Penulis: Roestamar

politicanews.id – Sebuah momen haru dan tak lazim mewarnai akad nikah Rizky Irmansyah, Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, dengan Chika Yenalovi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan untuk memunculkan kembali sosok almarhum kedua orang tua Chika, menciptakan suasana yang penuh kekhusyukan dan emosi mendalam.

Prasetyo menjelaskan, kehadiran virtual orang tua mempelai wanita melalui AI ini sukses menambah kesakralan seluruh rangkaian acara. "Prosesi akad nikah Mas Rizky dan Mbak Chika berlangsung lancar, khidmat, dan sangat mengharukan. Adanya teknologi AI yang menghadirkan almarhum dan almarhumah orang tua Mbak Chika membuat suasana semakin suci," tutur Prasetyo usai acara di JCC Senayan, Jakarta, Minggu. Ia juga tak lupa mendoakan agar kedua mempelai dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat.

Pernikahan berprofil tinggi ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deretan tokoh penting lainnya juga turut memadati lokasi acara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir memberikan restu. Di antara mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Tak ketinggalan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sebelumnya, Rizky dan Chika diketahui telah melakukan kunjungan ke kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyerahkan undangan pernikahan sekaligus memohon kesediaan Jokowi untuk menjadi saksi. Pasangan ini juga sempat mengabadikan momen pranikah yang indah di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta.

politicanews.id – Duka menyelimuti Kampung Adat Sade di Lombok Tengah setelah si jago merah melalap puluhan rumah tradisional. Peristiwa tragis ini bukan sekadar kerugian materi, melainkan sebuah peringatan keras bagi seluruh Nusa Tenggara Barat tentang rapuhnya sistem perlindungan warisan budaya. Komunitas Lombok Heritage and Science Society LHSS menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan bencana di kawasan adat.

Muhammad Ali Akbar Ketua LHSS di Mataram Minggu menegaskan bahwa sebagian besar bangunan di kampung adat terbuat dari material mudah terbakar seperti ilalang dan bambu namun mitigasi bencananya nyaris tidak ada. Ia menyoroti minimnya proteksi kebakaran mandiri serta pengamanan instalasi listrik yang belum memadai di permukiman tradisional tersebut. Menurutnya pemerintah bersama masyarakat harus segera meninjau ulang sistem proteksi kebakaran di seluruh desa adat demi mencegah terulangnya insiden serupa.

Musibah ini menurut Ali Akbar menimbulkan kehilangan yang tak ternilai harganya. Kampung Adat Sade bukan hanya sekumpulan bangunan melainkan ikon budaya hidup living heritage utama Pulau Lombok. Kebakaran ini mengancam keberadaan arsitektur vernakular Suku Sasak yang otentik serta ruang sosial tempat ritual dan kehidupan harian masyarakat berlangsung. Lebih jauh dampak ekonomi juga sangat terasa mengingat banyak warga menggantungkan hidup dari kerajinan kain tenun yang kini lumpuh total.

LHSS menyarankan agar proses pemulihan pascakebakaran tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Pemulihan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian pengetahuan budaya yang menjadi fondasi kehidupan Sade. Komunitas yang aktif meneliti dan melestarikan sejarah Sasak ini menekankan bahwa fisik bangunan dapat dibangun kembali artefak bisa didata ulang namun memori kolektif tradisi lisan dan keahlian menenun melekat pada manusianya. Selama masyarakat adat berdaya kebudayaan Kampung Adat Sade tidak akan pernah mati.

Sebelumnya kebakaran hebat melanda Kampung Adat Sade di Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah pada Sabtu malam. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mencatat 89 rumah rusak parah akibat insiden ini. Beruntung tidak ada korban jiwa. Api baru berhasil dipadamkan pada Minggu dini hari setelah tim gabungan berjibaku sepanjang malam. Kampung Adat Sade sendiri dikenal sebagai permukiman Suku Sasak yang gigih mempertahankan bentuk rumah dan tata kehidupan tradisional. Dinas Kebudayaan NTB kini berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk penanganan dampak kebakaran ini.

politicanews.id – Situasi genting kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan menarik perhatian serius dari pimpinan tertinggi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Gubernur Kalsel Muhidin beserta sejumlah pejabat terkait langsung terjun ke lapangan. Mereka memantau langsung kondisi terkini di area sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru yang kini menjadi titik fokus penanggulangan.

Kunjungan mendadak ini bukan tanpa alasan. Para pemimpin tersebut ingin memastikan bahwa setiap langkah dan prosedur penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan telah berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Fokus utama adalah efektivitas upaya pemadaman dan pencegahan agar dampak buruk karhutla tidak meluas dan mengganggu operasional vital seperti bandara. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan dorongan moral sekaligus mengkoordinasikan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi darurat ini.

politicanews.id – Dini hari Minggu 23 Agustus 2026, ketenangan warga Manggarai Nusa Tenggara Timur terusik oleh getaran bumi berkekuatan magnitudo 4.8. Guncangan dahsyat ini melanda perairan timur laut Ruteng, memicu kewaspadaan meski Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan tidak ada potensi tsunami.

Pusat gempa tercatat berjarak 84 kilometer dari timur laut Ruteng, tepatnya pada koordinat 7.85 Lintang Selatan dan 120.50 Bujur Timur. Kedalaman hiposenter mencapai 31 kilometer. Informasi terkini ini disampaikan oleh BMKG melalui akun resmi X mereka, sesaat setelah kejadian pada pukul 00.42 WITA.

Hingga laporan ini disusun, belum ada kabar mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat guncangan tersebut. Namun, peristiwa ini menambah daftar panjang aktivitas seismik yang kerap melanda wilayah perairan NTT dalam beberapa jam terakhir. Sebelumnya, serangkaian gempa dengan magnitudo bervariasi antara 2.0 hingga 4.0 juga sempat mengguncang area yang sama.

Salah satu gempa signifikan yang mendahului guncangan 4.8 magnitudo terjadi pada pukul 00.26 WITA di hari yang sama. Gempa berkekuatan 4.0 magnitudo itu berpusat sekitar 74 kilometer dari Ruteng, dengan kedalaman yang lebih dangkal yakni 14 kilometer, pada koordinat 7.95 Lintang Selatan dan 120.56 Bujur Timur.

BMKG terus memantau perkembangan situasi secara intensif. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, namun selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan. Pihak berwenang juga terus mengumpulkan data guna memastikan keamanan dan keselamatan warga di wilayah terdampak.

politicanews.id – Ribuan penduduk Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur masih dihantui ketakutan pascagempa bumi yang mengguncang wilayah mereka. Data terbaru dari Pemerintah Kabupaten Sikka per 22 Agustus 2026 menunjukkan angka fantastis: 1.812 jiwa memilih mengamankan diri secara swadaya. Mereka kini mendirikan tenda darurat di lahan terbuka dan perkebunan milik pribadi.

Situasi mencekam ini terlihat jelas di Desa Nangahale. Warga yang terdampak gempa enggan kembali ke rumah mereka. Guncangan susulan yang terus-menerus menjadi alasan utama. Trauma mendalam membuat mereka lebih memilih tidur di bawah langit terbuka daripada mengambil risiko berada di dalam bangunan yang sewaktu-waktu bisa roboh. Kondisi ini telah berlangsung sejak Sabtu 22 Agustus 2026 dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

politicanews.id – Kualitas udara Jakarta yang kian memprihatinkan mendorong langkah konkret dari berbagai pihak. Organisasi pegiat lingkungan Bicara Udara bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino baru-baru ini menggelar pertemuan krusial. Agenda utamanya membahas urgensi Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Pencemaran Udara sebuah regulasi yang digadang-gadang mampu menjadi benteng baru melawan polusi.

Novita Natalia Co-Founder Bicara Udara menyambut baik masuknya Raperda Pengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 yang telah usang itu ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta 2027. Menurutnya ini adalah titik awal yang patut diapresiasi namun bukan akhir perjuangan. Fokus utama kini beralih pada bagaimana Raperda ini dirumuskan agar benar-benar efektif menanggulangi masalah kualitas udara ibu kota serta melindungi kesehatan warga.

Kebutuhan akan pembaruan regulasi ini semakin mendesak mengingat kompleksitas polusi udara Jakarta yang jauh berbeda dibanding era 2005. Kini sumber emisi tidak hanya dominasi sektor transportasi. Namun juga merambah aktivitas industri konstruksi pembakaran sampah ilegal hingga pencemaran lintas wilayah administratif yang sulit dikendalikan.

Bicara Udara menekankan bahwa regulasi harus adaptif terhadap dinamika permasalahan masyarakat. Oleh karena itu proses pembahasan Raperda wajib transparan berbasis data ilmiah dan kesehatan melibatkan partisipasi publik serta menghasilkan aturan yang benar-benar bisa ditegakkan. Mereka berjanji akan terus mengawal substansi penting seperti perlindungan kesehatan warga akses data kualitas udara yang terbuka pengendalian emisi pelarangan pembakaran terbuka serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Senada dengan Bicara Udara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan dukungannya penuh terhadap revisi Perda Pengendalian Pencemaran Udara agar masuk Propemperda 2027. Ia mengakui telah menerima audiensi dan pemaparan mendalam dari Bicara Udara mengenai betapa krusialnya pembaruan regulasi ini.

Wibi berharap pembahasan ke depan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang jauh lebih tangguh. Tujuannya jelas menjawab tantangan kualitas udara Jakarta dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

politicanews.id – Kobaran api yang melanda hutan dan lahan di Kalimantan Barat memicu respons cepat dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam, segera memimpin rapat koordinasi darurat di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu. Pertemuan singkat itu bertujuan memetakan kondisi terkini karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan efektif dan terpadu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, serangkaian strategi telah disiapkan untuk meredam bencana asap ini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memperkuat kekuatan darat dengan mengerahkan tiga batalyon TNI, atau sekitar 1.500 personel. Pasukan tambahan ini didatangkan dari luar wilayah Kalimantan dan dijadwalkan tiba secara bertahap mulai hari ini hingga Minggu pagi. Mereka akan langsung diterjunkan untuk membantu memadamkan titik-titik api yang masih berkobar di berbagai lokasi.

Dukungan dari udara juga menjadi prioritas utama. Enam unit helikopter berkapasitas besar khusus untuk operasi water bombing akan segera bergabung dalam upaya pemadaman. Helikopter-helikopter canggih ini diharapkan tiba pada Sabtu sore, menambah daya gempur dari angkasa untuk melokalisir dan memadamkan api. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan digencarkan, dengan mempertimbangkan potensi turunnya hujan di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Strategi hujan buatan ini diharapkan mampu mempercepat proses pendinginan lahan.

Teddy Indra Wijaya menegaskan, semua langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan dan mengendalikan penyebaran karhutla agar tidak meluas. Setelah memimpin rapat, Presiden Prabowo tidak hanya menerima laporan, namun juga langsung bergerak menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lahan yang terbakar, memastikan bahwa penanganan di lapangan berjalan sesuai rencana, dan mendapatkan gambaran nyata mengenai dampak kebakaran.

politicanews.id – Perubahan signifikan mewarnai dua pidato Presiden Prabowo Subianto di kompleks parlemen Senayan. Jika sebelumnya fokus pada visi dan arah kini Prabowo tampil dengan data konkret dan angka-angka yang membuktikan kinerja pemerintahannya. Ini adalah respons nyata terhadap riuhnya kritik publik yang tak pernah surut.

Dalam pidato kenegaraan terbarunya Prabowo tak lagi sekadar menguraikan rencana besar masa depan Indonesia. Ia menyajikan deretan statistik mulai dari pertumbuhan ekonomi investasi ketahanan pangan energi pupuk infrastruktur hingga program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis Sekolah Rakyat Koperasi Desa Merah Putih dan restrukturisasi BUMN. Angka-angka ini menjadi tameng untuk menjawab berbagai polemik yang selama hampir dua tahun kerap membanjiri ruang publik terutama media sosial.

Pemerintahan Prabowo memang tak luput dari sorotan tajam. Setiap kebijakan yang diumumkan pagi hari bisa langsung menjadi bahan perdebatan siang hari dan berakhir sebagai meme atau olok-olok di malam hari. Program Makan Bergizi Gratis dikritik karena anggaran besar dan kendala pelaksanaan Sekolah Rakyat dianggap terlalu ambisius sementara efektivitas Koperasi Desa Merah Putih dipertanyakan. Bahkan gaya komunikasi Presiden yang spontan dan lugas pun tak luput dari ulasan.

Tentu saja kritik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi apalagi di era media sosial yang mempercepat penyebaran informasi tanpa konteks memadai. Namun setelah 21 bulan bekerja pemerintah kini merasa memiliki bukti kuat untuk menjawab sebagian besar kritik tersebut. Pidato Prabowo di Senayan menjadi ajang pembuktian dari "akan" menjadi "telah".

Pergeseran bahasa politik Prabowo sangat kentara. Pidato tahun 2025 lebih banyak membahas fondasi dan amanat konstitusi seperti Pasal 33 UUD 1945 kedaulatan pangan energi hilirisasi lapangan kerja pendidikan kesehatan dan kemakmuran rakyat. Setahun berselang agenda-agenda tersebut kembali diangkat namun kali ini disertai data konkret: 21 bulan masa pemerintahan 121 kebijakan transformasi pertumbuhan ekonomi 561 persen pada triwulan I-2026 investasi Rp1010 triliun pada semester pertama serta berbagai capaian di sektor pangan pupuk energi pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial.

Ini bukan sekadar penambahan angka melainkan perubahan fundamental dalam narasi politik dari janji menuju pembuktian. Satu diksi yang tak pernah absen dari pidato Prabowo adalah "rakyat" menegaskan fokus pemerintah pada kepentingan kesulitan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat bahkan mereka yang tidak memilihnya. Pengulangan pesan ini merupakan strategi komunikasi untuk menegaskan prioritas utama pemerintah.

Kabar baik dari Senayan bukan berarti semua masalah Indonesia telah teratasi sepenuhnya. Namun ini adalah sinyal bahwa sebagian janji politik mulai menunjukkan hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan membuka ruang untuk diskusi dan kritik yang lebih konstruktif. Pekerjaan rumah memang masih banyak namun fondasi pembuktian telah diletakkan.

politicanews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menguak fakta mengejutkan di balik praktik jual beli kursi mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Bukan sekadar oknum rektorat, namun seorang guru diduga kuat menjadi dalang utama atau koordinator dalam jaringan penawaran "kursi" kampus dengan harga fantastis, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, menjelaskan bagaimana timnya menemukan keterlibatan sosok pendidik ini. Guru tersebut, menurut Taufik, berperan sebagai pengepul atau penghubung bagi sejumlah siswa dari sekolahnya. Mereka kemudian dikoordinasikan untuk mengikuti skema ilegal ini. "Ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinasikan oleh seorang guru," terang Taufik di Gedung Merah Putih KPK.

Lebih lanjut, penyelidikan KPK menyingkap adanya komunikasi intens antara guru tersebut dengan Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik Unsoed. Percakapan melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp, menjadi bukti kunci yang ditemukan penyidik. Dalam percakapan itu, terjadi tawar-menawar mengenai jumlah kuota yang tersedia serta besaran biaya yang harus dibayarkan untuk setiap calon mahasiswa.

Harga yang dibanderol untuk satu "kursi" mahasiswa baru di Unsoed benar-benar mencengangkan. Berdasarkan bukti percakapan yang disita KPK, tarif terendah ditetapkan sebesar Rp50 juta, sementara yang tertinggi bisa mencapai Rp500 juta per individu. Angka ini menunjukkan betapa masifnya praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tersebut.

Skandal ini mulai terkuak setelah KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Agustus 2026, menyasar sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Rektorat Unsoed. Beberapa nama besar yang turut diamankan antara lain Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno.

Sehari setelah OTT, tepatnya 21 Agustus 2026, KPK secara resmi menetapkan beberapa nama sebagai tersangka. Mereka adalah Akhmad Sodiq, Norman Arie Prayogo, Mulyono (keponakan Sodiq), Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto (keduanya berperan sebagai perantara), serta Eko Sumanto. Ironisnya, Kuat Puji Prayitno yang sempat diamankan tidak ikut dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed ini. Kasus ini menjadi sorotan tajam akan integritas dunia pendidikan di Indonesia.

politicanews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menggemparkan publik dengan mengungkap dugaan praktik lancung yang melibatkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Profesor Akhmad Sodiq. Skandal ini disebut-sebut terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru periode 2025-2026, memunculkan tanda tanya besar terhadap integritas dunia pendidikan tinggi.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Jakarta, Jumat (21/8) malam, merinci adanya tiga modus operandi utama yang diduga dijalankan Sodiq selama kurun waktu tersebut. Modus-modus ini menunjukkan pola terstruktur dalam upaya memuluskan jalan calon mahasiswa tertentu ke bangku kuliah.

Dalam skema pertama, Sodiq disinyalir mengetahui keterlibatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed, Profesor Norman Arie Prayogo. Melalui dua orang penghubung pada Agustus 2026, Norman diduga kuat meminta sejumlah uang dari orang tua calon mahasiswa yang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran. Praktik ini mengindikasikan adanya "tarif" tak resmi untuk kursi-kursi strategis di kampus.

Pola kedua melibatkan perintah langsung dari Sodiq kepada keponakannya, MYN alias Nono. Instruksi ini diberikan saat seleksi jalur mandiri tahun 2025 dan 2026 berlangsung. Sodiq bahkan memberikan "kode" khusus kepada MYN: "jangan diminta di awal" dan "jika dikasih bilang terima kasih". Kode ini, menurut Taufik, adalah arahan terselubung yang selalu digunakan Sodiq untuk mengurus pihak-pihak yang ingin masuk melalui jalur khusus.

Terakhir, skema ketiga menunjukkan Sodiq mengetahui bahwa Kepala Bagian Akademik Unsoed, ES, menjalin komunikasi dan menerima dana dari para "pengepul" calon mahasiswa baru sepanjang 2025-2026. Setelah menerima uang tersebut, ES kemudian melaporkannya kepada Sodiq. Sang rektor lantas memberikan akses user ID miliknya kepada ES, memungkinkan ES untuk menyetujui kelulusan calon mahasiswa yang telah memberikan imbalan.

Sebelum pengumuman ini, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dramatis terhadap sejumlah petinggi Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, Sodiq, Norman, serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Kuat Puji Prayitno turut diamankan. Sehari setelahnya, pada 21 Agustus 2026, KPK secara resmi menetapkan Sodiq, Norman, MYN, ES, serta dua perantara lain, DMW dan AW, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Menariknya, Profesor Kuat Puji Prayitno yang juga diamankan, tidak termasuk dalam daftar tersangka.