Penulis: Roestamar

Politica News – Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED-Indef) menyerukan reformasi besar-besaran dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Desakan ini muncul di tengah antusiasme jutaan warga Indonesia yang setiap tahunnya menunaikan ibadah umrah, sementara daftar tunggu haji reguler mencapai puluhan tahun. Fenomena ini, menurut CSED-Indef, menunjukkan potensi sekaligus tantangan besar dalam menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terstruktur, adil, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, CSED-Indef menyoroti tumpang tindihnya peran berbagai lembaga yang terlibat dalam layanan haji.

Nur Hidayah, Kepala CSED-Indef, menekankan urgensi pengelolaan dana haji yang optimal. Dana tersebut, hasil investasi, crucial untuk menutup selisih antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Landasan hukumnya, UU No. 34 Tahun 2014 dan PP No. 5 Tahun 2018, perlu dikaji ulang. Tahun 2023 mencatat peningkatan aset investasi surat berharga dan pembiayaan bagi hasil, meskipun investasi surat berharga mengalami penurunan 20,09%. Investasi emas mulai dilirik sebagai diversifikasi baru, menghasilkan keuntungan sekitar 12% atau Rp48 juta.

Hidayah menyarankan Indonesia mencontoh Malaysia yang menerapkan kerangka alokasi aset strategis yang kuat, dengan pendapatan lembaga haji mayoritas dari efek berpendapatan tetap. Malaysia juga menerapkan subsidi berbasis ekonomi sejak 2022, membedakan subsidi untuk kelompok B40 (pendapatan bawah), M40 (menengah), dan T20 (atas), dengan kelompok T20 tak lagi menerima subsidi. Revisi UU Haji, menurut CSED-Indef, sangat memungkinkan dan mendesak dilakukan untuk mewujudkan tata kelola haji dan umrah yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi jutaan jemaah Indonesia.

Politica News – Di tengah forum ekonomi internasional bergengsi, St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat (20/6/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kisah inspiratif yang tak terduga. Bukan sekadar membahas ekonomi global, Prabowo justru mengaitkan pengalaman Indonesia dalam merajut perdamaian dengan kisah Nelson Mandela, tokoh yang menginspirasinya.

Dalam sesi tanya jawab, Prabowo mengungkapkan kekagumannya pada Mandela, bukan hanya karena keberaniannya melawan ketidakadilan, tetapi juga karena kemampuannya berdamai dengan musuh-musuhnya setelah bebas dari penjara. "Kehebatan Mandela adalah ketika keluar dari penjara, ia bekerja untuk rekonsiliasi dengan musuh-musuhnya," tegas Prabowo.

Analogi tersebut kemudian dikaitkan Prabowo dengan konflik di Aceh. Ia menceritakan bahwa mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini telah menjadi bagian integral dari Indonesia. Cerita ini menunjukkan proses perdamaian yang telah dilalui Indonesia, transformasi dari konflik menjadi kolaborasi. Prabowo dengan lugas menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar mimpi, melainkan proses yang memerlukan keberanian untuk memaafkan dan berdamai, sebagaimana yang dilakukan Mandela. Kisah ini menunjukkan sebuah harapan bagi dunia, bahwa meski perbedaan dan konflik tampak tak terselesaikan, perdamaian dan persatuan tetap bisa diraih. Pesan ini sangat relevan di tengah ancaman krisis global yang dihadapi dunia saat ini. Prabowo menunjukkan bahwa jalan damai adalah jalan yang paling bijak.

Politica News – Kejutan pengamanan ekstra ketat mendadak diterapkan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) seluruh Indonesia. Informasi yang dihimpun politicanews.id menyebutkan, satu peleton prajurit TNI disiagakan untuk menjaga Kejati, sementara satu regu TNI akan bertugas mengamankan setiap Kejari. Langkah ini merupakan implementasi langsung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa.

Mayjen Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, memberikan konfirmasi terkait hal ini. Dalam keterangannya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (20/6/2025), ia menjelaskan bahwa jumlah personel TNI yang dikerahkan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kejari dan Kejati. "Untuk Kejati, satu peleton. Kejari, paling banyak satu regu. Namun, jumlah pastinya bergantung pada penilaian keamanan di masing-masing lokasi," ujarnya.

Pernyataan resmi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah ada ancaman spesifik yang mengharuskan pengamanan super ketat ini? Ataukah ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi kejaksaan, mengingat peran pentingnya dalam penegakan hukum?

Publik menantikan penjelasan lebih rinci dari pihak berwenang terkait alasan di balik peningkatan pengamanan ini. Kejelasan informasi akan membantu meredam spekulasi dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia tetap terjaga. Langkah ini, bagaimanapun juga, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, transparansi dan keterbukaan informasi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Politica News – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atas terobosan layanan konsumsi jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada puncak ibadah haji tahun ini. Pemberian makan kepada ribuan jamaah pada 14-15 Dzulhijjah merupakan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebesar ini.

Wakil Ketua Umum IPHI, Anshori, mengatakan, "Ini terobosan baru yang patut diapresiasi. Bayangkan, melayani konsumsi di tengah kepadatan luar biasa di Armuzna, itu tantangan besar. Petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik." Namun, Anshori juga mengakui adanya kendala di lapangan, terutama keterlambatan distribusi makanan akibat kepadatan jemaah yang luar biasa. Ia menjelaskan, "Tantangan utamanya adalah logistik. Distribusi makanan menjadi sangat kompleks karena seluruh jemaah berkumpul di satu lokasi dalam waktu bersamaan."

Untuk mengatasi hal ini, Anshori menyarankan agar penyedia layanan mempersiapkan diri lebih matang, mulai dari operasional dini hari hingga komunikasi yang efektif kepada jemaah terkait potensi keterlambatan. "Transparansi penting. Jika ada keterlambatan di luar kendali, informasi yang jelas sejak awal akan membuat jemaah lebih memahami," tegasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlambatan layanan pada 14-15 Dzulhijjah, BPKH telah memberikan kompensasi kepada lebih dari 42.000 jemaah dengan total nilai 862.000 riyal Saudi atau sekitar Rp3,7 miliar. Langkah cepat BPKH ini dinilai Anshori sebagai solusi bijak dan bertanggung jawab. Ke depannya, perbaikan sistem logistik dan komunikasi yang lebih terintegrasi diharapkan dapat memastikan kelancaran layanan konsumsi jemaah haji di Armuzna. Suksesnya penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah.

Politica News – Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Kamis (19/6/2025), menghasilkan kabar gembira bagi para pelajar Indonesia. Prabowo secara tegas menyatakan keinginannya untuk meningkatkan jumlah beasiswa bagi pemuda Indonesia yang ingin menimba ilmu di Rusia. "Kami ingin meningkatkan jumlah anak muda Indonesia yang belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia," tegas Prabowo seusai pertemuan tersebut.

Langkah ini, menurut Prabowo, merupakan investasi jangka panjang bagi kedua negara. Penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan sumber daya manusia dinilai krusial dalam membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Lebih dari sekadar peningkatan kuota beasiswa, pernyataan Prabowo merefleksikan komitmen Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Rusia, khususnya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas peran bersejarah Rusia dalam hubungan bilateral kedua negara, terutama sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat fondasi kerja sama yang telah terjalin lama, dengan pendidikan sebagai salah satu pilar utamanya. Ke depan, kita dapat berharap akan semakin banyak putra-putri Indonesia yang berkontribusi di berbagai bidang, setelah menimba ilmu dan pengalaman di negeri beruang merah tersebut. Inisiatif ini tak hanya akan mempererat hubungan Indonesia-Rusia, tetapi juga mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berwawasan global.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan sebuah fakta sejarah yang jarang tersorot: bantuan signifikan Uni Soviet (sekarang Rusia) bagi Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Vladimir Putin di St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). Dengan nada penuh syukur, Prabowo menekankan betapa krusialnya dukungan tersebut bagi negeri yang kala itu masih terpuruk dalam kemiskinan.

"Ketika Indonesia baru saja merdeka dan sangat miskin, Uni Soviet—dengan Rusia sebagai intinya—telah memberikan bantuan yang sangat berarti. Hingga hari ini, rakyat Indonesia tidak melupakan kebaikan Rusia," ujar Prabowo. Bukan sekadar ucapan basa-basi, Prabowo menegaskan bahwa jejak bantuan tersebut masih terlihat nyata hingga kini. Berbagai infrastruktur vital di penjuru Indonesia, dari gedung-gedung pencakar langit di ibu kota hingga pabrik-pabrik besar di berbagai kota, merupakan bukti nyata kontribusi Rusia di masa lalu.

"Sampai hari ini, bukan hanya di Jakarta, tetapi di kota-kota besar lainnya, kita bisa melihat banyak gedung-gedung tinggi, jembatan, jalur kereta api, dan pabrik-pabrik besar yang dibangun dengan bantuan Rusia," tegas Prabowo. Pernyataan ini seolah membuka lembaran sejarah yang selama ini kurang mendapat sorotan, sekaligus memperkuat ikatan persahabatan antara Indonesia dan Rusia yang telah terjalin sejak lama. Pengakuan Prabowo ini menunjukkan penghargaan mendalam atas peran Rusia dalam pembangunan Indonesia, sebuah kenangan yang patut dihargai dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi pengingat betapa pentingnya kerja sama internasional dalam membangun sebuah bangsa.

Politica News – Langkah berani Partai Perindo! Kamis (19/6/2025), Ketua Umum Puspadaya Perindo, Sri Agustina, melakukan audiensi penting dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Audiensi ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan peluncuran resmi Puspadaya Perindo, sayap partai yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan.

Sri Agustina, dalam pertemuan di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, menjelaskan latar belakang berdirinya Puspadaya. Ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengancam masa depan anak-anak Indonesia. "Partai Perindo melihat urgensi ini. Kami membentuk Puspadaya sebagai wujud komitmen nyata untuk melindungi anak-anak, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas," tegas Sri Agustina.

Lebih lanjut, Sri Agustina memaparkan program unggulan Puspadaya. Bantuan hukum dan konseling psikologi klinis menjadi andalan dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan. "Setiap laporan masyarakat akan kami telusuri. Jika diperlukan, kami siap mendampingi mereka dalam proses hukum dan advokasi di berbagai lembaga negara," jelasnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Perindo dalam menangani masalah sosial yang krusial dan menunjukkan wajah baru partai dalam bidang sosial kemasyarakatan. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai politik lain untuk lebih aktif berperan dalam perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Audiensi ini menandai babak baru bagi Perindo, menunjukkan peran aktif partai dalam menangani isu-isu kemanusiaan yang sangat penting.

Politica News – Penyanyi Windy Yunita menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama berjam-jam, Rabu (18/6/2025). Lebih dari seratus pertanyaan dilontarkan penyidik terkait perannya dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH). Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan perkara yang telah menjerat HH sebagai tersangka.

Informasi yang berhasil dihimpun politicanews.id menyebutkan, Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengungkapkan bahwa Windy Yunita didalami perannya dalam rangkaian TPPU yang diduga dilakukan oleh HH. "Terperiksa didalami terkait peran para pihak dalam kegiatan TPPU yang dilakukan tersangka HH," jelas Budi pada Kamis (19/6/2025).

Bukan hanya Windy, KPK juga memeriksa seorang wiraswasta bernama Rinaldo Septariando (RS) pada hari yang sama. Keduanya dihadapkan pada pertanyaan serupa, mengindikasikan adanya keterkaitan peran mereka dalam kasus ini. Intensitas pemeriksaan ini menunjukkan betapa krusialnya peran Windy dan Rinaldo dalam mengungkap seluk-beluk aliran dana hasil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh HH. Publik pun dibuat penasaran, apakah Windy Yunita hanya menjadi saksi biasa atau justru memiliki keterlibatan yang lebih dalam dalam kasus ini? Misteri tersebut masih terus diusut KPK. Langkah selanjutnya yang akan diambil KPK dalam mengungkap jaringan ini tentu dinantikan publik.

Politica News – Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja memamerkan tumpukan uang tunai senilai Rp 11,8 triliun. Jumlah fantastis ini merupakan hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar Group periode 2021-2022. Bayangkan, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk apa saja? Ruangan konferensi pers nyaris penuh sesak oleh tumpukan uang kertas tersebut, sebuah pemandangan yang jarang terjadi dan menimbulkan pertanyaan besar bagi publik.

Lima perusahaan terafiliasi Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia, menjadi terdakwa dalam kasus ini. Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menariknya, para terdakwa korporasi ini sebelumnya telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Kejagung tak tinggal diam dan mengajukan kasasi. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di tingkat lebih tinggi.

Besarnya kerugian negara, mencapai Rp 11.880.351.802.619, dihitung berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal serta kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Angka ini sungguh mengguncang dan menyoroti betapa besarnya potensi kerugian yang diakibatkan oleh korupsi di sektor perkebunan sawit. Publik pun menanti dengan harap-harap cemas kelanjutan proses hukum ini dan berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Mungkinkah uang tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat? Pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang perlu dijawab oleh proses hukum yang sedang berjalan.

Politica News – Geger! 7,39 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendadak dicoret dari program. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengungkap fakta mengejutkan di balik pemutusan bantuan ini. Bukannya tanpa alasan, pemotongan ini ternyata hasil pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Gus Ipul menjelaskan, dari usulan anggaran Rp96,8 triliun untuk PBI JKN dari seluruh bupati/walikota se-Indonesia, terdapat 7.397.277 peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Angka fantastis ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Sebanyak 5.090.334 orang tak terdaftar sama sekali di DTSEN, sedangkan 2.306.943 orang lainnya, usai melalui verifikasi lapangan (ground checking), ternyata masuk dalam kategori desil 6-10—alias sudah masuk kategori mampu secara ekonomi.

"Mereka dianggap sudah sejahtera," tegas Gus Ipul saat konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Rabu (18/6/2025). Namun, Gus Ipul memastikan kuota nasional PBI JKN tetap tak berubah. Posisi peserta yang dicoret akan segera digantikan oleh masyarakat kurang mampu yang terdata resmi di DTSEN. Proses penggantian ini akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penargetan tepat sasaran, termasuk keluarga rentan yang membutuhkan bantuan. "Kita akan berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan data akurat dan tepat sasaran," tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan memaksimalkan efektivitas anggaran negara.