Politica News – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk bertindak transparan dalam kasus beras oplosan yang melibatkan perusahaan besar. Desakan ini muncul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengindikasikan adanya keterlibatan korporasi besar dalam praktik curang tersebut.
Daniel Johan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menyembunyikan identitas pelaku, terutama jika perusahaan besar terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat. "Ini adalah masalah serius karena menyangkut kebutuhan pokok yang vital," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Legislator dari PKB ini menegaskan bahwa praktik beras oplosan merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen dan merugikan petani serta pelaku usaha yang jujur. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengungkap nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Related Post
"Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha," tegasnya.
Daniel Johan menambahkan, pengungkapan kasus ini akan memberikan efek jera bagi pelaku lain dan melindungi masyarakat dari praktik serupa di masa depan. Ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras di pasaran guna mencegah terjadinya praktik oplosan.
Tinggalkan komentar