Politica News – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam atas dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perusakan ekosistem yang terjadi dinilai sebagai ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di kawasan konservasi yang terkenal akan keindahannya itu. Ratna menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, terutama di surga biodiversitas seperti Raja Ampat, sama sekali tidak bisa ditoleransi.
"Kegiatan pertambangan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan merusak lingkungan di Raja Ampat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan warisan ekologis bangsa kita," tegas Ratna dalam pernyataan resminya, Sabtu (7/6/2025). Ia menambahkan bahwa tindakan tegas dan terukur harus segera diambil untuk melindungi aset alam Indonesia yang tak ternilai harganya tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat empat perusahaan tambang nikel beroperasi di Pulau Gag dan pulau-pulau sekitarnya. Keempatnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, fakta mengejutkan terungkap: hanya tiga perusahaan yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan tata kelola pertambangan di wilayah tersebut. Apakah ada celah hukum yang memungkinkan praktik-praktik pertambangan yang merusak lingkungan? Pertanyaan ini mendesak untuk dijawab dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Related Post
Ratna mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana harus dipertimbangkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Lebih jauh, ia juga meminta agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat ditingkatkan secara signifikan. Nasib Raja Ampat, paru-paru dunia bawah laut, tidak bisa dibiarkan dipertaruhkan demi kepentingan ekonomi sesaat.
Tinggalkan komentar