Bekasi Bergolak, Warga Tak Terlantar: Layanan Publik Tetap Prima!

Politica News – Kabupaten Bekasi tengah menjadi sorotan tajam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi dan sejumlah pihak terkait pada Kamis (18/12). Namun, di tengah gejolak politik yang mengguncang pucuk pimpinan daerah, roda pelayanan publik di seluruh perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dipastikan tetap berputar normal, menjamin warga tidak terlantar dan hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan dasar tetap terpenuhi.

Suasana di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, khususnya di Cikarang, memang tak sepenuhnya sama. Ruang kerja Bupati Bekasi, yang kini disegel oleh penyidik KPK, menjadi saksi bisu dari drama hukum yang sedang berlangsung, dijaga ketat oleh petugas keamanan. Pemandangan ini kontras dengan hiruk pikuk aktivitas di bagian lain perkantoran, di mana para pegawai tetap menjalankan tugasnya. Dinas-dinas vital seperti Cipta Karya, Binamarga, dan Disbudpora, meskipun beberapa ruangannya turut disegel, tetap berupaya memberikan layanan optimal kepada masyarakat.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Hudaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas. "Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya, menepis kekhawatiran akan lumpuhnya birokrasi di tengah badai hukum. Ia memastikan seluruh agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, termasuk pelaksanaan apel Hari Bela Negara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, berlangsung tanpa hambatan berarti.

Wakil Bupati Asep Surya Atmaja sendiri, usai memimpin apel, mengakui bahwa situasi ini baru baginya dan menjadi tantangan tersendiri. "Yang pasti hari ini aktivitas di Kabupaten Bekasi tetap seperti biasa, pemerintahan berjalan dengan normal dan lancar," katanya, mencoba menenangkan suasana dan memberikan kepastian kepada publik. Ia menambahkan bahwa hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum (APH) mengenai OTT tersebut, hanya laporan internal tentang penyegelan ruang dinas. "Saya belum bisa bilang apa-apa karena informasinya juga baru, beritanya baru rilis dan masih simpang siur. Mudah-mudahan baik-baik saja. Belum ada konfirmasi dari APH, mungkin biar ditangani lebih lanjut, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," imbuhnya, menunjukkan sikap hati-hati namun kooperatif terhadap proses hukum.

Asep juga berbagi informasi tentang komunikasinya terakhir dengan Bupati Ade Kuswara Kunang dua hari sebelumnya. Saat itu, komunikasi hanya sebatas tugas rutin dan agenda dinas, tanpa ada indikasi masalah besar yang akan terjadi. "Saya waktu komunikasi itu diberitahukan untuk agenda disposisi ke Babelan karena beliau akan ke Bandung. Sebatas itu saja," kenangnya, menyoroti betapa mendadaknya peristiwa ini bahkan bagi orang terdekat dalam pemerintahan.

Operasi senyap KPK di Kabupaten Bekasi dilaporkan telah mengamankan setidaknya 10 orang, termasuk Bupati Bekasi, untuk pemeriksaan intensif. Penyegelan ruang kerja Bupati, Dinas Cipta Karya, Dinas Binamarga, serta Disbudpora menjadi bukti nyata keseriusan penegak hukum dalam menindak dugaan korupsi.

Meskipun demikian, semangat untuk menjaga stabilitas dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Kabupaten Bekasi, di tengah badai hukum yang menerpa pucuk pimpinan, berupaya keras memastikan roda pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas, sembari menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Ini adalah cerminan dari komitmen birokrasi untuk tetap melayani, bahkan di saat-saat paling krusial.

---