Politica News – Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai memiliki peran krusial dalam menekan angka kebocoran pajak di Indonesia. Alih-alih membentuk lembaga ad hoc, penguatan peran Kejagung dan institusi penegak hukum yang sudah ada dianggap sebagai langkah yang lebih efektif.
Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Hanafi Amrani, menekankan pentingnya mengoptimalkan kinerja lembaga yang sudah mapan. "Pemerintah semestinya mengoptimalkan lembaga yang ada. Ditjen Pajak dioptimalkan, Kejagung dioptimalkan, BPK, dan BPKP juga ikut mengawasi. Kecurangan dan kongkalikong dengan petugas pajak harus disikat," tegasnya, seperti dikutip politicanews.id, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya, pembentukan lembaga baru tidak serta merta menjamin efektivitas. Justru, dengan memperkuat sinergi dan memaksimalkan potensi lembaga yang sudah ada, pemerintah dapat lebih efektif dalam memberantas praktik kecurangan pajak yang merugikan negara.
Tinggalkan komentar