Penulis: Roestamar

Politica News – Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, kembali menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (23/6/2025). Bukan perkara mudah, ia dihadapkan pada rentetan 25 pertanyaan tajam seputar dugaan korupsi dalam pemberian kredit perbankan. Suasana tegang terasa di ruang interogasi, sementara publik menanti kelanjutan kasus yang menyeret nama besar perusahaan tekstil tersebut.

Usai pemeriksaan, Iwan mengungkapkan dirinya dicecar pertanyaan seputar operasional perusahaan dan manajemen PT Sritex sejak ia menjabat sebagai Dirut. "Sekitar 24-25 pertanyaan, fokusnya pada operasional perusahaan dan bagaimana manajemen berjalan setelah saya memimpin," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, dan masih berfokus pada aspek operasional perusahaan.

Namun, perjalanan hukum Iwan tampaknya belum berakhir. Kejagung masih membutuhkan sejumlah dokumen pendukung yang belum dilengkapi. "Untuk sementara, saya diminta mengirimkan dokumen yang masih kurang. Daftarnya masih panjang," ujar Iwan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan lanjutan yang dikonfirmasi, termasuk kemungkinan konfrontasi dengan tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Bayang-bayang proses hukum yang panjang dan berliku masih membayangi Iwan Kurniawan Lukminto. Publik pun dibuat penasaran, apakah 25 pertanyaan tersebut mampu menguak seluk-beluk kasus korupsi yang tengah membelit PT Sritex?

Politica News – Di tengah hiruk-pikuk konflik global, Denny JA, seniman dan pemikir publik ternama, hadir dengan sebuah karya yang mampu membius dan menggugah: serial lukisan "The Deal of Century". Bukan sekadar kanvas dan cat, karya ini merupakan manifestasi mimpi perdamaian dunia yang diwujudkan dalam sebuah genre baru yang ia ciptakan sendiri: "Imajinasi Nusantara".

Bayangkan: Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ayatollah Ali Khamenei dari Iran, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, bersatu dalam balutan batik Nusantara yang memesona. Mereka, dalam lukisan Denny JA, sedang menandatangani perjanjian damai, disaksikan merpati putih dan langit yang damai, jauh dari bayang-bayang perang. Lukisan ini diluncurkan Senin (23/6/2025), bukan hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai sebuah doa visual yang tulus.

"Lukisan ini sekaligus doa agar imajinasi perdamaian tercipta," ungkap Denny JA. Ia berharap, karya "Imajinasi Nusantara" ini mampu melampaui batas geografis dan ideologis, mengajak dunia untuk bermimpi dan berjuang demi perdamaian yang hakiki. Dengan memadukan figur-figur dunia yang selama ini dikenal sebagai aktor kunci dalam konflik global, Denny JA menawarkan sebuah narasi alternatif: persatuan dan damai, dibalut keindahan batik Nusantara yang sarat makna. Lebih dari sekadar lukisan, ini adalah sebuah pernyataan artistik yang berani dan penuh harapan di tengah situasi geopolitik yang penuh tantangan. Lewat goresan kuas dan imajinasinya, Denny JA mengajak kita semua untuk merenungkan arti penting perdamaian dan peran seni dalam mewujudkannya.

Politica News – Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan harapannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) senantiasa menjadi benteng pertahanan bagi anak-anak Indonesia. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menekankan pentingnya peran Polri sebagai pelindung dan penjaga keselamatan bangsa, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

"Peringatan HUT Bhayangkara 1 Juli ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri akan tanggung jawab mereka terhadap nusa dan bangsa," ujar Jasra dalam keterangan pers, Senin (23/6/2025). Ia menambahkan bahwa Polri sebagai penegak hukum dan konstitusi harus menjadi figur yang mencintai Indonesia sepenuh hati.

Jasra menggunakan metafora menarik untuk menggambarkan idealisme Polri. "Di tangan kiri mereka ada konstitusi, di tangan kanan keadilan. Gabungan keduanya adalah cinta," jelasnya. Namun, cinta tanpa keadilan, menurutnya, akan terasa hampa. Keadilan pun tak akan terwujud tanpa keberpihakan, dan keberpihakan yang sejati akan selalu melindungi yang tertindas.

Anak-anak, lanjut Jasra, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ketertindasan. Kerentanan fisik, pemahaman, dan emosi mereka membuat mereka mudah dimanfaatkan dan dieksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab moral yang tak bisa ditawar bagi setiap anggota Polri. "Tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak mungkin tak akan mampu mencintai Indonesia dengan utuh," tegasnya.

KPAI berharap agar Polri senantiasa memegang teguh komitmennya dalam melindungi anak-anak. Perlindungan tersebut, menurut Jasra, merupakan manifestasi nyata dari cinta tanah air dan keadilan. "Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Mari kita rawat jiwa Bhayangkara dengan cinta, keadilan, dan keberpihakan kepada yang paling lemah dan tertindas," tutupnya. Harapan ini tentu menjadi catatan penting bagi Polri dalam menjalankan tugasnya melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Politica News – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara. Ia menekankan peran vital Polri sebagai bagian integral dari sistem pertahanan rakyat semesta, sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UUD 1945. Lebih dari sekadar penegak hukum, Habiburokhman melihat Polri sebagai pilar utama pengayom dan pelindung masyarakat.

"Urutan frasa ‘melindungi, mengayomi, melayani’ sebelum ‘menegakkan hukum’ dalam konstitusi, menunjukkan betapa besar harapan rakyat terhadap Polri," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/6/2025). Menurutnya, profesionalisme dalam penegakan hukum bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan Polri. Lebih jauh, Polri diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politisi Partai Gerindra ini menganggap Polri sebagai aset berharga bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan nasional yang kompleks. Ia mencontohkan peran krusial Polri bersama TNI dan tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 (2019-2023). Ketiga pilar tersebut, menurutnya, berhasil mencegah potensi kekacauan dan bencana yang lebih besar. Habiburokhman menyatakan, kesuksesan tersebut membuktikan aktualisasi peran Polri sebagai pelayan masyarakat yang efektif dan efisien. Ke depan, ia berharap Polri terus meningkatkan kinerjanya demi menjaga keamanan dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Politica News – Geger! Serangan militer sepihak Amerika Serikat terhadap Iran di tengah upaya diplomasi Iran-Uni Eropa di Swiss menuai kecaman keras dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Aksi AS dinilai sebagai tindakan provokatif yang tak hanya memperkeruh konflik regional, tapi juga menghancurkan kepercayaan dunia terhadap diplomasi internasional.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Fraksi PKS), mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam. "Ini bukan sekadar eskalasi Iran-Israel, tetapi pukulan telak bagi upaya perdamaian global," tegas Mardani dalam pernyataan resminya Minggu (22/6/2025). Menurutnya, tindakan sepihak AS tersebut merupakan preseden buruk yang mengikis kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian konflik secara damai.

Mardani menekankan perlunya peran parlemen dunia dalam mencegah konflik bersenjata. "Kekuatan militer bukanlah solusi utama. Kita harus mengedepankan diplomasi dan dialog," ujarnya. Serangan AS ini, menurutnya, menjadi pengingat penting akan peran strategis parlemen dalam menjaga perdamaian dunia. Ke depan, BKSAP DPR akan terus mendorong upaya diplomasi dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Peristiwa ini, menurut Mardani, menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian dunia dan betapa pentingnya peran diplomasi dalam menyelesaikan sengketa internasional.

Politica News – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kembali beraksi! Kali ini, mereka menggelar pendidikan lanjutan bagi para kurator di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Jumat (20/6/2025). Bukan sekadar pelatihan biasa, acara bertajuk "Going Concern: Filosofi dan Implementasi" ini bertujuan meningkatkan kompetensi para kurator dalam menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang semakin kompleks.

Suasana akademik terasa kental. Para peserta diajak menggali lebih dalam konsep "going concern"—asas kelangsungan usaha—dalam UU KPKPU. Henry Sulaiman, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, hadir sebagai narasumber kunci. Ia menekankan pentingnya asas ini dalam menyelamatkan perusahaan debitur yang masih memiliki prospek. Henry bahkan berharap acara ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat asas "going concern" dalam regulasi. "Kami sebagai regulator butuh masukan berharga untuk penyempurnaan hukum positif," tegasnya pada Minggu (22/6/2025).

Bukan hanya Henry, acara ini juga dimeriahkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Unair, Hadi Subhan, dan Yudhi Wibhisana, anggota Dewan Standar Profesi AKPI dan Founding Partner Wibhisana & Partner. Vychung Chongson, Wakil Ketua Umum AKPI, bertindak sebagai moderator yang piawai memandu diskusi. Pertemuan ini bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga forum bagi para kurator untuk bertukar pengalaman dan memperbarui wawasan di tengah dinamika hukum yang terus berubah. Sebuah langkah strategis AKPI untuk memastikan profesionalisme dan kualitas layanan di bidang kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Politica News – Suasana kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, mendadak ramai Minggu siang (22/6/2025). Kedatangan rombongan kepala daerah peserta Retret Gelombang II menyita perhatian. Sekitar pukul 11.50 WIB, tiga bus besar menurunkan para pejabat daerah yang langsung diarahkan berbaris rapi dengan seragam loreng cokelat. Tampaknya, retret ini bukan sekadar kegiatan biasa.

Kehadiran para kepala daerah disambut hangat oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, beserta jajarannya. Suasana semakin meriah dengan iringan marching band Praja IPDN. Namun, misteri masih menyelimuti agenda utama retret ini. Informasi resmi masih terbatas, menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik. Apakah ini terkait dengan strategi pemerintah pusat menjelang agenda penting? Atau ada agenda khusus yang disembunyikan dari publik?

Kehadiran para kepala daerah dalam seragam loreng cokelat juga menarik perhatian. Apakah ini simbol kesiapan menghadapi tantangan tertentu? Atau sekadar seragam resmi untuk kegiatan internal? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung, menambah rasa penasaran publik. Ke depannya, transparansi informasi dari pihak penyelenggara sangat penting untuk mencegah munculnya spekulasi yang tidak perlu. Publik berhak mengetahui agenda dan tujuan dari retret ini. Semoga kemisteriusan ini segera terjawab.

Politica News – Kehebohan mewarnai aksi demonstrasi di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jumat lalu (20/6/2025). Ketua DPP PPP, M. Thobahul Aftoni, atau yang akrab disapa Toni, mengungkapkan rasa heran atas perubahan mendadak tuntutan para demonstran. Aksi yang awalnya terdaftar di Polda Metro Jaya sebagai dukungan terhadap Ketua Umum Mardiono, tiba-tiba berujung pada tuntutan pemecatan Romahurmuziy (Rommy) dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

"Izin demo yang kami terima dari Polda Metro Jaya jelas-jelas menyatakan aksi dukungan untuk Pak Mardiono sebagai Ketum," ungkap Toni dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/6/2025). Nada keheranan jelas tersirat dalam suaranya. "Namun, kenyataannya di lapangan, orasi yang disampaikan justru menuntut pemecatan Pak Rommy. Ini sangat janggal dan menimbulkan pertanyaan besar," tambahnya.

Perbedaan mencolok antara izin resmi dan realita di lapangan ini membuat Toni menduga adanya skenario terselubung di balik aksi tersebut. Ia pun mempertanyakan motif sebenarnya di balik perubahan tuntutan yang begitu drastis. "Apakah ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok?" tanyanya retoris, mengindikasikan kecurigaan terhadap manuver politik internal partai.

Situasi ini tentu saja memanaskan suhu politik internal PPP. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam, mengungkapkan dinamika kekuasaan dan perebutan pengaruh di dalam tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut. Publik pun menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait untuk mengungkap misteri di balik perubahan tuntutan demonstrasi yang mengejutkan ini. Apakah ini sekadar miskomunikasi, atau ada permainan politik yang lebih besar? Waktu yang akan menjawabnya.

Politica News – Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, tak sekadar wara-wiri di kancah politik. Minggu (1/6/2025), ia terjun langsung ke jantung perekonomian rakyat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bukan kunjungan protokoler biasa, Angela berdialog intim dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendengarkan langsung aspirasi mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Di tengah rimbunnya batik tulis Ulur Wiji dan aroma gurih keripik jagung Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Angela menyaksikan sendiri semangat juang para pejuang ekonomi ini.

Didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Perindo, Bagus Priyo Zatmiko, serta jajaran DPW Partai Perindo Jawa Timur, Angela menyaksikan proses kreatif pembuatan batik tulis. Ia melihat sendiri bagaimana para ibu rumah tangga dengan telaten mendesain pola, mencanting malam, mewarnai, dan merendam kain dengan bahan-bahan alami. Sentuhan tangan-tangan terampil itu, bagi Angela, adalah cerminan kekuatan ekonomi Indonesia yang luar biasa.

"Kalau kita hadir di tengah mereka, memberikan support dan pendampingan, saya yakin kekuatan mereka luar biasa," ujar Angela, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dan partai politik untuk memberdayakan UMKM. Kunjungan ini bukan sekadar simbolis, melainkan komitmen nyata Partai Perindo dalam membangun ekonomi kerakyatan dari akar rumput. Angela melihat langsung bagaimana UMKM ini menjadi mesin penggerak perekonomian lokal, dan Partai Perindo siap menjadi mitra strategis dalam memajukannya. Lebih dari sekadar janji politik, ini adalah aksi nyata yang menunjukkan kepedulian Partai Perindo terhadap nasib rakyat.

Politica News – Gejolak harga beras yang mulai merangkak naik akhir-akhir ini rupanya telah diantisipasi pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, memastikan stok beras di Perum Bulog aman dan siap disalurkan untuk menstabilkan harga. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi IV DPR di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/6/2025).

Arief menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan program penstabilan harga beras secara nasional. Salah satu strategi utamanya adalah memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. "Berdasarkan arahan Presiden dan rapat koordinasi terbatas dengan Menko Pangan, telah ditetapkan penugasan untuk penyaluran beras. Pertama, bantuan pangan beras sebagai stimulus ekonomi selama dua bulan, Juni dan Juli, kepada 18,3 juta penerima, masing-masing mendapatkan 20 kilogram," paparnya.

Lebih lanjut, Arief memaparkan strategi kedua, yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. "Penyaluran SPHP dari Januari hingga Idulfitri lalu mencapai 181 ribu ton. Penyaluran sempat dihentikan sementara untuk mengisi kembali stok CBP saat panen raya. Hasilnya, saat ini total stok CBP mencapai 4,15 juta ton, terdiri dari stok transfer tahun 2024 sebanyak 1,8 juta ton dan penyerapan beras dalam negeri sebanyak 2,5 juta ton," jelasnya. Angka penyerapan tersebut, menurut Arief, merupakan yang terbaik.

Sukses pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan juga terlihat dari capaian Indonesia sebagai negara produsen beras terbesar keempat dunia, berdasarkan laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) Juni ini. Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dalam sektor pertanian. Keberhasilan ini memberikan optimisme tersendiri dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga beras ke depan.