Penulis: Roestamar

Politica News – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan kabar melegakan terkait situasi Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban langsung dari eskalasi ketegangan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu melakukan koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan Bangkok. "Berdasarkan pemantauan dan komunikasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak, kami tidak menemukan adanya informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ini," ujar Judha kepada politicanews.id, Minggu (27/7/2025).

Meski demikian, Kemlu tetap mengimbau seluruh WNI yang berada di Kamboja maupun Thailand untuk meningkatkan kewaspadaan. KBRI Phnom Penh dan Bangkok telah mengeluarkan imbauan resmi agar WNI menghindari wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak konflik. Selain itu, WNI juga diminta untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan melalui sumber-sumber informasi terpercaya, baik dari media massa maupun otoritas setempat.

Judha juga menekankan pentingnya bagi WNI untuk segera melapor diri ke perwakilan pemerintah Indonesia terdekat jika menghadapi situasi darurat atau membutuhkan bantuan. Langkah ini akan memudahkan KBRI dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Kemlu terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan WNI di kedua negara.

Politica News – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah tegas dengan mencekal dua petinggi perusahaan gula terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Langkah ini diambil untuk memperlancar proses penyidikan yang tengah berjalan.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa pencekalan dan pemeriksaan sebagai saksi telah dilakukan beberapa hari lalu terhadap Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf, yang merupakan petinggi di PT Sugar Group Companies (SGC). "Informasi penyidik sudah dicekal dan diperiksa sebagai saksi beberapa hari lalu dalam kasus TPPU atas nama Zarof Ricar," ujarnya, Minggu (27/7/2025).

Pencekalan ini bertujuan untuk mencegah keduanya bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung. Pihak Imigrasi telah menerima dan melaksanakan permintaan pencekalan dari Kejagung, yang berlaku sejak 23 April 2025 hingga 23 Oktober 2025.

Kasus ini bermula dari sidang dugaan suap vonis lepas Ronald Tannur, di mana Zarof Ricar sempat mengaku menerima uang sebesar Rp50 miliar untuk mengurus perkara perdagangan gula. Kejagung kini tengah berupaya mendalami aliran dana tersebut untuk mengungkap jaringan TPPU yang diduga melibatkan Zarof Ricar.

Politica News – Tujuh Letnan Dua (Letda) TNI AD dengan bangga menyandang gelar Adhi Makayasa dalam kurun waktu 2020-2025. Sebuah fakta menarik terungkap, mayoritas dari perwira muda berprestasi ini berasal dari Korps Baret Merah, Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Adhi Makayasa, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan setiap tahunnya, menjadi simbol keunggulan bagi lulusan terbaik dari berbagai matra TNI dan Polri. Penghargaan ini mencakup Matra Darat (Akademi Militer Magelang), Matra Laut (Akademi Angkatan Laut Surabaya), Matra Udara (Akademi Angkatan Udara Yogyakarta), dan Matra Kepolisian (Akademi Kepolisian Semarang).

Penerima Adhi Makayasa bukanlah sekadar unggul dalam satu bidang. Mereka adalah individu yang mampu menyeimbangkan prestasi di tiga aspek krusial: akademis, jasmani, dan kepribadian (mental). Keseimbangan inilah yang menjadikan mereka layak menerima penghargaan tertinggi ini.

Penganugerahan Adhi Makayasa menjadi momen sakral yang dilaksanakan dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) dan Sumpah Perwira. Pada upacara pelantikan para taruna TNI dan Polri inilah, Presiden RI atau perwakilan atas nama Presiden, secara langsung memberikan penghargaan kepada para perwira muda berprestasi. Sebuah awal yang membanggakan bagi karir mereka di dunia militer. Informasi ini dikutip dari politicanews.id.

Politica News – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram terkait kegiatan sound horeg, sebuah keputusan yang didasari kajian mendalam tentang dampaknya. Fatwa ini lahir setelah MUI mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk ahli kesehatan dan masyarakat yang merasakan langsung akibatnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa kajian yang dilakukan membuktikan sound horeg memiliki dampak negatif terhadap kesehatan pendengaran. "Kekuatan suara yang dikeluarkan oleh sound horeg itu berdampak nyata terkait dengan kesehatan seseorang," ujarnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap keresahan masyarakat terkait polusi suara yang dihasilkan sound horeg. MUI berharap fatwa ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan hiburan yang tidak merugikan kesehatan dan lingkungan.

Politica News – Kehadiran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reuni angkatan ke-45 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (26/7/2025) menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pakar telematika, Roy Suryo, yang mengomentari perbedaan penampilan Jokowi dengan para alumni lainnya.

Roy Suryo menyatakan bahwa perbedaan pakaian Jokowi mengindikasikan bahwa mantan presiden tersebut hadir lebih sebagai seorang pejabat daripada seorang alumni. "Hal tersebut tidak berarti apa-apa, toh dia datang masih laksana pejabat, bukan alumnus. Bajunya beda," ujar Roy Suryo saat dihubungi oleh politicanews.id.

Lebih lanjut, Roy Suryo menyoroti kehadiran Jokowi yang hanya singkat di Fakultas Kehutanan, bukan pada acara inti reuni di Wanagama. Menurutnya, hal ini semakin memperkuat kesan bahwa kehadiran Jokowi lebih bersifat seremonial.

Selain itu, Roy Suryo juga mengkritik upaya Jokowi yang dinilai masih berusaha meyakinkan publik mengenai proses ujian skripsinya di masa lalu. "Dia berusaha keras meyakinkan bahwa diuji oleh Dosen Penguji Skripsi, Ir. T Burhanuddin dan Ir Sofyan Warsito dengan pembimbing Prof Dr Ir Achmad Sumitro di depan rekan-rekannya sendiri, buat apa? Kan aneh malahan," pungkas Roy Suryo. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif di balik tindakan Jokowi tersebut.

Politica News – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, menyerukan agar anggota Peradi SAI di seluruh Indonesia, khususnya Bali, menjadi pelopor dalam pemanfaatan sistem peradilan elektronik (e-Court). Seruan ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Peradi SAI 2025 di Kuta, Badung, Bali, Jumat (25/7/2025).

Girsang menekankan bahwa transformasi digital dalam pelayanan hukum adalah sebuah keniscayaan. E-Court, sebagai salah satu inovasi utama di era digital, menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.

"Peradi SAI adalah organisasi profesi advokat yang paling awal mengadopsi sistem peradilan e-Court," tegas Girsang. Ia menambahkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan pionir penerapan e-Court di Indonesia, dan anggota Peradi SAI menjadi pengguna aktif sistem tersebut.

Pernyataan Girsang ini disambut antusias oleh para peserta Munas, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap digitalisasi sistem peradilan. Peradi SAI diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak dalam penerapan e-Court, sehingga pelayanan hukum di Indonesia semakin modern dan inklusif.

Politica News – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Yogyakarta pada Sabtu (26/7/2025) untuk menghadiri acara reuni di Universitas Gadjah Mada (UGM). Keberangkatan Jokowi ini menjadi sorotan publik di tengah ramainya perbincangan mengenai isu dugaan ijazah palsu yang kembali mencuat.

Jokowi terlihat meninggalkan kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, sekitar pukul 09.00 WIB didampingi sang istri, Iriana Jokowi. Saat dicegat awak media, Jokowi awalnya berkelit dengan mengatakan bahwa kunjungannya ke Yogyakarta adalah untuk menjenguk saudara.

Namun, Iriana Jokowi yang berjalan di belakangnya kemudian menimpali, mengisyaratkan bahwa agenda utama mereka adalah menghadiri reuni di UGM. Kehadiran Jokowi dalam acara ini tentu menjadi perhatian, mengingat statusnya sebagai alumni UGM dan tokoh nasional yang masih aktif dalam berbagai kegiatan.

Meskipun isu ijazah palsu sempat mereda, belakangan kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai forum diskusi. Keberangkatan Jokowi ke Yogyakarta ini seolah menjadi jawaban tidak langsung atas isu tersebut, menunjukkan bahwa ia tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Politica News – Lonceng darurat terkait cadangan minyak strategis Indonesia berbunyi nyaring. Pasalnya, negara ini hanya memiliki cadangan operasional yang cukup untuk memenuhi konsumsi nasional dalam hitungan hari. Eddy Suprapto, Presidium Masyarakat Profesional untuk Demokrasi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Strategic Petroleum Reserve (SPR) tidak bisa lagi ditunda.

Kemandirian energi, sebuah narasi yang kerap digaungkan setiap pemerintahan, ironisnya belum terwujud. Pembahasan mengenai hal ini antara Pemerintah (Kementerian ESDM) dan DPR pun belum membuahkan hasil konkret. Padahal, ketersediaan minyak mentah sebagai instrumen penstabil pasar dan ekonomi nasional dalam situasi krisis energi sudah sangat mengkhawatirkan.

Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan lokasi geografis strategis, Indonesia hanya memiliki cadangan operasional konsumsi nasional. Ini berarti, Indonesia sangat rentan dan hanya mampu bertahan beberapa hari jika terjadi gangguan pasokan.

Ironisnya, belum ada mekanisme hukum atau kelembagaan yang mengatur penyimpanan minyak sebagai cadangan negara. Cadangan minyak strategis yang ada saat ini hanya bersifat operasional dan dimiliki oleh entitas komersial seperti Pertamina, yang mengoperasikan konsumsi harian minyak sebesar 1,6 juta barel. Jauh tertinggal dibandingkan Jepang (90 hari), India (45 hari), atau Korea Selatan (93 hari).

Implikasi ekonomi dan fiskal dari situasi ini sangat serius. Jika terjadi konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak dunia, Indonesia, sebagai importir lebih dari 800 ribu barel minyak per hari, akan menghadapi tekanan berat pada APBN. Kenaikan subsidi BBM bisa mencapai Rp350 triliun dalam setahun.

Situasi ini menunjukkan urgensi luar biasa untuk membangun kerangka legal, kelembagaan, dan infrastruktur penyimpanan cadangan energi strategis.

Politica News – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kementerian PPN/Bappenas mencapai kesepakatan penting. PPU akan diposisikan sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesepakatan ini terungkap dalam audiensi antara Bupati PPU, Mudyat Noor, dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, di Kantor Bappenas, Jakarta. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam pertemuan itu, Bupati Mudyat Noor menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat PPU terkait pembangunan IKN. Ia menekankan bahwa PPU bukan sekadar wilayah penyangga, melainkan pintu gerbang utama IKN yang seharusnya mendapatkan perhatian dan investasi yang sepadan.

Mudyat Noor mengungkapkan, "Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN," ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Lebih lanjut, Mudyat Noor menyoroti sejumlah permasalahan mendesak yang dihadapi PPU, termasuk angka kemiskinan, kawasan kumuh di wilayah pesisir, dan tingginya angka stunting yang mencapai 32% pada tahun 2024, tertinggi di Kalimantan Timur. Ia berharap, dengan ditetapkannya PPU sebagai gerbang IKN, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus dan solusi konkret terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat, PPU diharapkan dapat berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan IKN.

Politica News – Presiden Joko Widodo kembali menyuarakan keyakinannya bahwa ada kekuatan besar yang bermain di balik isu ijazah palsu yang menerpanya, serta upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan Jokowi usai menunaikan Salat Jumat di kediamannya (25/7/2025).

"Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya ada orang besar, ada yang mem-back up," tegas Jokowi, mengisyaratkan adanya aktor intelektual di balik pusaran isu tersebut.

Meski enggan menyebutkan secara eksplisit siapa sosok "orang besar" yang dimaksud, Jokowi memberikan kode keras. "Semua sudah tahu lah," ujarnya, seolah menyerahkan interpretasi kepada publik.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung perihal 12 nama yang dilaporkan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu. Ia meluruskan bahwa laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya adalah terkait peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, bukan menyasar individu tertentu.