lanjut, Fadli menyoroti keseriusan para seniman dan budayawan Yogyakarta dalam mengusulkan Hari Kebudayaan. Mereka kemudian membentuk Tim Garuda 9 Plus yang terdiri dari maestro ketoprak, tokoh tradisi, akademisi, dan berbagai kalangan lainnya.

Tim Garuda 9 Plus, lanjut Fadli, bahkan menyusun kajian setebal 79 halaman yang secara komprehensif mengusulkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Kajian ini menjadi dasar pertimbangan utama dalam penetapan tersebut. Dengan demikian, Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan Hari Kebudayaan merupakan murni aspirasi dari pelaku seni dan budaya, tanpa ada kaitannya dengan agenda politik tertentu.

Politica News – Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan logo dan tema resmi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80 pada hari Jumat, 18 Juli 2025. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Peluncuran logo dan tema HUT ke-80 RI ini akan menjadi momen bersejarah, menandai dimulainya rangkaian perayaan kemerdekaan yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo direncanakan mengundang perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam acara yang akan digelar di Istana Kepresidenan.

"Besok, Insya Allah tanggal 18, Bapak Presiden akan me-launching tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan ke-80," ujar Juri Ardiantoro, memberikan sedikit bocoran mengenai agenda penting tersebut.

Lebih lanjut, Wamensesneg mengungkapkan bahwa logo dan tema yang baru diluncurkan ini akan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Salah satu upaya sosialisasi yang direncanakan adalah melalui kegiatan Car Free Day yang akan digelar di sepanjang jalan Thamrin-Sudirman pada tanggal 20 Juli 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT RI ke-80.

Politica News – Istana Negara angkat bicara mengenai rencana pengambilalihan tanah bersertifikat yang dibiarkan menganggur selama dua tahun. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mewujudkan keadilan agraria dan meminimalisir potensi konflik lahan di berbagai daerah.

Menurut Hasan, pemerintah berupaya keras untuk memastikan tidak ada lagi lahan yang terlantar. Kondisi lahan yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu lama berpotensi memicu sengketa, misalnya akibat pendudukan oleh pihak lain. "Semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Lahan-lahan terlantar ini juga bisa juga menimbulkan konflik agraria karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria," ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta.

Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Pemerintah berharap, dengan penertiban ini, lahan-lahan yang selama ini tidak produktif dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat luas dan mencegah terjadinya konflik agraria yang merugikan.