Politica News – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak dimulai dari nol. Pemerintahan baru ini mewarisi sejumlah permasalahan struktural dari pemerintahan sebelumnya, termasuk utang negara yang menggunung, proyek-proyek mangkrak, dan birokrasi yang gemuk, yang berpotensi menghambat laju reformasi. Tri Wibowo Santoso, peneliti dari Lingkar Studi Data dan Informasi, menekankan bahwa tugas Prabowo tidaklah mudah, mengingat beban warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Prabowo adalah tingginya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa utang pemerintah hingga Agustus 2024, menjelang akhir masa jabatan Jokowi, mencapai Rp 8.461,93 triliun atau setara dengan 38,49% dari PDB.
Selain masalah utang, Prabowo juga dihadapkan pada tugas berat untuk memperbaiki warisan proyek-proyek bermasalah. Salah satu yang paling mencolok adalah proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Proyek yang awalnya digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan ini justru menjadi ironi. Biaya pembangunannya membengkak dari Rp 86 triliun menjadi lebih dari Rp 110 triliun. Sebagian besar dana berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga sekitar 3,4 persen per tahun.
Awalnya diklaim sebagai proyek business-to-business murni, pemerintah Indonesia akhirnya ikut menanggung beban melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun dan jaminan utang hingga Rp 8 triliun. Hal ini berarti risiko keuangan negara kini melekat langsung pada proyek yang seharusnya berdiri di atas logika bisnis. Beban warisan ini menjadi batu sandungan yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya.
Tinggalkan komentar