Ujian Masuk Terancam, Pemilu Jepang Tuai Kritik Pedas!

Politica News – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, kini menghadapi gelombang kecaman terkait penetapan tanggal pemilihan umum (pemilu) yang dinilai kontroversial. Penyelenggaraan pemilu yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di Jepang memicu kekhawatiran serius akan terganggunya konsentrasi peserta ujian dan potensi penurunan partisipasi pemilih muda.

Pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari mendatang, menjadi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang pertama yang diadakan pada bulan Februari sejak tahun 1990. Bulan tersebut secara tradisional merupakan periode sibuk bagi para siswa yang tengah berjuang untuk meraih kursi di perguruan tinggi impian mereka.

Takaichi, yang sebelumnya membubarkan majelis rendah pada Januari lalu, mengimbau para siswa untuk memanfaatkan fasilitas pemungutan suara awal. Namun, imbauan tersebut tidak serta merta meredakan kekhawatiran. Toshiko Takeya, tokoh penting dari Partai Komeito, dengan tegas menyatakan bahwa beban yang ditanggung peserta ujian akan menjadi sangat berat. Ia bahkan menyebut langkah Takaichi sebagai tindakan yang "sangat tidak masuk akal," seperti yang dikutip oleh politicanews.id.

Yoshihiko Noda, salah satu pemimpin dari Aliansi Reformasi Sentris yang baru terbentuk, juga menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, pemilu yang digelar di tengah musim ujian dapat merampas kesempatan kaum muda untuk menggunakan hak pilih mereka demi menentukan masa depan mereka sendiri.

Selain potensi gangguan konsentrasi, kekhawatiran juga muncul terkait dampak kampanye yang berisik di sekitar sekolah dan lokasi ujian. Meskipun undang-undang pemilihan pejabat publik Jepang menghimbau para kandidat untuk menghindari aktivitas yang mengganggu di sekitar lembaga pendidikan, undang-undang tersebut tidak menyertakan sanksi yang tegas.

Kaori Suetomi, seorang profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, menyoroti bahwa pengendalian diri secara sukarela oleh sebagian kandidat mungkin tidak cukup untuk melindungi para siswa selama periode ujian yang krusial ini. Ia menekankan perlunya meninjau kembali aturan hukum terkait waktu penyelenggaraan pemilu dan praktik kampanye untuk memastikan hak-hak siswa terlindungi.