politicanews.id – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan agar Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak atau SIMEP PA versi 3.0 menjadi pondasi utama percepatan reformasi sistem perlindungan anak di seluruh Indonesia. Ia menegaskan sistem baru yang diluncurkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pada September lalu ini harus lebih dari sekadar alat pengumpul data. SIMEP PA diharapkan menjadi langkah strategis yang konkret untuk menciptakan sistem perlindungan anak dengan dampak nyata.
"Aplikasi ini wajib berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat reformasi sistem perlindungan anak. Kita tidak boleh lagi hanya bertindak reaktif seperti memadamkan api setelah kebakaran besar terjadi," ungkap Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta Selasa.
Rerie menyoroti urgensi sistem ini mengingat fakta mencengangkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak SIMFONI-PPA. Tercatat 21.352 kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2025 dengan 16.136 korban di antaranya adalah perempuan. Selain itu data KPAI juga menunjukkan sekitar 6.900 aduan dugaan pelanggaran hak anak diterima selama periode 2023 hingga 2025. Angka ini berarti rata-rata lebih dari 2.000 kasus setiap tahunnya.
Related Post
Menurut Rerie tingginya angka kekerasan anak ini menjadi bukti bahwa berbagai regulasi yang ada belum cukup efektif. Oleh karena itu SIMEP PA 3.0 harus mampu menghasilkan rapor perlindungan anak yang komprehensif bagi kementerian dan pemerintah daerah. Rapor ini nantinya wajib ditindaklanjuti dengan koreksi kebijakan dan perbaikan sistem yang berkelanjutan.
Ia juga mendorong integrasi data antara SIMEP PA dengan SIMFONI-PPA. Langkah ini krusial untuk mencegah duplikasi data dan memastikan respons terhadap kasus kekerasan anak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Lebih lanjut Rerie menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah sektor swasta komunitas dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif berbasis data dan berkelanjutan.
"Pendekatan preventif dan berbasis data adalah kunci untuk menutup celah kerentanan yang selama ini membuat anak-anak kita terus menjadi korban. Dengan sistem baru ini Indonesia diharapkan dapat bergeser dari pola penanganan yang reaktif menuju sistem perlindungan anak yang proaktif terintegrasi dan berbasis bukti. Sehingga setiap anak di negeri ini benar-benar merasakan kehadiran perlindungan dari negara," pungkasnya.
Tinggalkan komentar