Penulis: Roestamar

Politica News – Sabtu (20/9/2025), sekitar pukul 16.50 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Kedatangannya menandai dimulainya kunjungan kerja penting dalam rangka menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotelnya, bersiap untuk agenda padat di kota metropolitan tersebut.

Perjalanan menuju New York tak dilalui sendirian. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setia mendampingi Presiden. Seskab Teddy, dalam keterangan tertulis Jumat (19/9/2025), telah mengonfirmasi jadwal pidato Presiden Prabowo. Bersiaplah dunia, karena beliau akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa (23/9/2025). Posisi strategis ini tentu saja menarik perhatian global, mengingat peran Indonesia yang semakin signifikan di panggung internasional. Pidato tersebut diyakini akan menjadi momen krusial, mencerminkan visi dan misi kepemimpinan Indonesia di era global yang penuh tantangan. Publik menantikan isi pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo, apakah akan ada pengumuman kebijakan baru atau pernyataan penting yang akan memengaruhi dinamika politik global? Kita tunggu saja.

Politica News – Fenomena memprihatinkan tengah melanda dunia politik Tanah Air. Bukannya mengabdi, segelintir oknum politikus justru bertindak bak perampok, menjarah kekayaan negara dan mengabaikan amanah rakyat. Hal ini diungkapkan oleh Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, yang menyoroti bagaimana demokrasi telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang serakah.

Syam dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya politik menjadi jalan mulia untuk membangun bangsa, dilandasi semangat pengabdian. Namun, realitas yang ada menunjukkan sebaliknya. "Politikus bermental rampok ini hadir bukan untuk melayani, melainkan menjarah. Demokrasi dijadikan pintu emas untuk memperkaya diri, bukan sebagai wadah suci menjaga kepentingan rakyat," tegasnya Sabtu (20/9/2025).

Janji-janji manis kampanye hanyalah kamuflase, umpan untuk menarik simpati. Begitu kursi kekuasaan diduduki, orientasi berubah drastis. Pelayanan publik terabaikan, digantikan oleh nafsu serakah yang tak terpuaskan. "Mental rampok ini tidak mengenal kata cukup. Mereka memandang kekuasaan sebagai lahan garapan dan anggaran negara sebagai kue rampasan yang harus diperebutkan," lanjut Syam. Perilaku ini, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi kedaulatan rakyat dan masa depan bangsa. Penjarahan demokrasi harus segera dihentikan sebelum merusak sendi-sendi kehidupan bernegara.

Politica News – Geger! Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak main-main dalam menindak tegas kadernya yang bermasalah. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, resmi dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu. Keputusan tegas ini diambil buntut viralnya sebuah video yang menampilkan pernyataan kontroversial Moridu, dimana ia terang-terangan menyebut akan "merampok" uang negara.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun, mengungkapkan pemecatan tersebut kepada awak media, Sabtu (20/9/2025). "Hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) akan segera dilakukan," tegas Watubun.

Langkah tegas ini tak serta-merta diambil. DPP PDIP terlebih dahulu menerima laporan hasil klarifikasi dari DPD Provinsi Gorontalo. Proses pemeriksaan internal partai pun telah dilakukan terhadap Moridu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, DPD Gorontalo merekomendasikan pemecatan kepada DPP. Komite etik dan disiplin partai pun telah memberikan rekomendasi yang sama.

Pernyataan kontroversial Moridu dalam video viral tersebut jelas menjadi pemicu utama. Ucapannya yang dinilai menghina dan merendahkan integritas lembaga negara itu tak bisa dibiarkan begitu saja. PDIP, yang selama ini dikenal dengan komitmennya pada kebersihan dan integritas, menunjukkan sikap tegasnya untuk menjaga citra partai dan kepercayaan publik. Langkah ini diharapkan menjadi tegasan bagi seluruh kader PDIP untuk senantiasa menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nasib politik Moridu kini berada di ujung tanduk, dengan proses PAW yang akan segera dimulai.

Politica News – Pemerintah terus berupaya menekan harga beras yang masih merangkak naik. Melalui Bulog, operasi pasar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) digencarkan dengan perluasan jangkauan distribusi. Targetnya jelas: menstabilkan harga dan meringankan beban masyarakat. Data Badan Pangan Nasional per 18 September 2025 menunjukkan harga beras premium masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh zona, begitu pula beras medium di zona II dan III. Hanya beras medium di zona I yang berada di bawah HET.

Meskipun tren harga menunjukkan penurunan, Khudori, Pengurus Pusat PERHEPI, Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO, dan Pegiat AEPI, menyoroti fluktuasi volume penyaluran beras SPHP. Pada hari kerja, penyaluran mencapai 6.000-7.500 ton/hari, namun anjlok menjadi 2.000-2.300 ton/hari di akhir pekan. Fenomena ini diduga karena keterbatasan operasional beberapa saluran distribusi, seperti Gerakan Pangan Murah dan toko milik BUMN yang kerap tutup di hari libur.

Saluran distribusi operasi pasar SPHP meliputi toko pengecer di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan, toko binaan pemda, Jejaring Rumah Pangan Kita (RPK), dan swalayan. Hingga 18 September 2025, total penyaluran beras SPHP mencapai 392.295 ton, atau sekitar 26,15% dari target 1,5 juta ton hingga akhir tahun. Rata-rata penyaluran harian tercatat 5.789 ton. Pertanyaannya, mampukah pemerintah mencapai target dan menstabilkan harga beras sebelum tahun berakhir? Tantangan distribusi di luar hari kerja menjadi fokus utama yang perlu diatasi. Keberhasilan operasi pasar ini akan sangat menentukan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto telah memulai perjalanan diplomatiknya ke Amerika Serikat (AS). Keberangkatannya dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, sekitar pukul 23.10 WIB, menandai dimulainya kunjungan kerja ke beberapa negara, dengan AS sebagai salah satu tujuan utama. Kehadirannya di New York dijadwalkan bertepatan dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 22-23 September 2025.

Suasana perpisahan di Halim Perdanakusuma terasa khidmat namun hangat. Sejumlah pejabat tinggi negara tampak hadir untuk melepas kepergian Presiden Prabowo, menunjukkan betapa pentingnya misi ini bagi Indonesia. Di antara mereka terlihat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Kehadiran para tokoh penting ini mengisyaratkan dukungan penuh terhadap agenda diplomasi Presiden Prabowo di panggung dunia.

Sebelum menaiki pesawat Garuda Indonesia, Presiden Prabowo sempat memberikan hormat kepada para pejabat yang hadir. Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya terlihat mendampingi beliau hingga memasuki kabin pesawat. Meskipun detail agenda belum dipublikasikan secara resmi, perjalanan ini tentu menyimpan ekspektasi tinggi, khususnya terkait pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB yang dikabarkan akan menyoroti isu-isu penting, termasuk isu Palestina. Publik pun menanti dengan penuh harap hasil dari kunjungan penting ini bagi Indonesia di kancah internasional. Apakah ada misi rahasia di balik kunjungan ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto telah memastikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Langkah tegas ini ditandai dengan penandatanganan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025 lalu. Perpres tersebut secara eksplisit menyatakan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan pada tahun 2028. "Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," demikian bunyi poin penting dalam beleid tersebut.

Informasi yang diperoleh politicanews.id menyebutkan, Prabowo menetapkan fokus pembangunan IKN pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Target yang ambisius ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan efisien. Keputusan ini tentunya akan menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, menandai babak baru dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih gemilang. Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan kelancaran proses transisi pemerintahan. Keberhasilan proyek raksasa ini akan menjadi bukti nyata kepemimpinan Presiden Prabowo dan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Ke depan, pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan proyek IKN mutlak diperlukan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Politica News – Pengembalian uang oleh Ustaz Khalid Basalamah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tengah menjadi sorotan. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan fakta mengejutkan: uang tersebut dikembalikan secara bertahap dalam pecahan dolar Amerika Serikat (USD). "Pengembaliannya dicicil karena ada limitasi pengambilan uang dari perbankan," jelas Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/9/2025). Ia menambahkan bahwa uang tersebut tidak disimpan di rumah, sehingga proses pengambilannya pun terbatas dan dilakukan secara bertahap.

Meskipun Asep belum bisa memastikan jumlah total uang yang dikembalikan, ia menegaskan bahwa proses pengembalian tersebut berjalan lancar dan dilakukan secara bertahap kepada KPK. "Nanti saya konfirmasi kembali jumlah finalnya, tapi memang dikembalikan kepada kami secara bertahap," tambahnya.

Kasus ini bermula dari niat Ustaz Khalid Basalamah untuk memberangkatkan ratusan jamaahnya menggunakan visa haji furoda pada tahun 2024. Namun, sebuah tawaran menggiurkan datang dari oknum Kementerian Agama. "Ada oknum Kemenag yang menawarkan agar jemaahnya menggunakan kuota haji khusus, katanya resmi," ungkap Asep, mengutip keterangan sebelumnya pada Kamis (18/9/2025).

Tawaran tersebut sempat membuat Khalid Basalamah ragu, mengingat kuota haji khusus pun tetap memerlukan waktu antrean. Namun, oknum Kemenag tersebut menjanjikan jamaah Ustaz Khalid bisa berangkat pada tahun yang sama. Detail lebih lanjut mengenai jumlah uang yang dikembalikan dan peran oknum Kemenag tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh KPK. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap kasus ini dapat segera menemukan titik terang. Apakah ini pertanda kasus tersebut akan berakhir damai? Kita tunggu saja kelanjutannya.

Politica News – Kabar duka datang dari Amerika Serikat. Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden Soekarno, telah berpulang di California pada Rabu, 17 September 2025. Namun, di tengah kesedihan, sebuah kisah haru menyertai kepergian beliau. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles, bahu-membahu membantu proses pemulangan jenazah sang proklamator ke tanah air.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemlu, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa KJRI Los Angeles telah menjalin komunikasi intensif dengan keluarga almarhumah di San Bernardino, California. Keluarga telah menunjuk pihak mortuary untuk menangani proses pemulasaraan jenazah. "Prosesnya tidak mudah, namun kami berkomitmen untuk memastikan jenazah Ibu Yurike Sanger dapat kembali ke Indonesia," ujar Judha dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).

Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa KJRI Los Angeles berkoordinasi erat dengan otoritas California untuk mempercepat pengurusan sertifikat kematian, syarat mutlak untuk pemulangan jenazah. "Proses penerbitan death certificate sedang berlangsung. Kami bekerja sama dengan pihak mortuary dan otoritas setempat untuk memastikan semua prosedur berjalan lancar dan jenazah dapat segera dipulangkan," tambahnya.

Tindakan cepat dan sigap Kemlu ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memulangkan WNI yang meninggal di luar negeri, terlebih mengingat status almarhumah sebagai istri salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa di balik hiruk pikuk politik dan diplomasi internasional, terdapat sentuhan kemanusiaan yang begitu dalam. Semoga jenazah Ibu Yurike Sanger dapat segera kembali ke tanah air dan mendapat peristirahatan terakhir yang layak.

Politica News – Aliran dana stimulus ekonomi senilai Rp200 triliun dari pemerintah ke bank-bank Himbara menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan Eksekusi dan Penindakan KPK, mengungkapkan bahwa suntikan dana jumbo ini menghadirkan tantangan besar dalam upaya pencegahan korupsi. Pernyataan ini disampaikannya pada Kamis (18/9/2025).

"Gelontoran Rp200 triliun ini menjadi tantangan bagi KPK untuk melakukan pengawasan ketat," tegas Asep. Ia menekankan perlunya kewaspadaan ekstra dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Pengalaman kasus korupsi di sektor perbankan, seperti yang terjadi di Bank Jepara Artha dengan kredit fiktifnya, menjadi pelajaran berharga yang tak boleh terulang.

Asep mengingatkan potensi penyelewengan dana yang sangat besar. KPK, lanjutnya, akan memantau dengan cermat penggunaan dana stimulus ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kehati-hatian dan transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana yang nilainya fantastis ini. KPK siap mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan yang ditemukan. Publik pun diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana stimulus ini benar-benar bermanfaat bagi perekonomian nasional, bukan malah menjadi lahan subur korupsi.

Politica News – Anggota DPR Komisi VII, Novita Hardini, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan industri nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri bersama pejabat Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR, Selasa (16/9/2025), Hardini mendesak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pelaku industri, khususnya UMKM dan petani. "Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam. Kita harus memastikan kebijakan tidak tumpang tindih dan benar-benar berdampak bagi pelaku industri," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya industri besar memberikan dampak nyata pada ekosistem ekonomi akar rumput. Ia mengambil contoh sektor kopi Indonesia yang memiliki potensi besar di pasar global, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. "Hubungan bilateral kita dengan Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal mendapatkan porsi yang layak dalam rantai nilai ekspor," jelas Hardini, satu-satunya legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur.

Menurutnya, Panja Daya Saing Industri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi, bukan hanya industri besar semata. Keberhasilan Panja ini akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan oleh UMKM dan petani di lapangan. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan mampu mengangkat kesejahteraan mereka dan mendorong daya saing Indonesia di kancah internasional.