Politica News – Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digodok pemerintah pusat menuai sorotan tajam. Analis politik dari UIN Walisongo, M Kholidul Adib, menilai bahwa program ambisius ini terkesan dipersiapkan secara terburu-buru dan kurang melibatkan pemerintah daerah (Pemda). Padahal, berkaca pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, peran Pemda sangat krusial.
Pengalaman pahit pandemi mengajarkan betapa pentingnya desentralisasi kewenangan. Ketika Pemda diberi ruang gerak untuk mengoptimalkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satgas lokal, respons terhadap krisis menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Prinsip desentralisasi ini, menurut Adib, sangat relevan untuk diterapkan dalam implementasi MBG.
Adib menekankan perlunya investigasi mendalam terkait insiden keracunan yang terjadi. Apakah disebabkan oleh kelalaian dalam pengolahan menu, kesalahan teknis, atau bahkan sabotase? Namun, yang lebih mendesak adalah perbaikan tata kelola program dengan membuka ruang kolaborasi yang nyata antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda memiliki perangkat kesehatan dan fasilitas yang dapat dikerahkan dengan cepat saat terjadi insiden, sehingga risiko dapat diminimalisir sejak dini.
Related Post
Senada dengan Adib, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Pemda. Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar Pemda sigap dan proaktif dianggap sebagai langkah yang tepat. Keterlibatan aktif Pemda sejak perencanaan hingga pelaksanaan akan menjadi kunci keberhasilan program MBG.
Tinggalkan komentar