Kategori: Politik

Politica News – Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digodok pemerintah pusat menuai sorotan tajam. Analis politik dari UIN Walisongo, M Kholidul Adib, menilai bahwa program ambisius ini terkesan dipersiapkan secara terburu-buru dan kurang melibatkan pemerintah daerah (Pemda). Padahal, berkaca pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, peran Pemda sangat krusial.

Pengalaman pahit pandemi mengajarkan betapa pentingnya desentralisasi kewenangan. Ketika Pemda diberi ruang gerak untuk mengoptimalkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satgas lokal, respons terhadap krisis menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Prinsip desentralisasi ini, menurut Adib, sangat relevan untuk diterapkan dalam implementasi MBG.

Adib menekankan perlunya investigasi mendalam terkait insiden keracunan yang terjadi. Apakah disebabkan oleh kelalaian dalam pengolahan menu, kesalahan teknis, atau bahkan sabotase? Namun, yang lebih mendesak adalah perbaikan tata kelola program dengan membuka ruang kolaborasi yang nyata antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda memiliki perangkat kesehatan dan fasilitas yang dapat dikerahkan dengan cepat saat terjadi insiden, sehingga risiko dapat diminimalisir sejak dini.

Senada dengan Adib, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Pemda. Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar Pemda sigap dan proaktif dianggap sebagai langkah yang tepat. Keterlibatan aktif Pemda sejak perencanaan hingga pelaksanaan akan menjadi kunci keberhasilan program MBG.

Politica News – Dewan Pers merespons aduan terkait pencabutan kartu identitas (ID Card) seorang reporter CNN Indonesia yang bertugas meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pentingnya menghormati kemerdekaan pers yang diemban oleh setiap wartawan, di mana pun mereka bertugas.

Dewan Pers menyampaikan empat poin pernyataan terkait insiden ini. Pertama, Biro Pers Istana diharapkan memberikan klarifikasi terkait alasan pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan menghambat tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

Kedua, Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik. Amanah ini telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia.

Dewan Pers memandang bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam negara demokrasi. Pers memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan menjadi wadah bagi berbagai aspirasi. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menghambat kerja jurnalistik perlu dihindari.

Dewan Pers berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pihak Istana dan media. Dewan Pers siap memfasilitasi proses mediasi jika diperlukan, demi menjaga iklim kebebasan pers yang sehat dan kondusif di Indonesia.

Politica News – Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, baru-baru ini mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan transformasi partai besutan Hary Tanoesoedibjo. Dalam Dialog Persatuan Muda Talks bertajuk "Muda Kritis dan Bersatu: Merawat Demokrasi di Era Digital" di iNews Tower, Jakarta Pusat (25/9/2025), Michael menekankan perbedaan mendasar antara Partai Perindo dengan partai politik lainnya. Bukan sekadar jargon, ia menyebut kunci keberhasilan tersebut terletak pada manajemen kepemimpinan dan para elit partai.

"Seringkali, partai politik gagal menjadi harapan publik karena tak mampu bertransformasi. Mengapa? Karena elite-elitenya sendiri yang menjadi penghambat," ungkap Michael. Ia menyoroti kecenderungan para elite di partai lain yang resisten terhadap perubahan. Namun, di Perindo, transformasi bukan sekadar wacana, melainkan hasil kerja keras dan perjuangan para kader serta pemimpin partai.

"Di Perindo, transformasi ini lahir dari perjuangan kita, dari kepemimpinan yang ada," tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kultur internal yang mendukung adaptasi dan perubahan, sebuah keunggulan yang jarang ditemukan di partai politik lain. Michael menganggap hal ini sebagai faktor kunci kesuksesan Perindo dalam menjawab dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Ia menyarankan agar partai politik lain belajar dari strategi yang dijalankan Perindo. Pernyataan ini menarik perhatian dan membuka diskusi mengenai model kepemimpinan yang efektif dalam mendorong transformasi di dunia politik Indonesia.

Politica News – Geger! Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pembobolan rekening bank tidak aktif atau dormant dengan nilai fantastis. Tumpukan uang tunai mencapai Rp204 miliar disita sebagai barang bukti, mengungkap jaringan kejahatan terorganisir yang mengejutkan publik. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi A. Chaniago, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).

Lebih lanjut, Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengungkap sembilan tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka merupakan bagian dari sindikat yang secara sistematis membobol rekening-rekening dormant. Kasus ini diduga melibatkan tindak pidana perbankan, pelanggaran UU ITE, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Besarnya jumlah uang yang berhasil disita menunjukkan skala operasi sindikat ini yang sangat besar dan terorganisir dengan baik.

Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh jaringan dan aset yang terkait dengan kasus ini. Publik pun menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku dan mengembalikan kerugian negara. Skandal ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan keamanan sistem perbankan dan melindungi nasabah dari kejahatan serupa di masa mendatang. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan kerentanan sistem perbankan dan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

Politica News – Polemik keracunan massal siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto memantik reaksi keras dari DPR. Anggota DPR Said Abdullah tegas menolak usulan penghentian sementara program tersebut. Alih-alih menghentikan, Said—yang juga Ketua DPP PDIP—mengajak pada evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh alur program MBG.

"Tidak tepat jika MBG dihentikan begitu saja," tegas Said dalam pernyataan resminya, Kamis (25/9/2025). Menurutnya, penghentian program justru akan merugikan banyak siswa yang membutuhkan asupan gizi seimbang. "Yang dibutuhkan adalah deteksi dini dan perbaikan sistem, bukan penghentian total," tambahnya.

Said menekankan perlunya investigasi mendalam untuk mengungkap akar permasalahan keracunan tersebut. Ia mempertanyakan panjangnya rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke sekolah-sekolah. "Apakah ada celah dalam proses produksi, penyimpanan, atau pendistribusian yang menyebabkan insiden ini berulang?" tanyanya. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengidentifikasi titik lemah dan penyebab utama keracunan agar kejadian serupa tak terulang.

Sikap DPR ini menjadi angin segar bagi pendukung program MBG. Namun, tekanan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan dalam program ini semakin besar. Ke depannya, pengawasan yang lebih ketat dan transparan menjadi kunci keberhasilan program MBG sekaligus menjaga kepercayaan publik. Publik pun menunggu langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan DPR ini. Apakah pemerintah akan mampu menjawab tantangan ini dan memastikan program MBG tetap berjalan dengan aman dan efektif? Kita tunggu saja.

Politica News – Perayaan Milad ke-27 Partai Bulan Bintang (PBB) di Pusdiklat Bela Negara, Rumpin, Bogor, Rabu (24/9/2025) menjadi panggung silaturahmi antar partai politik. Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, hadir dan menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi, khususnya di antara partai-partai non-parlemen.

Kehadiran Ferry bersama rombongan Perindo disambut hangat oleh perwakilan partai lain. Suasana akrab dan penuh keakraban tercipta di tengah perayaan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan harapannya agar kerja sama antar partai terus terjalin erat, terutama dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu.

"Ini momen penting untuk memperkuat silaturahmi dan merajut kerja sama demi kesuksesan aktivitas kepartaian dan persiapan Pemilu mendatang," ungkap Ferry. Ia meyakini bahwa partai-partai non-parlemen memiliki tujuan yang sama dalam perjuangan politik, sehingga sinergi menjadi kunci keberhasilan.

Lebih lanjut, Ferry juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PBB. "Selamat ulang tahun ke-27 untuk Partai Bulan Bintang! Semoga semakin jaya dan sukses," ujarnya. Pesan tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan saling mendukung antar partai politik dalam membangun bangsa.

Kehadiran Perindo di acara Milad PBB ini bukan sekadar formalitas. Hal ini menunjukkan komitmen Perindo dalam membangun relasi politik yang positif dan produktif, serta memperkuat koalisi untuk menghadapi tantangan politik ke depan. Langkah ini dinilai strategis dalam memperluas jaringan dan memperkuat basis dukungan menjelang Pemilu. Semoga kolaborasi antar partai ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Politica News – Lonjakan restitusi pajak mencapai Rp 144,38 triliun pada triwulan I tahun 2025, dengan restitusi PPN menyentuh angka fantastis Rp 113,29 triliun. Sorotan tajam tertuju pada sektor komoditas, khususnya batubara, yang diduga menjadi penyumbang utama. Pertanyaan menggantung: mengapa restitusi PPN dari perusahaan tambang batubara membengkak, dan kemana larinya penerimaan negara yang seharusnya mencapai puluhan triliun rupiah?

Ekspor batubara Indonesia pada semester I 2025 mencapai 238 juta ton dari total produksi 357,6 juta ton, atau sekitar 66,6%. Meskipun data resmi mengenai nilai restitusi PPN batubara belum dipublikasikan, Arifin Halim, Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat, dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, memperkirakan lebih dari 50% restitusi PPN berasal dari sektor ini. Dengan penjualan lokal hanya 33,4%, potensi PPN masukan batubara diperkirakan mencapai angka yang mencengangkan: Rp 85 triliun. Angka ini didapat dari perhitungan restitusi (Rp113,29 triliun 50%) ditambah PPN keluaran/PPN dipungut dari penjualan lokal (Rp113,29 triliun 50% : 66,6% * 33,4%).

Perubahan regulasi menjadi kunci teka-teki ini. Sebelum UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku, barang hasil pertambangan—termasuk batubara—dianggap "bukan objek PPN". Artinya, PPN yang dibayarkan perusahaan tambang kepada pemasok untuk pembelian barang atau jasa menjadi biaya produksi, sehingga menambah penerimaan negara secara langsung. Namun, sejak UU HPP berlaku 1 April 2022, hasil tambang menjadi "objek PPN", memberikan hak kepada perusahaan tambang untuk mengkreditkan PPN masukan. Karena penjualan lokal batubara relatif kecil, PPN masukan cenderung lebih besar daripada PPN keluaran, membuka peluang restitusi PPN dalam jumlah besar.

Dengan demikian, perubahan regulasi ini berpotensi menyebabkan penguapan penerimaan negara hingga Rp 85 triliun. Kejelasan data resmi mengenai nilai PPN masukan dan restitusi PPN batubara sangat dinantikan untuk mengungkap misteri di balik angka fantastis ini dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Apakah ini sebuah celah hukum yang perlu diperbaiki, atau hanya masalah administrasi? Pertanyaan ini mendesak jawaban dari otoritas terkait.

Politica News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Hari ini, Rabu (24/9/2025), lembaga antirasuah itu memanggil enam petinggi biro perjalanan haji untuk dimintai keterangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan informasi tersebut. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," ungkap Budi dalam keterangan resmi.

Nama-nama yang dipanggil KPK cukup mengejutkan. Mereka adalah Mohammad Ansor Alamsyah (Komisaris PT Shafira Tour & Travel), Syarif Hidayatullah (Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel), dan Ismed Jauhar (Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila). Daftar panjang tersebut juga mencakup Asyhar (Direktur PT Safari Global Perkara), Irma Fatrijani (Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata), dan Denny Imam Syapi’i (Manager Bag. Haji PT Saudaraku). Selain keenam petinggi biro perjalanan haji tersebut, seorang wiraswasta bernama Syihabul Muttaqin juga turut dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa KPK akan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi-saksi dari berbagai biro perjalanan haji. "KPK secara maraton akan melakukan pemeriksaan para saksi dari pihak-pihak Biro Perjalanan Haji," tegasnya dalam keterangan terpisah pada Selasa (23/9/2025). Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai materi pemeriksaan yang akan di dalami oleh tim penyidik KPK dari para saksi tersebut. Misteri di balik kasus kuota haji ini tampaknya masih jauh dari terungkap. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap KPK dapat mengungkap seluruh aktor yang terlibat dalam kasus ini hingga tuntas. Langkah tegas KPK ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa mendatang, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Politica News – Di tengah hiruk pikuk Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Selasa (23/9/2025), Presiden Prabowo Subianto membuat kejutan. Dalam pertemuan tertutup dengan Bill Gates di Hotel Millennium Hilton, Prabowo menganugerahkan penghargaan bergengsi Order of Distinguished Stars – Bintang Jasa Utama – kepada pendiri Microsoft dan filantropis terkemuka tersebut. Jabat tangan hangat dan sesi foto bersama mengawali pertemuan yang dikabarkan berlangsung penuh keakraban.

Usai pertemuan, Prabowo mengungkapkan kekagumannya pada dedikasi Bill Gates terhadap kesejahteraan global, khususnya kontribusinya yang signifikan bagi Indonesia. "Bantuan riset, pencarian benih terbaik, obat-obatan, vaksin," ujar Prabowo, merangkum peran vital Gates Foundation dalam memajukan kesehatan masyarakat Indonesia. Pertemuan tersebut, menurut Prabowo, berjalan sangat positif dan membuka peluang kerja sama lebih luas di berbagai sektor. Penghargaan Bintang Jasa Utama ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan atas jasa-jasa nyata Bill Gates yang telah dirasakan langsung oleh Indonesia. Di balik pemberian penghargaan yang mengejutkan ini, tersirat pesan kuat tentang pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan kemanusiaan. Detail kerja sama apa saja yang akan dijalin kedua tokoh berpengaruh ini masih menjadi misteri, namun janji kolaborasi yang lebih erat antara Indonesia dan Gates Foundation sudah terpatri. Publik pun menantikan ungkap lebih lanjut tentang kerjasama strategis tersebut.

Politica News – Di tengah Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto melontarkan rencana ambisius: pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer di sepanjang pesisir utara Jawa. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidatonya di New York, Selasa (23/9/2025), sebagai respons terhadap ancaman nyata kenaikan permukaan air laut yang kian mengkhawatirkan.

Bayangan bencana perubahan iklim begitu nyata bagi Indonesia. Prabowo menekankan, sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia merasakan langsung dampaknya. Kenaikan permukaan air laut di Pantura Jawa, mencapai 5 sentimeter per tahun, menjadi ancaman serius yang tak bisa diabaikan. "Bayangkan, 5 sentimeter per tahun! Apa yang akan terjadi dalam 10, bahkan 20 tahun mendatang?" ujarnya dengan nada penuh keprihatinan, seakan-akan menggambarkan kepungan ancaman yang membayangi jutaan penduduk di pesisir utara.

Dari retorika keprihatinan, Prabowo beralih ke solusi konkret. Proyek ambisius pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer pun diungkapkannya sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Skala proyek ini begitu monumental, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Rencana ini bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata untuk melindungi Indonesia dari ancaman yang semakin nyata. Publik pun kini menantikan detail lebih lanjut mengenai pendanaan, tahapan pembangunan, dan dampak lingkungan dari proyek raksasa ini. Apakah proyek ini akan menjadi warisan monumental atau justru menimbulkan polemik baru? Waktu yang akan menjawabnya.