Politica News – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengakhiri perdebatan terkait pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan daerah.
Ahsanul Khalik menyatakan bahwa Pemprov NTB menghargai setiap harapan dan kritik yang disampaikan masyarakat sebagai wujud partisipasi publik dalam mengawal arah pembangunan agar tetap berada pada jalur yang benar. Menurutnya, dinamika perdebatan terkait posisi Sekda adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, namun tidak perlu diperpanjang.
"Perbedaan pandangan sebaiknya kita arahkan menjadi energi positif untuk mendukung pembangunan daerah. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. NTB adalah rumah kita bersama," tegas Ahsanul.
Lebih lanjut, Ahsanul menekankan bahwa dukungan masyarakat sangat krusial untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah, terutama dengan telah lengkapnya struktur birokrasi dengan hadirnya Sekda definitif. Pemprov NTB membuka diri bagi masyarakat untuk terus mengawal dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTB demi mewujudkan kesejahteraan bersama," imbuhnya.
Seperti yang diketahui, Abul Chair telah resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada 9 April 2026. Sebelumnya, Abul Chair menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengibaratkan posisi Sekda sebagai Chief Executive Officer (CEO) dalam sebuah perusahaan, mengingat perannya yang strategis sebagai pengendali utama urusan internal birokrasi dalam pemerintahan.
Tinggalkan komentar