Kategori: Politik

Politica News – Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang akan digelar pada Oktober 2025, Prof. Tjandra Sridjaja Pradjonggo secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kandidat Ketua Umum AAI Officium Nobile untuk periode 2025-2030. Deklarasi ini berlangsung di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Jumat (3/10/2025), menandai babak baru dalam dinamika kepemimpinan organisasi advokat tersebut.

Dalam pidato deklarasinya, Prof. Tjandra mengangkat isu krusial mengenai rekonsiliasi internal AAI. Dengan mengusung tema "Bersama Meningkatkan Solidaritas dan Pengabdian Masyarakat," ia menegaskan komitmennya untuk memimpin AAI menuju persatuan yang lebih kokoh dan profesionalisme yang tinggi.

Munaslub yang direncanakan pada 31 Oktober hingga 2 November 2025, menurut Tjandra, adalah momentum strategis untuk menyatukan tiga faksi kepengurusan AAI yang selama ini terpisah. "Deklarasi ini adalah manifestasi semangat keluarga besar AAI untuk rekonsiliasi dan kembali bersatu dalam satu wadah AAI," ungkapnya.

Lebih dari sekadar konsolidasi struktural, penyatuan AAI dipandang sebagai upaya vital untuk membangun kembali kekuatan organisasi agar dapat berkontribusi lebih signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. "Semoga Tuhan membantu agar AAI ini kembali menjadi satu, menjadi kekuatan yang solid dalam memberikan sumbangsih penegakan hukum di republik yang kita cintai," pungkasnya, dikutip dari politicanews.id.

Politica News – Ribuan warga di seluruh Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan "Senator Peduli Donor Darah" yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, bertepatan dengan perayaan HUT ke-21 lembaga tersebut, Jumat (3/10/2025). Aksi kemanusiaan yang menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) ini berhasil mengumpulkan ribuan kantong darah dari 38 provinsi, mencerminkan semangat persatuan dan kepedulian lintas wilayah.

Kegiatan donor darah ini dibagi menjadi empat subwilayah DPD RI. Di Subwilayah Barat I, yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, terkumpul 505 kantong darah dari 541 pendonor. Partisipasi aktif dari masyarakat, aparat, sektor swasta, dan relawan dari Aceh hingga Bangka Belitung menunjukkan tingginya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial.

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat. "Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa. Aksi kemanusiaan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya solidaritas nasional. Kami berharap semangat ini terus tumbuh menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia," ujarnya.

Senator asal Lampung, Abdul Hakim, menambahkan bahwa aksi sosial ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. "Setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa," tegasnya.

Di Subwilayah Barat II (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB), kegiatan donor darah dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan HPV DNA. Senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, dan Achmad Azran membuka acara di Jakarta dengan pemukulan rebana. Antusiasme masyarakat juga terlihat di Semarang dan Yogyakarta, dengan masing-masing kegiatan diikuti lebih dari 50 peserta.

Aksi "Senator Peduli Donor Darah" ini tidak hanya menjadi momentum pengumpulan darah, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan gotong royong masyarakat Indonesia. Diharapkan, semangat solidaritas ini terus membara dan menjadi landasan kuat bagi kemajuan bangsa.

Politica News – Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia mencapai titik nadir, memicu desakan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA) yang kuat dan efektif. Data Sensus Pertanian 2023 mengungkap fakta pahit: 62% dari 27,8 juta petani di Indonesia adalah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare.

Politica News – Kondisi ini, menurut Idham Arsyad, Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekaligus Ketua Umum Gerbang Tani, mencerminkan struktur agraria yang timpang dan memicu konflik agraria di berbagai daerah. KPA mencatat 3.234 konflik agraria dalam satu dekade terakhir, melibatkan 7,4 juta hektare lahan dan mengguncang kehidupan 1,8 juta kepala keluarga.

Politica News – Momentum pembentukan BPRA menjadi harapan baru di tengah krisis ini. Namun, Arsyad mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan masa lalu dalam menangani reforma agraria. Fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi menjadi masalah klasik yang harus dihindari.

Politica News – Sejarah mencatat, sejak era Orde Baru, penanganan agraria terpecah-belah tanpa koordinasi yang jelas. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang lahir di era reformasi pun lebih fokus pada administrasi pertanahan daripada redistribusi tanah yang sesungguhnya.

Politica News – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk pada 2016 juga belum mencapai target optimal. Pusat Studi Agraria IPB (2022) mengidentifikasi tiga kelemahan GTRA: tidak punya kewenangan memaksa kementerian/lembaga, anggaran tersebar sehingga sulit dikoordinasikan, dan tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang cepat dan mengikat.

Politica News – Kegagalan GTRA menunjukkan bahwa reforma agraria membutuhkan lembaga dengan kewenangan penuh, kepemimpinan yang kuat, dan anggaran yang terpusat. BPRA harus menjadi lembaga yang mampu mengeksekusi program reforma agraria secara efektif dan menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.

Politica News – Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Mabes Polri, Novel Baswedan, menyatakan bahwa negara memiliki kemampuan untuk menghadirkan M. Riza Chalid (MRC), tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, yang hingga kini keberadaannya masih misterius. Pernyataan ini disampaikan dalam Podcast SindoNews To The Po!nt Aja, Jumat (3/10/2025).

Novel menekankan pentingnya membawa kasus ini ke pengadilan terlebih dahulu untuk memperlihatkan seberapa kuat bukti-bukti yang ada. "Perkaranya kan melibatkan beberapa orang, fakta perbuatannya sudah ada, ajukan di pengadilan dulu agar terlihat perkaranya sekuat apa. Setelah itu, pararel bersamaan dengan itu, siapa pun yang perlu dihadirkan, kita negara memiliki kemampuan untuk menghadirkan," tegasnya.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga menyoroti pentingnya menuntaskan penanganan perkara korupsi. Menurutnya, proses hukum harus berjalan untuk mengungkap fakta kejahatan secara utuh, sehingga publik dapat memahami peran masing-masing pelaku.

"Kejahatannya seperti apa, biar publik juga paham. Yang disebut pelaku ada beberapa jenis. Kadangkala ada pelaku yang bertugas sebagai operator atau tindakan awal, dan ada aktor intelektual. Itu ada strategi untuk bagaimana menanganinya. Kalau ada pihak yang di atasnya belum tertangani yang di bawah mesti jelas dulu agar kita tahu langkah berikutnya akan seperti apa," jelas Novel.

Novel menambahkan, penanganan kasus korupsi, termasuk mafia migas, harus ditangani secara tuntas. Ia menyoroti banyaknya fakta yang terungkap di media, namun seringkali tidak diiringi dengan pengungkapan yang komprehensif. Kasus ini menjadi sorotan tajam, mengingat implikasinya terhadap penerimaan negara dan kepercayaan publik.

Politica News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, dalam kasus korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur. Kusnadi diduga menerima commitment fee sebesar Rp32,2 miliar dari alokasi dana pokok pikiran (pokir) yang menjadi jatahnya selama periode 2019-2022, dengan total mencapai Rp398,7 miliar.

KPK menjelaskan bahwa Kusnadi menunjuk Hasanuddin, seorang anggota DPRD Jatim periode 2024-2029, dan Jodi Pradana Putra, seorang pihak swasta, sebagai koordinator lapangan dana pokmas. Para koordinator ini kemudian membuat proposal permohonan dana hibah secara mandiri, termasuk menentukan jenis pekerjaan, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025). Kasus ini terus bergulir dengan ditahannya empat dari 21 tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur. KPK terus mendalami peran masing-masing tersangka untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dalam kasus ini.

Politica News – Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, bersama pakar telematika Roy Suryo, sukses membawa pulang salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang telah dilegalisasi. Momen penting ini terjadi setelah keduanya menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025) siang.

Bonatua dengan bangga menunjukkan salinan ijazah yang menyatakan Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 November 1985. "Mereka (KPU) menjawab melalui email dan meminta kami datang hari ini untuk memenuhi panggilan mereka. Akhirnya, ijazah yang saya minta diberikan," ungkap Bonatua.

Salinan ijazah yang telah dilegalisasi ini diserahkan langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Pusat. Bonatua menjelaskan bahwa kehadiran Roy Suryo dalam kesempatan ini adalah simbol kemenangan bersama rakyat setelah berhasil mendapatkan salinan ijazah Presiden Jokowi.

Politica News – Indonesia menghadapi ironi dalam dunia politik. Meskipun didominasi generasi muda, representasi mereka di parlemen justru mengalami penurunan. Data dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa anggota DPR di bawah usia 40 tahun hanya mencapai 15% pada Pemilu 2024, angka terendah sejak 1999.

Politica News – Kondisi ini berbanding terbalik dengan data demografi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 53,81% penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z. Potensi besar ini perlu dioptimalkan dengan mendorong demokrasi yang lebih representatif, inklusif, dan memberikan ruang bagi generasi muda.

Politica News – "Demokrasi harus benar-benar inklusif dan terbuka. Generasi muda harus terlibat aktif dalam partai politik. Mereka memiliki integritas, pemikiran orisinal, dan aktivitas yang dapat diandalkan untuk membangun bangsa," ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, usai acara penyerahan SK Kepengurusan Partai Perindo Papua Tengah dan Kota Bandung di Jakarta, Selasa (30/9/2025). Ferry sebelumnya menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Politica News – Ferry menekankan bahwa energi generasi muda adalah kunci penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. "Kami yakin keterlibatan mereka akan berdampak tidak hanya bagi partai, tetapi juga masyarakat luas. Partai Perindo tidak hanya merangkul mereka yang lebih senior, tetapi juga banyak anak muda potensial untuk terlibat dalam aktivitas partai," tambahnya.

Politica News – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan peringatan serius terkait ancaman radikalisasi yang kini memanfaatkan platform game online sebagai medium penyebaran ideologi ekstrem. Modus operandi ini dinilai sangat berbahaya karena menyasar langsung kelompok usia muda, terutama anak-anak dan remaja, yang notabene rentan terhadap pengaruh negatif.

Politica News – Kepala BNPT, Komjen (Purn) Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 13 anak dari berbagai daerah di Indonesia yang terpapar ideologi ekstrem setelah berinteraksi dalam game online. Proses rekrutmen umumnya dimulai dari ruang obrolan di dalam game, kemudian berlanjut ke platform komunikasi tertutup seperti Telegram dan WhatsApp untuk indoktrinasi yang lebih intensif.

Politica News – Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus anak-anak yang terhubung melalui permainan daring Roblox. Platform ini menjadi pintu masuk bagi jaringan simpatisan teroris. Interaksi yang awalnya terjadi di ruang permainan kemudian bergeser ke platform komunikasi tertutup, di mana proses indoktrinasi berlangsung secara sistematis.

Politica News – "Kami mencatat adanya pola rekrutmen baru yang mengkhawatirkan. Anak-anak tidak lagi hanya menjadi target propaganda di media sosial, tetapi juga di dalam game online yang mereka mainkan sehari-hari. Ini merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak," ujar Eddy Hartono dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Politica News – Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Pada tahun 2024, seorang remaja berusia 16 tahun di Singapura ditangkap karena membuat simulasi zona militer Afghanistan di Roblox. Permainan tersebut menarik banyak pengikut sebelum akhirnya dipindahkan ke grup tertutup untuk penyebaran ideologi radikal. Di Amerika Serikat dan Jerman, game online juga digunakan untuk menyebarkan isu kebencian, termasuk narasi Nazi, dengan tujuan melawan pemerintah dan aparat.

Politica News – Temuan ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan yang lebih komprehensif. BNPT menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral, termasuk peran aktif dari keluarga, sekolah, dan komunitas, dalam melindungi anak-anak dari paparan ideologi ekstrem melalui platform game online.

Politica News – Sekretaris Eksekutif Said Aqil Sirodj (SAS) Institute, Abi Rekso, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar janji politik belaka, melainkan sebuah misi peradaban untuk masa depan Indonesia. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan dan kekhawatiran terkait implementasi program tersebut.

Abi Rekso menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dalam menyukseskan MBG. "Kita perlu secara bijak melihat dampak positif dari program MBG ini," ujarnya pada Rabu (1/10/2025). Ia meyakini bahwa MBG adalah wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan makanan yang layak.

Pernyataan Abi Rekso ini muncul di tengah isu keracunan makanan yang dikaitkan dengan program MBG. Meskipun mengakui adanya kasus keracunan, Abi Rekso meminta masyarakat untuk melihat gambaran yang lebih besar, yaitu potensi MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Abi Rekso juga menyinggung soal angka kasus keracunan yang mencapai 5.000 kasus dari 31 juta penerima manfaat. Menurutnya, hal ini tidak boleh membuat program MBG dihentikan, melainkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan memastikan keamanan pangan yang lebih baik.

Sebelumnya, Dadan Hindayana mengakui bahwa belum semua Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) memiliki sanitasi yang memadai. Hal ini menjadi perhatian serius dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah untuk mencegah kasus keracunan serupa di masa depan.