Politica News – Anggota DPR Komisi VII, Novita Hardini, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan industri nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri bersama pejabat Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR, Selasa (16/9/2025), Hardini mendesak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pelaku industri, khususnya UMKM dan petani. "Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam. Kita harus memastikan kebijakan tidak tumpang tindih dan benar-benar berdampak bagi pelaku industri," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya industri besar memberikan dampak nyata pada ekosistem ekonomi akar rumput. Ia mengambil contoh sektor kopi Indonesia yang memiliki potensi besar di pasar global, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. "Hubungan bilateral kita dengan Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal mendapatkan porsi yang layak dalam rantai nilai ekspor," jelas Hardini, satu-satunya legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur.
Menurutnya, Panja Daya Saing Industri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi, bukan hanya industri besar semata. Keberhasilan Panja ini akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan oleh UMKM dan petani di lapangan. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan mampu mengangkat kesejahteraan mereka dan mendorong daya saing Indonesia di kancah internasional.
Tinggalkan komentar