Politica News – Gelombang kecaman keras kembali menghantam Amerika Serikat menyusul dugaan serangan militer unilateral terhadap Venezuela, yang kabarnya juga melibatkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Dari Jakarta, Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, tak tinggal diam. Ia mengecam tindakan Washington sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan hukum internasional yang beradab, menyerukan agar dunia tidak membiarkan preseden berbahaya ini.
Jazuli, yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa apa yang dilakukan AS di Venezuela bukan sekadar intervensi biasa, melainkan sebuah agresi yang mengoyak fondasi kedaulatan negara. "Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya, Minggu. Ia menekankan, tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun, yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak demi kepentingan politik atau kekuasaan. Tindakan ini secara terang-terangan menginjak-injak kedaulatan sebuah negara merdeka, mengabaikan mekanisme diplomasi yang seharusnya menjadi jalan utama penyelesaian konflik.
Lebih jauh, Jazuli menyoroti bahaya laten di balik tindakan arogan AS ini. Ia mengingatkan bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan dan dianggap normal, maka fondasi hukum dan diplomasi internasional yang telah dibangun susah payah akan runtuh. "Jangan sampai ini menjadi preseden buruk, seolah hukum internasional hanya sekadar tulisan yang bisa diabaikan oleh negara adidaya. Jika hukum internasional runtuh, maka dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan global," paparnya dengan nada prihatin, menggambarkan masa depan yang suram jika keadilan global tak lagi ditegakkan.
Related Post
Ancaman terhadap perdamaian dunia pun semakin nyata. Jazuli tak ragu menyebut bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara, bahkan meningkatkan eskalasi ketegangan global hingga ke ambang Perang Dunia Ketiga. "Perang bisa pecah kapan saja jika negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer," tandasnya, menggambarkan skenario terburuk yang bisa terjadi, di mana kemanusiaan akan menjadi korban utama dari ambisi kekuasaan.
Oleh karena itu, JDF Asia Pasifik mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan seluruh komunitas internasional untuk tidak berpangku tangan. Mereka menyerukan sikap tegas, penegakan hukum internasional secara adil, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan diplomasi yang konstruktif, bukan dengan kekerasan yang hanya akan melahirkan lebih banyak penderitaan dan kehancuran.
"Perdamaian dunia adalah tanggung jawab bersama. Hanya dapat dijaga jika setiap negara, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum internasional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemanusiaan," pungkas Jazuli, mengingatkan kembali esensi dari tatanan global yang beradab, di mana setiap nyawa dan kedaulatan dihargai, bukan diinjak-injak demi kepentingan segelintir pihak.
Tinggalkan komentar