Penulis: Roestamar

Pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan anggaran untuk menghadapi dampak fenomena El Nino yang melanda. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas melalui Deputi Bidang Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Leonardo AA Teguh menegaskan bahwa alokasi dana yang ada saat ini masih sangat mencukupi. Kunci utamanya terletak pada bagaimana memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan mendesak di lapangan. Pernyataan ini disampaikan usai agenda Dialog Nasional di Gedung Bappenas Jakarta.

Leonardo menjelaskan bahwa isu pendanaan El Nino ini telah menjadi pembahasan serius dalam rapat terbatas pemerintah. Sebagai langkah strategis Bappenas menawarkan berbagai opsi untuk memperkuat sumber pembiayaan. Ini mencakup optimalisasi dana domestik pemanfaatan climate finance pembentukan pooling fund kebencanaan adaptation fund Fund for Responding to Loss and Damage FRLD serta instrumen finansial inovatif lainnya.

Menariknya Teguh menekankan bahwa tidak ada skema pembiayaan iklim khusus yang dirancang spesifik untuk El Nino. Hal ini dikarenakan sifat El Nino yang merupakan fenomena siklikal atau berulang secara alami. Namun bukan berarti pemerintah abai. Pendanaan iklim secara umum justru diarahkan untuk mendorong implementasi aksi adaptasi yang sudah terangkum dalam National Adaptation Plan NAP serta pengembangan fungsi ekosistem melalui Biodiversity Strategy and Action Plan BSAP.

Program-program hulu ini jika mampu berkontribusi pada kesiapan dan kemampuan menangani El Nino menjadi sangat krusial. NAP sendiri merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi mengidentifikasi memprioritaskan serta mengatasi risiko jangka menengah dan panjang akibat perubahan iklim. Sementara itu BSAP adalah pedoman resmi untuk menjaga merawat dan memanfaatkan kekayaan alam hayati secara bijaksana. Dengan demikian upaya mitigasi El Nino terintegrasi dalam kerangka kerja adaptasi iklim yang lebih luas dan berkelanjutan.

politicanews.id – Sebuah peringatan serius datang dari kalangan akademisi terkait pergerakan konsumen bahan bakar minyak di Indonesia Penurunan harga Pertamax yang baru-baru ini diumumkan ternyata belum cukup meredam kekhawatiran para ahli Banyak masyarakat kini beralih ke Pertalite sebuah fenomena yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi keuangan negara

Fahmy Radhi seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada menyoroti celah harga yang terlalu lebar antara Pertamax dan Pertalite Selisih harga yang mencapai lebih dari lima ribu rupiah ini menjadi pemicu utama migrasi konsumen terutama dari segmen menengah ke bawah Fahmy menjelaskan bahwa meskipun Pertamax turun dari Rp16250 menjadi Rp15950 per liter perbedaan dengan Pertalite masih sangat signifikan

Jika tren perpindahan ini terus berlanjut beban subsidi untuk Pertalite akan semakin berat Kuota yang telah ditetapkan mungkin tidak akan mencukupi sehingga pemerintah harus menambah alokasi subsidi Hal ini tentu saja akan menguras anggaran negara lebih dalam dari perkiraan awal

PT Pertamina Persero sendiri telah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi berlaku sejak awal Agustus Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan perubahan harga ini mengikuti dinamika harga minyak global nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat Selain Pertamax jenis bensin lain seperti Pertamax Turbo juga turun dari Rp19300 menjadi Rp18300 per liter Pertamax Green 95 ikut turun dari Rp17000 menjadi Rp16600 per liter Sementara itu harga Pertamina Dex tetap di Rp21150 per liter dan Dexlite stabil di Rp19700 per liter

Harga-harga tersebut berlaku khusus untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar lima persen seperti di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya

politicanews.id – Sebuah drama hukum besar tengah bergulir di Amerika Serikat. Sebanyak 25 negara bagian, mayoritas dipimpin Partai Demokrat, secara resmi melayangkan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Tuntutan ini menargetkan kebijakan tarif baru yang dinilai sepihak dan melanggar hukum, memicu pertanyaan besar tentang kewenangan seorang presiden.

Aliansi negara bagian ini menuntut pembatalan bea masuk hingga 12,5 persen yang dikenakan pada produk dari 60 mitra dagang utama. Mereka berargumen bahwa Trump tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk memberlakukan pungutan sebesar itu. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York, menegaskan bahwa dalih penggunaan isu tenaga kerja paksa tidak dapat membenarkan skema tarif yang mereka sebut ilegal.

Langkah hukum ini muncul setelah Amerika Serikat pada akhir Juli lalu menetapkan tarif 10 hingga 12,5 persen terhadap barang-barang impor dari negara-negara seperti Tiongkok Jepang dan Uni Eropa. Pemerintahan Trump menuding negara-negara tersebut abai dalam menghentikan praktik impor produk yang dihasilkan melalui kerja paksa.

Kebijakan tarif kontroversial ini diberlakukan menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang menganulir tarif global 10 persen yang sebelumnya diumumkan Trump pada Februari. Vonis pengadilan tertinggi itu juga membatalkan bea masuk balasan serta pungutan tambahan terhadap produk dari Tiongkok Kanada dan Meksiko. Para pengkritik menilai tarif terbaru ini hanyalah kedok pengganti kebijakan lama yang telah dinyatakan tidak sah bukan sungguh-sungguh untuk mengatasi isu buruh paksa.

Koalisi negara bagian tersebut mendesak pengadilan agar mendeklarasikan kebijakan tarif baru ini melanggar hukum. Mereka juga meminta pengadilan untuk segera menghentikan implementasinya dan memerintahkan restitusi dana pungutan yang telah dibayarkan.

Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James menegaskan bahwa undang-undang dan konstitusi Amerika Serikat telah dengan jelas mengatur bahwa seorang presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif besar-besaran terhadap negara manapun sesuai keinginannya.

Selain New York gugatan ini juga didukung oleh Arizona California Colorado Hawai Massachusetts Maryland New Mexico North Carolina Virginia dan beberapa negara bagian lainnya. Sebelumnya pada 24 Juli lalu bertepatan dengan mulai berlakunya kebijakan tarif baru ini sekelompok pelaku usaha kecil di AS juga telah mengajukan gugatan serupa.

politicanews.id – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendiktisaintek Fauzan menyerukan sebuah revolusi dalam pendidikan vokasi. Ia menekankan pentingnya penguatan karakter serta relevansi kurikulum sebagai kunci utama menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menjawab persoalan pengangguran yang masih membayangi lulusan perguruan tinggi.

Dalam sebuah pernyataan di Jakarta Wamen Fauzan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berintrospeksi mendalam. Menurutnya ada tiga pilar krusial yang selalu menuntut solusi dalam dunia pendidikan termasuk vokasi yaitu mutu akses dan relevansi. Fokus utama saat ini adalah memastikan relevansi pendidikan vokasi benar-benar sejalan dengan dinamika kebutuhan dunia kerja.

Perguruan tinggi vokasi memikul amanah besar. Mereka tidak hanya dituntut mencetak lulusan dengan keterampilan praktis mumpuni namun juga membekali mereka dengan pengalaman belajar yang relevan. Data Badan Pusat Statistik BPS Februari 2026 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT masih di angka 4,68 persen atau setara 7,24 juta jiwa. Lebih mengkhawatirkan lagi pada 2025 tercatat 1.050.764 angkatan kerja berpendidikan tinggi masih belum memiliki pekerjaan.

Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat Indonesia memiliki 755 perguruan tinggi vokasi per Statistik Pendidikan Tinggi 2025. Jumlah tersebut terdiri dari 283 politeknik 443 akademi dan 29 akademi komunitas. Wamen Fauzan menegaskan institusi pendidikan termasuk vokasi harus mampu menjamin mahasiswanya memperoleh kompetensi yang dibutuhkan industri serta peluang kerja yang lebih cerah setelah lulus. Angka pengangguran di kalangan lulusan vokasi menjadi tantangan bersama yang harus segera diatasi melalui penguatan relevansi.

Transformasi pendidikan tinggi vokasi ini selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui program Astacita pembangunan sumber daya manusia unggul menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Ini termasuk penguatan bidang Sains Teknologi Teknik dan Matematika STEM demi meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam konteks tersebut pendidikan vokasi memegang peran strategis. Ia bertugas menerjemahkan penguasaan sains dan teknologi menjadi kompetensi terapan yang siap pakai. Wamendiktisaintek Fauzan menegaskan pendidikan vokasi harus memberikan kepastian kepada mahasiswa bahwa setelah lulus mereka memiliki kompetensi yang dicari pasar dan peluang besar untuk segera mendapatkan pekerjaan.

Kontingen Merah Putih bersiap mengukir sejarah baru di kancah olahraga Asia. Sebanyak 432 atlet terbaik Indonesia telah dikerahkan untuk berlaga dalam ajang bergengsi Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi dan Nagoya Jepang. Gelaran akbar ini dijadwalkan mulai 19 September hingga 4 Oktober, menjanjikan persaingan sengit dan momen-momen tak terlupakan.

Persiapan matang telah dilakukan jauh-jauh hari demi memastikan setiap perwakilan bangsa berada dalam kondisi prima. Dari latihan intensif hingga strategi pertandingan yang terukur, seluruh elemen kontingen telah bekerja keras untuk mencapai puncak performa. Harapan besar kini tertumpu di pundak para pahlawan olahraga ini, membawa semangat juang dan kebanggaan nasional untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya. Seluruh masyarakat menantikan aksi heroik para atlet yang siap mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Ini bukan sekadar kompetisi, melainkan pembuktian dedikasi dan semangat pantang menyerah.

politicanews.id – Tim Nasional Indonesia harus menelan pil pahit usai ditaklukkan Vietnam dengan skor telak 0-3 dalam laga Grup A Piala AFF. Kekalahan yang terjadi di Stadion Pakansari Bogor itu membuat pelatih kepala John Herdman buka suara mengakui superioritas taktik lawan. Menurut Herdman performa skuad Garuda di lapangan tidak cukup memuaskan sehingga Vietnam layak meraih tiga poin penuh.

Hasil minor ini menjadi kekalahan perdana bagi Indonesia setelah sebelumnya tampil perkasa dengan dua kemenangan beruntun atas Kamboja 5-1 dan Timor Leste 3-0. John Herdman juru taktik asal Inggris secara jujur mengakui bahwa skema permainan Vietnam berjalan sangat efektif dan berhasil meredam strategi timnya.

"Sebagai seorang pelatih Anda dituntut untuk belajar dengan cepat dalam pekerjaan ini sangat cepat" ujar Herdman menyoroti waktu persiapan yang singkat menuju laga berikutnya. Ia menegaskan bahwa hasil ini adalah pelajaran berharga yang harus segera dievaluasi demi menghadapi pertandingan krusial melawan Singapura pada 7 Agustus mendatang.

Rasa frustrasi dan kekecewaan jelas menyelimuti Herdman beserta para pemain. Namun ia menekankan pentingnya untuk segera mengembalikan fokus. Turnamen masih jauh dari usai dan skuad Merah Putih bersama para pendukung setianya masih memiliki peluang untuk bangkit.

Herdman bertekad membawa timnya terbang ke Singapura dengan mentalitas pemenang. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga asa di turnamen ini. Tak lupa Herdman menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia atas hasil yang mengecewakan ini.

"Dukungan mereka luar biasa hingga akhir. Kami akan kembali kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus kami jalani" pungkasnya penuh semangat. Pernyataan ini menjadi janji sekaligus motivasi bagi Garuda untuk tampil habis-habisan di laga penentuan.

politicanews.id – Sektor pariwisata Kalimantan Timur Kaltim tengah menggeliat hebat Juni 2026 menjadi saksi bisu lonjakan signifikan jumlah wisatawan domestik yang membanjiri provinsi ini Pemicunya tak lain adalah deretan agenda kepariwisataan dan pertemuan berskala besar yang sukses menarik minat ribuan pengunjung dari berbagai penjuru negeri

Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kaltim Mas’ud Rifai di Samarinda mengungkapkan aktivitas pariwisata di Kaltim jauh lebih hidup dibanding Mei Banyaknya acara MICE meeting incentive conference and exhibition serta festival menjadi magnet utama yang tak terbantahkan

Data BPS Kaltim mencatat lebih dari 1,3 juta kunjungan wisatawan domestik membanjiri wilayah ini pada Juni 2026 Sebuah lonjakan 4,52 persen dibanding bulan sebelumnya Meski sedikit menurun 6,27 persen jika dibandingkan dengan Juni 2025 namun angka ini tetap menunjukkan geliat positif

Tak hanya itu perjalanan keluar Kaltim oleh warga lokal juga melonjak drastis mencapai 7.902 perjalanan pada Juni 2026 Angka ini meroket 235,97 persen dari Mei 2026 dan naik 36,01 persen dibandingkan Juni 2025 Kontrasnya kunjungan turis mancanegara justru mengalami penurunan tipis hanya sekitar seribu kunjungan

Mas’ud Rifai menjelaskan serangkaian acara menarik menjadi kunci keberhasilan ini Pada Mei 2026 misalnya Kaltim sukses menggelar Kala Fest Balikpapan Coastal Running Festival Vokasi Balikpapan Half Marathon Perdana IKN dan Jejak Hijau Liburan IKN

Juni 2026 pun tak kalah meriah dengan Festival Budaya Dayak Kenyah Festival Budaya Bekudung Betiung Maratua Musik Festival Festival Abutta Benua Appreciate Night Media Kaltim Nostalgia Kala Fest dan Konser Musik LIVER Semua agenda ini terbukti efektif memancing kedatangan wisatawan

Dampak positif lonjakan wisatawan ini langsung terasa pada tingkat hunian kamar TPK hotel klasifikasi bintang di Kaltim TPK hotel bintang mencapai 57,59 persen pada Juni 2026 sebuah peningkatan 4,84 poin dari Mei 2026 dan naik 5,90 poin dari Juni 2025

Sementara itu TPK hotel nonbintang dan akomodasi lainnya sedikit menurun menjadi 24,22 persen Namun rata-rata lama menginap tamu hotel bintang mencapai 1,66 hari dengan tamu asing menginap lebih lama sekitar 2,49 hari dan tamu domestik 1,64 hari Angka-angka ini menegaskan Kaltim kini menjadi destinasi yang semakin diminati

politicanews.id – Ibu Kota Jakarta kembali menunjukkan taringnya di kancah perdagangan internasional. Sepanjang paruh pertama 2026, nilai ekspor dari Jakarta berhasil menembus angka fantastis 8.587,78 juta dolar Amerika Serikat. Capaian gemilang ini mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 4,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta Kadarmanto pada Senin lalu mengungkapkan lonjakan kinerja ekspor ini didorong kuat oleh sektor non-migas yang menyumbang kenaikan 308,13 juta dolar AS. Tak kalah mengejutkan, ekspor migas juga menunjukkan performa impresif dengan peningkatan 25,60 juta dolar AS. "Sektor migas bahkan mencatat pertumbuhan luar biasa hingga 165,7 persen, sementara non-migas tumbuh 3,74 persen," jelas Kadarmanto.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa industri pengolahan menjadi tulang punggung utama peningkatan ekspor non-migas. Sektor ini membukukan pertumbuhan 427,51 juta dolar AS atau 5,36 persen dibandingkan Januari-Juni 2025, dengan kontribusi hampir 97,79 persen terhadap total ekspor Jakarta.

Berbagai produk unggulan Ibu Kota turut menjadi bintang di pasar global. Kendaraan dan komponennya misalnya, mengalami kenaikan ekspor kumulatif sebesar 15,64 persen. Demikian pula dengan logam mulia dan perhiasan permata yang melonjak 10,73 persen. Namun, tidak semua sektor bernasib sama, ekspor alas kaki justru mengalami kontraksi 3,96 persen secara kumulatif.

Kadarmanto juga membeberkan tiga negara tujuan utama yang menjadi pasar favorit produk-produk Jakarta. Thailand memimpin dengan nilai ekspor mencapai 1.301,2 juta dolar AS, didominasi oleh komoditas logam mulia dan perhiasan. Menyusul di belakangnya adalah Amerika Serikat dengan 1.012,68 juta dolar AS, di mana alas kaki, ikan, serta pakaian dan aksesorinya menjadi primadona. Terakhir, Tiongkok menyerap produk Jakarta senilai 872,28 juta dolar AS, dengan lemak dan minyak hewani nabati sebagai komoditas utama. "Ketiga negara ini secara kolektif menyumbang 37,1 persen dari total ekspor Jakarta pada periode Januari hingga Juni 2026," pungkas Kadarmanto.

politicanews.id – Gelombang aspirasi dari berbagai konfederasi buruh nasional menerjang Gedung DPR RI Senin ini. Mereka datang membawa draf usulan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang digadang-gadang akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perlindungan pekerja di Indonesia. Sebuah koalisi raksasa yang mengklaim representasi 90 persen organisasi buruh di tanah air, terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi nasional, menyerahkan dokumen krusial ini kepada pimpinan dewan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa penyusunan draf ini dilakukan maraton selama sepekan penuh demi menghasilkan rumusan terbaik. "Kami ingin draf ini menjadi fondasi diskusi serius dengan DPR," ujar Andi Gani di kompleks parlemen Jakarta.

Dokumen penting tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang didampingi oleh perwakilan Komisi IX DPR RI. Selain penyerahan resmi, pertemuan ini juga diwarnai dialog intensif antara perwakilan buruh dan anggota dewan. Andi Gani optimis DPR akan menanggapi serius aspirasi ini, berharap RUU Ketenagakerjaan kelak tidak hanya mengakomodasi kepentingan buruh, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap komunikasi ini terus berlanjut hingga 31 Oktober 2026," tambah Andi Gani, menyoroti batas waktu dua bulan efektif yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk pembahasan RUU ini. Waktu yang sangat singkat ini menuntut kerja cepat dan kolaborasi semua pihak.

Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Elly Rosita Silaban merinci beberapa poin krusial dalam draf usulan. Isu-isu seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT outsourcing pekerja rumah tangga PRT pekerja digital hingga tenaga kerja asing menjadi fokus utama. "Kami berharap semua fraksi tidak hanya menjadikan ini sekadar dokumen, melainkan daftar inventarisasi masalah yang akan disandingkan oleh komisi dan DPR," tegas Elly.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen penuh. Ia memastikan DPR akan terus membuka diri terhadap masukan-masukan selama proses penyusunan RUU. Cucun menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Di sisi lain, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha juga harus tetap menjadi perhatian.

"Harmonisasi di Badan Legislasi masih panjang. Setelah itu akan kembali ke Komisi IX dan kita akan paripurnakan menjadi usul inisiatif Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan," pungkas Cucun, mengisyaratkan tahapan panjang yang harus dilalui demi lahirnya payung hukum ketenagakerjaan yang adil dan komprehensif.

politicanews.id – Kabar gembira bagi industri pertambangan nasional. Setelah sempat terganjal, kini keran ekspor komoditas mineral Indonesia dipastikan kembali mengalir deras. Kantor Staf Presiden (KSP) baru saja mengumumkan terobosan penting terkait penyempurnaan regulasi batasan kandungan logam tanah jarang (LTJ) dan unsur radioaktif, membuka jalan bagi kelancaran tata niaga ekspor mineral.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pemerintah telah mencapai konsensus krusial. Larangan ekspor LTJ hanya berlaku untuk LTJ sebagai produk utama. Ini berarti, kandungan LTJ yang ditemukan sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Sebuah klarifikasi yang sangat dinantikan oleh para pelaku industri.

Kesepahaman ini lahir dari rapat koordinasi intensif yang dipimpin KSP dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan tersebut secara khusus membahas isu kandungan LTJ dalam mineral dan dampaknya terhadap sistem ekspor nasional. Dengan adanya titik terang ini, eksportir, surveyor, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kini memiliki panduan jelas selama masa transisi.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil untuk memperkuat kepastian legalitas selama proses pembenahan aturan terkait kandungan LTJ berlangsung. Kementerian dan lembaga terkait juga berkomitmen mempercepat perampungan regulasi mengenai LTJ dan unsur radioaktif. Bahkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas rekomendasi batasan kandungan LTJ pada produk yang diperbolehkan ekspor.

Pembahasan yang akan dilakukan pemerintah mencakup definisi mineral pengikut, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan material radioaktif alami (NORM), serta pedoman penerbitan laporan surveyor.

Dudung Abdurachman menegaskan bahwa ekspor sejumlah komoditas mineral yang sempat tertunda akibat keraguan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, kini sudah berjalan kembali. Aturan tersebut sebelumnya melarang ekspor 17 jenis LTJ dan senyawanya dengan tingkat kemurnian di bawah 99 persen.

Sebagai bukti nyata, hasil koordinasi KSP dengan kementerian dan lembaga terkait telah memberi restu kepada PT Sucofindo untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya terhambat. Laporan-laporan ini sempat tertahan karena adanya indikasi mineral ikutan dalam komoditas yang akan diekspor.