Penulis: Roestamar

Politica News – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan temuan mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu (1/10/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan adanya 75 kasus keracunan MBG yang mencengangkan, terhitung sejak 6 Januari hingga 31 September.

Dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 6.517 siswa dilaporkan mengalami dampak keracunan. Dadan merinci, 24 kasus terjadi antara 6 Januari hingga 31 Juli, sementara lonjakan signifikan terjadi pada periode 1 Agustus hingga 30 September dengan 51 kasus.

"Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan perencanaan atau kasus di SPPG," ujar Dadan, mengindikasikan adanya potensi masalah dalam perencanaan dan implementasi program MBG. Data ini tentu menjadi sorotan tajam dan memicu pertanyaan besar mengenai keamanan serta efektivitas program yang digadang-gadang memberikan manfaat gizi bagi siswa.

Temuan BGN ini membuka babak baru dalam evaluasi program MBG. Komisi IX DPR diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk menginvestigasi penyebab keracunan dan memastikan standar keamanan pangan yang ketat diterapkan dalam setiap tahap pelaksanaan program. Publik menanti transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah untuk melindungi kesehatan siswa sebagai penerima manfaat utama program MBG.

Politica News – Hubungan kompleks antara China dan negara-negara Asia Tenggara menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik kawasan. Interaksi yang telah berlangsung berabad-abad, jauh sebelum berdirinya Republik Rakyat China (RRC), diwarnai dengan perdagangan, pengaruh budaya, hingga ambisi teritorial.

Upaya China menanamkan pengaruh di era modern ini dilakukan melalui berbagai strategi, baik secara bilateral dengan negara-negara ASEAN maupun melalui forum-forum regional. Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, mengungkapkan bahwa sejak tiga dekade lalu, China aktif menangkal potensi gangguan terhadap kepentingan nasionalnya melalui hubungan dengan ASEAN.

Menurut Johanes, ambisi China semakin terlihat sejak kepemimpinan Presiden Xi Jinping. "China menjalankan inisiatif ekonomi, politik, diplomatik, dan sosial budaya dengan ASEAN untuk meningkatkan citra internasional, memperkuat klaim teritorial di Laut China Selatan dan Selat Taiwan," ujarnya dalam seminar bertajuk "Kepemimpinan Malaysia dan Diplomasi Tiongkok di ASEAN" di Jakarta.

Riset FSI yang dikoordinasi oleh Ratih Kabinawa menyoroti strategi China yang secara khusus mendekati negara yang menjabat sebagai ketua ASEAN. Hal ini mengindikasikan upaya sistematis untuk memengaruhi agenda dan kebijakan regional demi kepentingan nasional China.

Politica News – Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menyoroti polemik kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Ka’bah itu, figur ketua umum (Ketum) PPP idealnya berasal dari internal partai. "Figur ketum memang harus dari kader partai apabila merujuk AD/ART PPP. Iya, semestinya begitu," tegas Jimly, Selasa (30/9/2025).

Jimly menekankan pentingnya penyelesaian konflik internal yang tengah melanda PPP. Ia mengingatkan agar perpecahan tidak terus dipelihara. "Pengusung Agus Suparmanto barangkali menganggap sudah kader. Tapi jangan lagi memelihara konflik," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengimbau semua pihak terkait untuk mengedepankan musyawarah dan mencari solusi damai. "Tidak usah cari-cari pasal, tidak ketemu. PPP harus diselamatkan karena ini partai bersejarah," sambungnya.

Jimly mendorong agar kubu Mardiono dan Agus Suparmanto beserta para pendukungnya segera bertemu, berunding, dan mencapai rekonsiliasi. Langkah ini dinilai krusial demi kebangkitan PPP, terutama setelah kegagalan partai tersebut mengirimkan wakilnya ke DPR pada Pemilu 2024 lalu.

Politica News – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memutuskan sanksi etik dan administratif terhadap Briptu Danang Setiawan, anggota Brimob yang terlibat dalam kasus dugaan pelindasan pengemudi ojek online (Ojol) bernama Affan Kurniawan. Putusan ini diumumkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi A. Chaniago.

Sanksi etik yang dijatuhkan meliputi pernyataan bahwa tindakan Briptu Danang dianggap tercela. Ia juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP serta secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, Briptu Danang juga menerima sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 20 hari. Masa Patsus ini telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Korbrimob Polri.

Kombes Erdi A. Chaniago menegaskan bahwa putusan ini adalah wujud komitmen Polri dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalisme anggotanya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Polri untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Politica News – Anggota Komisi III DPR RI, Umbu Rudi Kabunang, lantang mendesak Polri untuk membuka kembali kasus kematian Arya Daru Pangayunan (ADP), seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Desakan ini muncul setelah keluarga korban menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Umbu Rudi Kabunang secara tegas menyatakan perlunya autopsi ulang terhadap jenazah ADP. "Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, saya berkesimpulan bahwa Polri harus membuka kembali perkara ini dan melakukan autopsi ulang," ujarnya di Ruang Rapat Komisi III.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meragukan kesimpulan awal pihak kepolisian yang menyatakan ADP meninggal akibat bunuh diri. Menurutnya, barang bukti yang ada justru tidak mendukung narasi tersebut. "Dari barang bukti yang ada, saya berpikir tidak ada kesesuaian antara hasil autopsi atau kesimpulan penyidik yang mengatakan ini murni bunuh diri," tegasnya.

Kejanggalan semakin mencuat karena fakta bahwa ADP ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban. Umbu Rudi Kabunang mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut bisa disimpulkan sebagai tindakan bunuh diri. Desakan ini menjadi babak baru dalam misteri kematian ADP, yang sebelumnya sempat dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian. Keluarga korban berharap, dengan dibukanya kembali kasus ini, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap.

Politica News – Akademisi Rocky Gerung kembali melontarkan gagasan kontroversial terkait institusi kepolisian. Dalam sebuah dialog yang digelar di STIK Polri, Jakarta (29/9/2025), Rocky mengusulkan dua jenis audit yang dinilainya krusial untuk membenahi Polri. Usulan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian, yang menurutnya belum sepenuhnya merefleksikan semangat reformasi.

Audit pertama yang diajukan Rocky adalah audit internal yang mendalam. Ia mempertanyakan, "Sudahkah kepolisian menyempurnakan reformasi dengan mentransevaluasi nilai-nilai di dalam diri sendiri?" Audit ini menekankan pentingnya introspeksi dan evaluasi diri di kalangan internal Polri, guna memastikan nilai-nilai yang dianut selaras dengan tuntutan zaman dan harapan masyarakat.

Lebih lanjut, Rocky menyoroti perlunya audit eksternal yang berfokus pada kemampuan Polri dalam menghadapi dinamika politik global. "Dalam keadaan global politik yang mengalami turbulensi, kepolisian harus mampu menghasilkan pemikiran akademis bukan pendekatan komando," tegasnya. Ia menambahkan, nilai-nilai militeristik yang kental di era Orde Baru sudah seharusnya ditinggalkan, dan digantikan dengan nilai-nilai sipil yang lebih relevan dengan era digital.

Rocky juga menyinggung fenomena "Parcok" yang menjadi simbol kemarahan publik terhadap oknum polisi. Menurutnya, kemarahan ini adalah indikasi adanya masalah mendasar yang belum terselesaikan dalam tubuh Polri. Ia berpendapat, reformasi kepolisian yang selama ini digaungkan hanya sebatas pemisahan kelembagaan antara TNI dan Polri, tanpa menyentuh evaluasi mendalam terhadap kondisi internal.

Rocky menekankan bahwa audit eksternal dari masyarakat sipil justru akan memberikan hasil yang lebih bermutu dibandingkan audit internal. "Karena itu, nilai-nilai sipil perlu dikembalikan," pungkasnya. Usulan Rocky ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Polri.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto menargetkan ambisius: pembangunan 2.000 desa nelayan rampung pada akhir 2026. Target ini bukan sekadar angka, melainkan harapan besar untuk mendongkrak ekonomi sekitar 16 juta jiwa, termasuk para nelayan dan keluarganya.

Dalam pidatonya di Munas ke-6 PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menjelaskan detail program ini. "Harapan kita tahun depan akhir bisa sampai 2.000 desa nelayan. Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan, kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak, berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilanya akan meningkat," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjanjikan fasilitas lengkap di setiap desa nelayan, mulai dari pabrik es, cold storage, hingga infrastruktur dermaga yang memadai. Ia mencontohkan keberhasilan program serupa di Biak, Papua, di mana penghasilan nelayan melonjak signifikan, bahkan ada yang mencapai 100%.

Selain sektor perikanan, pemerintah juga fokus pada pengembangan tambak seluas 20.000 hektare di Pantura Jawa Barat. Inisiatif ini diharapkan membuka 130.000 lapangan kerja baru. Di sektor pertanian, program cetak sawah baru juga menunjukkan progres positif, dengan realisasi 280.000 hektare dari target 48.000 hektare. Dengan berbagai program ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor maritim dan pertanian.

Politica News – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala perbedaan politik. Hal ini disampaikannya dalam acara akad massal KPR FLPP di Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025), di mana ia menekankan pentingnya kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan para pemimpin dan pejabat publik untuk tidak terjebak dalam dendam politik. Ia menganalogikan kontestasi politik seperti pertandingan sepak bola, di mana hanya ada satu pemenang. Namun, usai pertandingan, semua pihak harus bersatu kembali demi kemajuan bangsa.

"Saya kira, kita harus dewasa dalam berpolitik, bernegara," ujar Prabowo. "Kita boleh berbeda partai, tapi kalau untuk kepentingan rakyat, kita harus kerja sama."

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk gubernur DKI Jakarta yang mungkin berasal dari partai politik yang berbeda. Hal ini sejalan dengan visinya untuk membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan politik.

Politica News – Kericuhan yang mewarnai pembukaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025) lalu, menuai keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Ka’bah (AMK), Joko Purwanto, bahkan mendesak para ulama untuk angkat bicara terkait kondisi partai berlambang Ka’bah tersebut.

Joko Purwanto secara khusus menyoroti peran ulama dari Nahdlatul Ulama (NU), Perti, Muslimin Indonesia, dan Syarikat Islam. Menurutnya, suara para ulama sangat dibutuhkan untuk mengembalikan PPP ke khittah perjuangan awal. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas proses pengambilan keputusan dalam muktamar yang dinilai jauh dari nilai-nilai Islam, kesantunan, dan akhlakul karimah.

Lebih lanjut, Joko mengenang pengalamannya saat pertama kali bergabung dengan PPP. Ia melihat sosok-sosok politisi yang humble, tawadu, dan menjunjung tinggi adab dalam berpolitik, seperti Hamzah Haz dan Suryadharma Ali. Namun, menurutnya, nilai-nilai tersebut mulai luntur seiring berjalannya waktu.

"Setelah era Suryadharma Ali, semuanya luntur," tegas Joko. Ia menyoroti praktik transaksional dalam pemilihan ketua umum, di mana pengurus cabang sebagai pemegang hak suara cenderung memilih berdasarkan "mahar" yang diterima, bukan berdasarkan kapasitas dan integritas calon. "Ini sudah menyimpang dari prinsip Islam," imbuhnya.

Kericuhan yang terjadi dalam Muktamar X PPP menjadi sorotan tajam, dengan adu jotos dan aksi lempar kursi yang mencoreng citra partai. Desakan agar ulama turun tangan diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengembalikan PPP ke jalan yang benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam berpolitik.

Politica News – Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025). Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, di sela-sela persiapan puncak Munas, Minggu (28/9/2025).

Muzammil menjelaskan bahwa PKS sebenarnya mengundang Prabowo untuk hadir pada acara pembukaan Munas pada Minggu malam. Namun, karena kesibukan Prabowo yang baru saja kembali dari lawatan luar negeri, kehadirannya baru bisa dipastikan pada Senin pagi. "Alhamdulillah, Insya Allah Munas ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto, beliau besok hadir Insya Allah," ujar Muzammil kepada awak media.

Kehadiran Prabowo di Munas PKS ini tentu menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah sinyal kuat akan semakin eratnya hubungan antara PKS dan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Apalagi, PKS menjadi salah satu partai yang cukup vokal dalam mengkritisi pemerintahan sebelumnya.

Selain Prabowo, Muzammil juga mengungkapkan bahwa sejumlah pimpinan partai politik lain dan pimpinan lembaga negara juga dijadwalkan akan hadir pada acara Munas VI PKS tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PKS ingin membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen bangsa.

Munas VI PKS ini sendiri menjadi momentum penting bagi partai berlambang bulan sabit kembar itu untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi partai ke depan. Selain itu, Munas juga akan menjadi ajang untuk memilih kepengurusan baru PKS periode 2025-2030. Informasi lengkap mengenai susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS periode 2025-2030 dapat diakses melalui Politica News.