Penulis: Roestamar

Politica News – Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Senin (15/9/2025) lalu menyisakan kejutan. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, secara mengejutkan mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang nilainya cukup fantastis: Rp419,8 miliar! Angka ini tentu menarik perhatian publik dan memicu pertanyaan, untuk apa sebenarnya dana tersebut dibutuhkan?

Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, menjelaskan bahwa usulan ini telah melalui proses pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hasilnya, Kemenkumham mendapatkan suntikan dana tambahan sebesar Rp196 miliar dari anggaran rupiah murni, yang dialokasikan khusus untuk program dukungan manajemen. Namun, total usulan yang diajukan jauh lebih besar, mencapai Rp419,8 miliar.

Lalu, kemana saja dana tersebut akan dialirkan? Eddy merincikan alokasi anggaran tambahan tersebut. Sekretariat Jenderal Kemenkumham menjadi pihak yang paling banyak menerima kucuran dana, yakni sebesar Rp141,3 miliar. Sayangnya, rincian lebih lanjut mengenai penggunaan dana di Sekretariat Jenderal tersebut belum dijelaskan secara terperinci. Publik pun masih menunggu transparansi lebih lanjut mengenai detail penggunaan anggaran tersebut.

Kejelasan alokasi dana ini menjadi krusial. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara merupakan hal yang mutlak diperlukan, terutama dalam jumlah yang cukup signifikan seperti ini. Publik berhak mengetahui secara detail bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Kemenkumham. Apakah usulan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dan kebutuhan riil Kemenkumham? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara gamblang oleh pihak Kemenkumham agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ke depan, proses penganggaran yang lebih terbuka dan partisipatif diharapkan dapat mencegah munculnya kontroversi serupa.

Politica News – Lembaga Administrasi Negara (LAN) baru-baru ini mengungkap kunci sukses Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya soal anggaran, melainkan sinergi kepemimpinan birokrasi dan regulasi yang kuat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala LAN, Muhammad Taufiq, saat melepas peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Senin (15/9/2025).

Taufiq menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi pemerintah. Era ketidakpastian (VUCA) menuntut para pemimpin birokrasi untuk mampu melampaui ego sektoral dan membangun sinergi demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. "Pemimpin birokrasi harus adaptif dan visioner, mampu menyatukan rasionalitas teknokratik dengan kebutuhan riil masyarakat," tegas Taufiq. Ia menambahkan, keberhasilan MBG dan program strategis lainnya bergantung pada kemampuan birokrasi untuk benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat.

Lebih lanjut, Taufiq menyoroti peran regulasi yang kokoh sebagai penopang keberhasilan program. Regulasi yang jelas dan terukur akan meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Keberhasilan MBG, menurutnya, menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi dan regulasi yang kuat dapat menciptakan perubahan nyata di lapangan. Ke depan, LAN akan terus mendorong peningkatan kapasitas kepemimpinan birokrasi agar mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Suksesnya MBG bukan sekadar angka, melainkan cerminan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Politica News – Pengunduran diri Rahayu Saraswati dari kursi DPR RI periode 2024-2029 menyisakan pertanyaan besar: apakah parlemen kehilangan salah satu ikon pembaruan? Langkah anggota Fraksi Partai Gerindra ini tak sekadar pergantian kursi, melainkan juga mengurangi representasi kaum muda yang selama ini dikenal membawa angin segar di tengah hiruk-pikuk politik.

Sosok yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, lebih dari sekadar politisi. Jejak prestasi dan dedikasinya terpatri lewat kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Saraswati Learning Center, sebuah organisasi yang fokus pada pendidikan inklusif bagi anak-anak difabel. Pengalamannya di berbagai forum nasional dan internasional yang membahas kesetaraan gender dan partisipasi generasi muda semakin memperkuat citranya sebagai tokoh muda yang progresif. Bahkan, ia pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Ketua PB HMI, Ramon Hidayat, mengungkapkan keprihatinannya. "Mbak Saras adalah salah satu figur muda yang berhasil membawa warna baru di parlemen. Beliau hadir dengan semangat, keberanian, dan ide-ide segar yang membuat politik terasa lebih hidup. Kehilangannya tentu mengurangi api pemuda di DPR RI," ungkap Ramon di Jakarta, Minggu (14/9/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepergian Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan seorang anggota dewan, melainkan juga hilangnya suara muda yang lantang menyuarakan gagasan-gagasan progresif dan dekat dengan aspirasi rakyat.

Mundurnya Rahayu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana parlemen akan terus menampung dan memberdayakan energi muda untuk membangun Indonesia. Apakah kehilangan ini akan membuat suara generasi muda semakin tenggelam di tengah dinamika politik yang seringkali terkesan monoton? Pertanyaan ini menantang semua pihak untuk terus berupaya menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi kaum muda dalam proses demokrasi Indonesia.

Politica News – Apresiasi tinggi dilayangkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran kepolisian atas penanganan aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di sejumlah kota pada akhir Agustus 2025 lalu. Sikap tegas namun terukur yang ditunjukkan aparat keamanan dinilai berhasil meredam situasi dan mengembalikan ketertiban umum.

Dalam keterangan resminya Minggu (14/9/2025), Anwar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. "Alhamdulillah, kehidupan kini kembali normal. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras luar biasa Kapolri dan seluruh aparat keamanan," ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga kondusivitas negara, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial politik yang kerap memicu unjuk rasa.

Anwar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. "Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan tertib," tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, ketimbang anarkisme yang merugikan semua pihak. Apresiasi MUI ini diharapkan dapat menjadi suntikan semangat bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan meredam demonstrasi ricuh tersebut menunjukkan profesionalisme dan kesigapan aparat keamanan dalam menghadapi tantangan.

Politica News – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru-baru ini berdiskusi dengan Kamal Raj Lamsal, Profesor Asisten Studi Konflik dan Perdamaian di Mid West University, Nepal. Pertemuan tersebut berlangsung dalam sebuah forum yang mempertemukan para aktivis dan tokoh Asia. Diskusi keduanya, yang diunggah Anies melalui akun X pribadinya, menyingkap permasalahan mendalam terkait ketimpangan dan keresahan sosial di Nepal.

Profesor Lamsal memaparkan akar permasalahan kerusuhan massal yang baru-baru ini melanda Nepal. Menurutnya, ketidakadilan sistemik yang berlangsung selama tiga dekade menjadi pemicu utama. Kurangnya rotasi kepemimpinan dan kesempatan yang merata bagi rakyat, dibarengi dengan manipulasi konstitusi oleh para pejabat, telah memicu kekecewaan mendalam, terutama di kalangan generasi muda. "Mereka menghapus batas usia, sehingga menimbulkan kekecewaan dari pemuda," ujar Lamsal seperti dikutip Anies.

Kekecewaan tersebut semakin memuncak ketika generasi Z menghadapi hambatan sistemik dalam berwirausaha dan berkarya. Mereka kerap terhalang dan tak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. "Itu membuat mereka frustrasi lantaran tak bisa berbuat apa-apa," tambah Lamsal. Situasi ini diperparah dengan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik, khususnya terkait kasus-kasus pidana yang melibatkan tokoh politik. Hal ini semakin menguatkan sentimen anti-establishment di tengah masyarakat Nepal.

Pertemuan Anies dan Profesor Lamsal ini menyoroti pentingnya dialog dan pemahaman lintas budaya dalam mengatasi permasalahan global seperti ketimpangan dan konflik sosial. Perbincangan tersebut menawarkan perspektif menarik tentang bagaimana ketidakadilan sistemik dapat memicu keresahan dan ketidakstabilan sosial, sebuah isu yang relevan bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Politica News – Desas-desus penunjukan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) semakin menguat. Posisi Menko Polkam saat ini dijabat sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, menyusul perombakan kabinet yang menyebabkan Budi Gunawan lengser pada 8 September 2025. Namun, seberapa besar peluang mantan Panglima TNI ini untuk menduduki kursi strategis tersebut?

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, melihat peluang Gatot cukup besar. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor kunci. "Secara kalkulasi, peluang Pak Gatot menjadi Menko Polkam di kabinet Pak Prabowo memang terbuka lebar, mengingat kedekatan mereka," ungkap Airlangga dalam wawancara telepon, Minggu (14/9/2025).

Namun, Airlangga juga menyoroti sisi lain. Ia menilai kompetensi Gatot dalam hal politik, hukum, dan keamanan masih perlu dipertanyakan. "Dari sisi kapasitas, kompetensi Pak Gatot dalam mengelola ranah politik, hukum, dan keamanan belum terlihat secara meyakinkan dan teruji publik," tambahnya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan: akankah kedekatan politik mengalahkan pertimbangan kompetensi dalam penentuan Menko Polkam? Pertaruhannya adalah stabilitas dan kinerja pemerintahan mendatang. Publik pun menunggu dengan penuh antusias kepastian siapa yang akan mengisi posisi krusial ini. Apakah Gatot Nurmantyo akan menjadi sosok yang dipilih, atau adakah kandidat lain yang lebih memenuhi kriteria? Jawabannya masih menjadi teka-teki yang menarik untuk dipantau.

Politica News – Geger! Seorang Kopral Dua TNI, FH, terungkap sebagai dalang di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank, Muhammad Ilham Pradipta. Informasi mengejutkan ini diungkap langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, Sabtu (13/9/2025). Bukan sekadar terlibat, FH disebut sebagai otak dari aksi kriminal tersebut. Ia berperan sebagai perekrut, mencari orang suruhan untuk menculik korban dengan iming-iming uang. Ironisnya, saat kejadian, FH berstatus Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan tengah dalam pencarian satuannya.

Freddy menjelaskan, FH bertindak sebagai perantara, mencari eksekutor untuk melakukan "penjemputan paksa" terhadap korban. Motivasi di balik keterlibatannya? Uang. "Dari hasil pemeriksaan sementara, motifnya karena yang bersangkutan menerima sejumlah uang," tegas Freddy. Namun, identitas pemberi uang dan jumlahnya masih dirahasiakan, mengingat proses penyidikan yang masih berlangsung.

Meskipun begitu, Freddy memastikan proses hukum akan berjalan cepat dan transparan. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, kasus ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer. "Proses hukum terhadap yang bersangkutan langsung dilakukan melalui mekanisme pidana. Setelah penyidikan selesai dan dinyatakan lengkap, perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya. Publik pun kini menunggu dengan penuh harap terungkapnya seluruh jaringan dan motif di balik kasus ini, termasuk siapa dalang sebenarnya di balik bayang-bayang Kopda FH. Apakah ada aktor intelektual lain yang lebih besar dari seorang Kopral Dua? Pertanyaan ini masih menggantung dan menunggu jawaban dari proses hukum yang sedang berjalan.

Politica News – Suasana haru dan bangga menyelimuti Upacara Korps Raport di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), atau Jenderal Bintang Tiga. Pangkat tertinggi ini disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kenaikan pangkat ini menjadi bukti nyata dedikasi dan prestasi Suyudi dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Pencapaian ini semakin istimewa karena bertepatan tak lama setelah pelantikan beliau sebagai Kepala BNN oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025. Lulusan Akpol 1994 ini telah mengukir rekam jejak panjang dan gemilang di kepolisian. Perjalanan karirnya yang cemerlang, termasuk pendidikan di PTIK (2003) dan Sespimti (2018), menunjukkan konsistensi dan komitmennya dalam penegakan hukum. Kini, dengan pangkat barunya, Suyudi akan memimpin BNN dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang lebih kuat dan efektif.

Keberhasilan Suyudi dalam memimpin BNN diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam perang melawan narkoba di Indonesia. Pangkat Jenderal Bintang Tiga ini bukan sekadar simbol kenaikan jabatan, melainkan juga penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Publik pun menaruh harapan besar pada kepemimpinan Suyudi dalam memberantas kejahatan yang merusak generasi muda bangsa ini. Semoga dengan pangkat dan tanggung jawab yang baru ini, Suyudi dapat semakin sukses dalam menjalankan tugasnya.

Politica News – Pertemuan mengejutkan antara Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), di Presidential Flight, Abu Dhabi, Jumat (12/9/2025), menarik perhatian dunia. Lebih dari sekadar kunjungan kenegaraan biasa, pertemuan ini menyimpan sejumlah agenda penting yang dibahas kedua pemimpin negara tersebut.

Dari keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden RI, terungkap bahwa Prabowo dan MBZ menunjukkan apresiasi tinggi terhadap hubungan bilateral Indonesia-UEA yang telah terjalin erat. Namun, pembahasan tak berhenti di sana. Kedua pemimpin negara ini juga menyelami isu-isu geopolitik yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah, membahas dinamika terkini dan mencari solusi bersama untuk menghadapi tantangan global.

Sumber mengungkapkan, pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pandangan mengenai strategi menghadapi eskalasi konflik. Prabowo dan MBZ menekankan pentingnya kerja sama antar negara, khususnya di Timur Tengah, untuk memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga perdamaian dunia. Kesepakatan untuk bersatu menghadapi dinamika geopolitik kawasan menjadi poin penting yang disepakati.

Tak hanya soal geopolitik global, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor. Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan Indonesia-UEA ke tingkat yang lebih erat dan produktif. Rincian kerja sama tersebut masih belum diungkapkan secara detail, namun pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk memperkuat hubungan di masa mendatang. Ke depannya, kita menantikan konkritasi kerja sama yang akan dihasilkan dari pertemuan penting ini.

Politica News – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan serius terkait potensi cuaca ekstrem yang mengancam Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta sejumlah wilayah Indonesia lainnya dalam sepekan mendatang. Hujan lebat disertai angin kencang diprediksi akan melanda, mengingat pergeseran fenomena cuaca ekstrem yang sebelumnya melanda Bali kini bergeser ke wilayah Indonesia bagian barat. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam konferensi pers Prakiraan Musim Hujan 2025 dan Update Kondisi Cuaca pada Jumat (12/9/2025), mengungkapkan kekhawatirannya. "Kami telah menyampaikan peringatan kepada gubernur-gubernur di daerah yang berpotensi terdampak, terutama di wilayah barat seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah. Prediksi ini berlaku segera, meskipun potensi meluasnya hingga 14 September mencakup wilayah yang lebih luas lagi di luar Jawa. Prioritas kami tetap di Jawa mengingat kepadatan penduduknya," tegas Dwikorita.

Ancaman hujan deras diperkirakan tak hanya membayangi Pulau Jawa. Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan juga masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi terdampak.

Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 10 September. Namun, pelaksanaan OMC hanya difokuskan di daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana. Peringatan ini menjadi seruan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi guna meminimalisir dampak buruk dari cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi. Situasi ini menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.