Politica News – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengeksekusi keputusan tertentu. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor PBNU, Jakarta, Minggu malam (23/11/2025).
Gus Yahya, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa rapat harian Syuriyah hanya mengikat jajaran Syuriyah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dengan demikian, segala keputusan yang menyangkut pihak di luar jajaran tersebut dianggap berada di luar kewenangan mereka.
"Apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian syuriyah tidak memiliki legal standing karena rapat harian suriah tidak berhak, tidak berhak memberhentikan mandataris. Itu masalahnya," tegas Gus Yahya.
Related Post
Lebih lanjut, Gus Yahya menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki kapasitas untuk memberhentikan pengurus lembaga, apalagi seorang mandataris. Ia menilai bahwa keputusan yang dihasilkan dari rapat harian Syuriyah beberapa waktu lalu tidak dapat dieksekusi, tidak mengikat, dan berpotensi menimbulkan keributan yang tidak jelas arahnya.
Pernyataan Gus Yahya ini tentu menjadi sorotan di kalangan Nahdliyin. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan peran rapat harian Syuriyah dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh PBNU. Implikasi dari pernyataan ini terhadap dinamika internal organisasi diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa waktu mendatang.
Tinggalkan komentar