politicanews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus kembali menggarisbawahi peran krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Ia menegaskan APBD harus bertransformasi menjadi alat utama untuk menyelesaikan berbagai tantangan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar tumpukan dokumen perencanaan keuangan tahunan.
Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD wajib memiliki target yang jelas ukuran keberhasilan yang terukur serta dampak nyata yang langsung dirasakan oleh publik. Wiyagus menekankan APBD adalah perwujudan kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya untuk menjawab dan menuntaskan masalah yang ada bukan sekadar daftar pengeluaran rutin.
Oleh karena itu arah pengelolaan APBD harus fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Kesuksesan sebuah anggaran tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang terserap melainkan dari seberapa besar faedah yang dihasilkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD memegang peranan vital. Mereka bertanggung jawab memastikan APBD benar-benar menjadi pendorong pembangunan yang produktif tidak hanya berhenti pada tahap pembahasan dan persetujuan namun juga melalui pengawasan yang cermat.
Related Post
Pengawasan intensif dari DPRD sangat dibutuhkan agar setiap rupiah belanja daerah diarahkan pada prioritas utama warga seperti pembangunan infrastruktur esensial dan peningkatan kualitas layanan dasar. Wiyagus juga menyoroti data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pendapatan daerah dalam APBD nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.189 triliun dengan estimasi belanja daerah sebesar Rp1.253 triliun.
Namun ia mengungkapkan bahwa realisasi belanja modal hingga Juni 2026 masih sangat rendah yakni di kisaran 1264 persen. Angka ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan program agar tidak terjadi penundaan yang merugikan masyarakat. Meski demikian percepatan pencairan anggaran harus tetap berlandaskan prinsip kewaspadaan dan pertanggungjawaban yang tinggi.
Efisiensi anggaran bukan berarti memangkas pelayanan publik melainkan mengarahkan setiap pengeluaran pada program yang mampu memberikan dampak signifikan dan manfaat yang lebih luas. Wiyagus berharap penuh agar pemerintah daerah bersama DPRD mampu bersinergi memastikan APBD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang produktif. Dengan demikian manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang semakin bermutu tinggi.
Tinggalkan komentar