politicanews.id – Perusahaan tambang asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia kini diwajibkan untuk semakin memperketat kepatuhan terhadap regulasi nasional. Langkah ini krusial demi memastikan investasi dan pengelolaan sumber daya mineral berjalan sesuai koridor hukum serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, melalui Badan Geologi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Geominerba, bersama PT Zishan Tambang Indonesia, baru-baru ini menggelar pelatihan lanjutan. Sesi kedua ini berfokus pada Kebijakan Pertambangan dan Kepatuhan Regulasi di Indonesia, menyempurnakan materi dari pelatihan sebelumnya di bulan April.
Acara penting ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari Tiongkok dan Indonesia, mewakili lebih dari 20 perusahaan. Turut hadir pula pejabat pemerintah dan pakar industri, menciptakan forum diskusi yang kaya akan pengalaman dan pandangan seputar sektor pertambangan. Pertemuan ini juga menjadi ajang strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dr Tri Winarno, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor pertambangan adalah tulang punggung ekonomi, menyumbang 8 hingga 12 persen terhadap PDB Indonesia. Tiongkok, disebutnya, merupakan salah satu sumber investasi utama di sektor ini. Dr Tri menekankan bahwa kerja sama yang langgeng tidak hanya butuh modal dan sumber daya, tetapi juga kepercayaan timbal balik, pemahaman regulasi, komunikasi efektif, dan komitmen jangka panjang.
Bagi investor dan pengembang tambang di Indonesia, izin dari Kementerian ESDM hanyalah gerbang awal. Mereka juga wajib mengantongi berbagai persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ini mencakup aspek penataan ruang, penggunaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatan kawasan hutan, hingga investasi yang sesuai tahapan dan ketentuan berlaku.
Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membimbing perusahaan dalam menghadapi kompleksitas koordinasi lintas instansi. Pejabat dari otoritas berwenang dihadirkan untuk memberikan penjelasan langsung, membahas kerangka hukum, prosedur perizinan, perencanaan operasional proyek, perlindungan lingkungan, dan kebijakan hilirisasi. Tujuannya jelas, agar peserta memahami setiap langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Duan, perwakilan dari Norin Mining, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat membantu perusahaannya meningkatkan kemampuan manajemen kepatuhan secara lebih sistematis. Ia juga memperoleh pemahaman mendalam bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan komitmen jangka panjang terhadap pemerintah dan masyarakat lokal.
Sementara itu, Radianto dari PT Dairi Prima Mineral, sebuah perusahaan patungan antara NFC asal Tiongkok dan BRMS asal Indonesia, berbagi pengalaman sukses dalam proyek pertambangan timbal-seng. Ia menyoroti Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai faktor penentu keberhasilan di sektor pertambangan Indonesia. Menariknya, kopi yang disajikan selama pelatihan berasal langsung dari program PPM berupa pelatihan dan budidaya kopi di sekitar wilayah operasional tambang mereka.
Pengembangan mineral kritis saat ini dihadapkan pada tantangan Environmental Social and Governance (ESG), yang menuntut perusahaan menerapkan standar lebih ketat dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Melalui seminar dan pelatihan semacam ini, pemerintah Indonesia aktif mendorong partisipasi pelaku industri dan akademisi dalam perumusan kebijakan yang transparan, sekaligus menyelaraskannya dengan standar internasional demi tata kelola pembangunan berkelanjutan.
Pelatihan ini tidak hanya memperkuat pertukaran pengalaman dan kepercayaan antara Tiongkok dan Indonesia di sektor pertambangan, tetapi juga meletakkan dasar kuat bagi transisi hijau industri kedua negara serta pendalaman kerja sama investasi. Usai pelatihan, perwakilan perusahaan tambang dari kedua negara, bersama tamu dari Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, KADIN Indonesia, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), serta Neo Energy, menghadiri jamuan makan malam dan sesi jejaring untuk mempererat hubungan dan membangun konsensus kerja sama.
Tinggalkan komentar