politicanews.id – Kota Mataram kini menjadi sorotan utama dalam upaya percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos) nasional. Ditetapkan sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan di seluruh Indonesia, Mataram dipercaya mengemban misi penting untuk membangun fondasi baru tata kelola perlindungan sosial yang lebih modern dan berbasis teknologi. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada kesiapan ekosistem digital kota yang dinilai mumpuni.
Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan bahwa Mataram memiliki infrastruktur digital yang relatif maju, layanan pemerintahan elektronik yang sudah berjalan, serta tingkat literasi digital masyarakat yang terus meningkat. Kesiapan inilah yang menjadikan ibu kota Nusa Tenggara Barat itu sebagai "laboratorium" nasional untuk menguji coba sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akuntabel, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ini adalah langkah krusial untuk meminimalkan potensi kesalahan data dan duplikasi penerima manfaat.
Program ambisius ini mengintegrasikan tiga pilar teknologi utama. Pertama, Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang menjadi gerbang data penerima. Kedua, Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memastikan validitas identitas. Ketiga, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kolaborasi ketiga sistem ini diharapkan mampu menghadirkan proses penyaluran bantuan yang lebih cepat, transparan, dan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Related Post
Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, menyambut baik penunjukan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerahnya dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian integral dari upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif dan modern. Ia menegaskan kesiapan Mataram untuk mendukung penuh program ini, dengan harapan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan masyarakat merasakan kemudahan akses.
Keberhasilan implementasi di Mataram akan menjadi tolok ukur penting bagi pengembangan sistem serupa di daerah lain. Pemerintah pusat menargetkan program ini mulai bergulir pada pekan pertama Juli 2026, dengan perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia. Mataram tidak hanya menjadi lokasi uji coba, tetapi juga pionir yang akan menunjukkan bagaimana kesiapan digital daerah dapat menjadi kunci lahirnya pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari Mataram, sebuah model baru penyaluran bantuan sosial nasional akan lahir, menandai era baru perlindungan sosial yang lebih terpercaya.
Tinggalkan komentar