Penulis: Roestamar

Politica News – Penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook menuai beragam reaksi. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) justru memberikan pandangan yang berbeda. Ketua LBH GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, menilai proses penetapan tersangka tersebut telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dendy menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan telah mengantongi bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menurutnya, langkah hukum ini bukanlah reaksi atas tekanan publik, melainkan hasil dari proses hukum yang berjalan secara objektif. "Dengan demikian, penetapan tersangka dapat dipandang sebagai hasil dari proses hukum yang sedang berjalan, bukan semata-mata sebagai pengalihan isu demonstrasi," tegas Dendy dalam keterangannya pada Rabu (17/9/2025).

Lebih lanjut, Dendy menjelaskan bahwa secara yuridis, penetapan tersangka telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu keadilan. Sikap LBH GP Ansor ini memberikan perspektif yang berbeda di tengah perdebatan publik terkait kasus tersebut. Pernyataan ini seolah menjadi angin segar bagi Kejagung yang tengah menghadapi sorotan tajam atas penetapan Nadiem sebagai tersangka.

Politica News – KPK menyatakan akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wali Kota Prabumulih, Arlan. Langkah ini diambil menyusul viralnya pemberitaan terkait pemecatan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang menegur anak Wali Kota karena membawa mobil ke sekolah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyoroti kasus ini di media sosial. "KPK akan mengecek LHKPN Wali Kota Prabumulih. Pemeriksaan ini tak hanya soal ketepatan waktu pelaporan, tapi juga akurasi dan kelengkapan isi laporan," tegas Budi.

Meskipun Arlan telah memberikan klarifikasi bahwa Roni belum dimutasi dan hanya mendapat teguran, sorotan publik tetap tertuju pada kekayaan Arlan. KPK menekankan pentingnya kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, menganggapnya sebagai instrumen pencegahan korupsi yang vital dan transparan bagi masyarakat.

Proses pengecekan LHKPN ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data harta kekayaan yang dilaporkan Wali Kota Prabumulih. Publik pun kini menantikan hasil pemeriksaan KPK tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pejabat publik dan dampak viralitas media sosial dalam mengawasi pemerintahan.

Politica News – Ratusan kandidat pemimpin Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah melewati babak penyaringan ketat. Kemenag resmi mengumumkan 141 nama yang memenuhi syarat dan berhak maju ke tahap uji kompetensi. Mereka akan bersaing memperebutkan posisi penting di lembaga pengelola zakat nasional untuk periode 2025-2030. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Seleksi sekaligus Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, Rabu (17/9/2025).

Abu Rokhmad menegaskan proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan pengelolaan dana zakat—yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah—di tangan figur-figur yang kredibel, profesional, dan memiliki integritas tinggi. "Seleksi ini sangat penting. Kita ingin memastikan hanya mereka yang layak dan berintegritas yang memimpin Baznas," tegasnya.

Para kandidat yang lolos seleksi berasal dari beragam latar belakang. Ada tokoh masyarakat Islam, ulama, dan profesional berpengalaman. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya perspektif Baznas dalam mengelola zakat, baik dari sisi syariat maupun manajemen. Komposisi yang seimbang ini menjadi kunci keberhasilan Baznas dalam menjalankan amanah pengelolaan dana umat. Tahap selanjutnya, uji kompetensi, akan menjadi penentu siapa yang pantas memimpin Baznas dan mengelola potensi zakat nasional yang begitu besar.

Politica News – Desas-desus perombakan kabinet kembali menghangat. Kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9/2025), langsung menyedot perhatian publik. Kunjungan mendadak ini terjadi di tengah isu kuat akan adanya pelantikan menteri baru, termasuk pengisian posisi Menko Polkam yang kosong.

Tito, yang terlihat mengenakan dasi biru, mengatakan bahwa ia mendengar kabar akan ada pelantikan Menko Polkam. Sebagai Mendagri yang berada di bawah koordinasi Menko Polkam, ia mengaku penasaran. Namun, ketika disinggung soal kemungkinan Djamari Chaniago yang akan mengisi posisi tersebut, Tito menjawab diplomatis, "Nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu juga." Jawabannya yang penuh misteri ini justru semakin memperkuat spekulasi publik.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang terkena reshuffle pada 8 September 2025. Kabar lain menyebutkan Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago akan ditunjuk sebagai Menko Polkam, menggantikan Budi Gunawan yang telah dicopot. Saat ini, posisi Menko Polkam dijabat oleh Menteri Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin.

Kunjungan Tito ke Istana, yang hingga kini belum dijelaskan secara resmi oleh pihak kepresidenan, memicu berbagai interpretasi. Apakah pertemuan tersebut sekadar silaturahmi biasa, atau ada agenda penting terkait perombakan kabinet yang tengah ramai diperbincangkan? Publik masih menunggu kejelasan dari pihak terkait. Ketidakpastian ini menciptakan teka-teki politik yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Apakah pertemuan Tito dengan Presiden Prabowo akan membawa angin segar bagi dinamika politik nasional? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Politica News – Anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia, memberikan dukungan penuh terhadap wacana satu orang satu akun media sosial. Ia menilai kebijakan ini sebagai benteng pertahanan krusial melawan kejahatan siber yang semakin merajalela. Menurut Farah, anonimitas menjadi akar masalah maraknya penipuan online. Kemudahan pembuatan akun palsu memungkinkan pelaku kejahatan bersembunyi di balik identitas samaran.

Farah menekankan pentingnya verifikasi identitas menggunakan data resmi seperti e-KTP dan nomor telepon. Langkah ini, menurutnya, akan efektif membongkar anonimitas pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan psikologis. "Kita harus memutus mata rantai kejahatan ini dari sumbernya," tegas Farah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dengan mengikat setiap akun pada satu identitas, ruang gerak penipu akan sangat terbatas. Praktik impersonasi, atau peniruan identitas figur publik, institusi, atau bahkan kerabat korban, akan menjadi jauh lebih sulit. Proses verifikasi yang ketat memastikan hanya pemilik identitas asli yang dapat mengoperasikan akun tersebut.

Lebih lanjut, Farah menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mempermudah penegakan hukum. Penelusuran pelaku kejahatan akan jauh lebih cepat dan efisien. "Ini langkah fundamental untuk menghubungkan pertanggungjawaban dari dunia maya ke dunia nyata," ungkapnya. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Politica News – Heboh! Razman Arif Nasution, Ketua Umum Kami Jokowi, membongkar pertemuannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, menurut Razman, membahas isu panas ijazah palsu Jokowi yang tengah bergulir. Lebih mengejutkan lagi, Razman mengklaim Jokowi sama sekali tak gentar menghadapi tudingan tersebut. "Selasa lalu saya bertemu Pak Jokowi, diskusi sekitar 30 menit. Beliau sama sekali tak gentar dengan apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu perlu dicatat," tegas Razman dalam program "Rakyat Bersuara" di iNews, Selasa (16/9/2025).

Namun, pernyataan Razman ini langsung disambut sinis oleh Roy Suryo, salah satu pihak yang melaporkan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyindir Razman dengan nada tajam, "Orang masih mencari uang ke sana, ngapain juga?" Mendengar sindiran tersebut, Razman membalas dengan lugas, "Siapa yang cari uang?"

Pernyataan saling sindir ini semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan spekulasi publik. Pertemuan rahasia Razman dan Jokowi, serta tudingan mencari keuntungan dari pertemuan tersebut, kini menjadi sorotan tajam. Apakah pertemuan tersebut murni membahas isu ijazah palsu, atau ada agenda terselubung lainnya? Publik masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Misteri pertemuan ini pun kian mengundang pertanyaan dan penasaran. Apakah ada fakta lain yang terungkap di balik pertemuan tersebut? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

Politica News – Desakan perubahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggema hingga ke luar negeri. Para kader PPP yang berada di luar negeri secara terang-terangan menyatakan dukungan mereka kepada Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, untuk menjadi Ketua Umum partai tersebut. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Zainul Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia sekaligus Juru Bicara DPLN PPP se-dunia.

Dalam keterangannya Selasa (16/9/2025), Zainul Arifin mewakili jutaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang merindukan perubahan nyata, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam dinamika politik partai. Ia menekankan peran vital partai politik sebagai penggerak kebijakan pro-rakyat dan penentu arah pembangunan bangsa. PPP, dengan sejarah panjang dan posisi strategisnya, menurut Zainul, harus mampu melakukan perubahan mendasar.

"Oleh karena itu, kami menaruh harapan besar agar PPP mampu melahirkan sebuah perubahan mendasar. Untuk itu, partai ini membutuhkan figur pemimpin yang kuat, bersih, visioner, serta mampu membawa PPP kembali menjadi partai yang disegani lawan dan dihormati kawan," tegas Zainul.

Pernyataan dukungan ini menunjukkan adanya gelombang harapan dari basis PPP di luar negeri untuk regenerasi kepemimpinan dan arah baru bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Figur Agus Suparmanto, dengan latar belakangnya sebagai mantan menteri, dipandang sebagai sosok yang mampu menjawab harapan tersebut. Langkah selanjutnya akan menjadi penentu bagaimana dinamika internal PPP menghadapi momentum penting ini. Apakah dukungan dari luar negeri ini akan berdampak signifikan terhadap peta persaingan perebutan kursi Ketua Umum PPP? Kita tunggu perkembangannya.

Politica News – Pergantian Menko Polkam baru-baru ini menyisakan pertanyaan: apa sebenarnya peran strategis kementerian ini? Sjafrie Sjamsoeddin, kini menjabat sebagai Menko Polkam Ad Interim merangkap Menteri Pertahanan, menggantikan Budi Gunawan pasca reshuffle kabinet. Posisi ini bukan sekadar jabatan, melainkan kunci koordinasi keamanan dan politik nasional.

Tugas Menko Polkam tak hanya sebatas seremonial. Kemenko Polkam bertindak sebagai pusat koordinasi, perencanaan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang politik dan keamanan. Bayangkan, mereka bertanggung jawab atas hal-hal krusial seperti: merumuskan dan menetapkan kebijakan; menangani isu-isu strategis; mengawal program prioritas nasional; bahkan menyelesaikan perselisihan antar kementerian/lembaga terkait politik dan keamanan.

Lebih detailnya, tugas Kemenko Polkam meliputi sepuluh poin utama: sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga; perumusan kebijakan nasional di bidang politik dan keamanan; pengelolaan isu-isu strategis; koordinasi dan pembinaan internal; pengawalan program prioritas Presiden; penyelesaian konflik antar kementerian/lembaga; monitoring dan evaluasi kebijakan; pengelolaan aset negara; pengawasan internal; dan tugas-tugas lain yang diberikan Presiden.

Kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam pun tak kalah penting. Mereka mencakup: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Jelas terlihat, Menko Polkam memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Kekuasaan yang terpusat di tangan Menko Polkam ini menjadikannya salah satu posisi paling berpengaruh di pemerintahan. Siapapun yang menduduki jabatan ini, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi bangsa dan negara.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto tak tanggung-tanggung dalam upaya akselerasi pembangunan nasional. Delapan program strategis disiapkan dan siap dijalankan mulai tahun 2025, sebuah gebrakan yang diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah konkret ini terungkap setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka tabir program-program tersebut. Program pertama yang menyita perhatian adalah program magang bagi 20.000 lulusan perguruan tinggi. Mereka, yang berasal dari jenjang S1, D3, atau setara, akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Anggaran yang telah disiapkan untuk program ini mencapai Rp198 miliar. "Ini adalah upaya link and match yang tepat sasaran, menghubungkan lulusan dengan kebutuhan industri," ujar Airlangga.

Tak berhenti di situ, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema yang sebelumnya difokuskan pada sektor padat karya ini, kini merambah sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552.000 pekerja akan merasakan manfaatnya berupa pembebasan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau selama 3 bulan, dengan alokasi anggaran Rp120 miliar.

Program bantuan pangan juga menjadi prioritas. Penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober-November akan berlanjut, dengan evaluasi untuk penyaluran di bulan Desember. Program ini membutuhkan dana sebesar Rp7 triliun.

Di sektor perlindungan sosial, pemerintah menawarkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapatkan potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedelapan program ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Politicianews.id akan terus memantau perkembangan implementasi program-program tersebut.

Politica News – Hanya beberapa pekan setelah kemeriahan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, kabar mengagetkan datang dari perbatasan Indonesia-Timor Leste. Paulus Taek Oki (69), warga Desa Inbate, Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menjadi korban penembakan di wilayah perbatasan pada 25 Agustus 2023. Insiden ini menyoroti kembali ketegangan yang kerap terjadi di area tersebut.

Saat membakar lahan bersama sesama petani untuk persiapan penanaman, Oki dan rekan-rekannya tiba-tiba menjadi sasaran tembakan dari arah distrik Oecusse, Timor Leste. Peluru kaliber 5,5 mm yang diduga berasal dari aparat perbatasan Timor Leste mengenai bahu Oki. Meskipun mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit, nyawa Oki berhasil diselamatkan. Kejadian ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan puncak dari serangkaian gesekan yang terjadi di sepanjang perbatasan Bikomi Nilulat (Indonesia) dan sub-distrik Passabe (Oecusse, Timor Leste).

Penelitian Yosef Serano Korbaffo (2018) mengungkap sejumlah konflik serupa di masa lalu. Pada April 2013, hampir terjadi bentrokan antara warga Desa Inbate dan warga Passabe akibat pembangunan pos pengamanan Timor Leste di titik Subina, yang dianggap melanggar perjanjian adat mengenai zona netral. Oktober 2014 mencatat bentrokan di titik Pistana antara warga Desa Sunkaen dan warga Passabe, dipicu aktivitas pertanian warga Passabe yang masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan hingga 2017, gesekan masih berlanjut di beberapa titik, seperti Tububanat dan Pistana, menunjukkan betapa rawannya wilayah perbatasan tersebut.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan dan koordinasi di perbatasan, khususnya di segmen sepanjang ±14 km yang belum disurvei. Lebih dari itu, insiden ini menyoroti pentingnya dialog dan kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan keamanan warga di kedua negara. Luka Oki menjadi pengingat nyata betapa rapuhnya perdamaian di perbatasan, dan mendesak perlunya solusi permanen untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan memastikan perlindungan bagi warga yang tinggal di wilayah perbatasan.