Politica News – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait urgensi perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif. Bukan sekadar wacana, Tomsi menegaskan bahwa masa depan kota-kota di Indonesia, serta keberlangsungan hidup jutaan warganya, sangat bergantung pada visi jangka panjang yang melampaui masa jabatan politik semata. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 yang digelar di Kota Bandar Lampung.
"Kemampuan kita untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat diperlukan. Baik mengenai aturannya, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing," ujar Tomsi, menekankan perlunya regulasi daerah yang kuat dan adaptif. Ia menyoroti bahwa fondasi perencanaan harus kokoh, dirancang untuk 30 hingga 40 tahun ke depan. Realitasnya, berbagai persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah yang carut-marut dan permukiman kumuh masih menjadi momok yang belum teratasi tuntas, menunjukkan kegagalan dalam antisipasi dan perencanaan jangka pendek.
Kemendagri sendiri, lanjut Tomsi, terus berupaya mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan di kawasan perkotaan. Berbagai kajian mendalam dilakukan bersama para pemangku kepentingan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat, termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik. Ini adalah langkah strategis untuk menekan volume sampah secara signifikan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sebuah contoh konkret bagaimana perencanaan bisa berbuah manfaat nyata.
Related Post
Isu krusial lain yang kerap luput dari perhatian kepala daerah adalah laju pertumbuhan penduduk di perkotaan yang masif. Kebijakan yang tidak antisipatif terhadap fenomena ini berakibat fatal: munculnya permukiman kumuh, lingkungan yang tidak layak huni, hingga peningkatan angka kriminalitas yang meresahkan. "Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota," tegas Tomsi, menggarisbawahi dampak buruk pada citra dan kualitas hidup kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemda diimbau untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana.
Namun, di tengah tantangan tersebut, Tomsi juga memaparkan berbagai peluang cerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju. Pemda didorong untuk aktif memanfaatkan program-program pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Demikian pula Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat, serta inisiatif seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis yang krusial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik," pungkas Tomsi. Pesannya jelas: para pemimpin daerah memegang kunci untuk membentuk kota yang maju, berdaya saing, dan manusiawi. Tantangan urbanisasi memang besar, tetapi dengan perencanaan matang, regulasi yang kuat, dan eksekusi yang cermat, masa depan kota yang berkelanjutan bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan demi kesejahteraan generasi mendatang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata kelola perkotaan, kunjungi politicanews.id.
Tinggalkan komentar