Politica News – Kehebohan melingkupi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/5/2025). Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri. Sorotan tajam tertuju pada agenda utama pertemuan tersebut: percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Suasana rapat yang tertutup rapat ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan pengamat politik.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan sedikit bocoran kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut difokuskan pada pembahasan strategi percepatan pelaksanaan Inpres tersebut. "Tujuh poin tugas Kementerian Desa dan PDT dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menjadi fokus utama laporan kami kepada Bapak Presiden," ungkap Yandri.
Lebih lanjut, Yandri memaparkan langkah konkret yang telah diambil kementeriannya. Surat edaran telah diterbitkan untuk mendorong pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) guna membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Detail prosedur, mulai dari peserta hingga agenda, telah diatur secara rinci dalam surat edaran tersebut.
Tantangan pendanaan pembentukan koperasi juga tak luput dari perhatian. Yandri mengakui adanya kendala dalam pengurusan akta notaris di beberapa desa. Namun, ia menjelaskan bahwa solusi telah ditemukan, baik melalui bantuan CSR, pemerintah daerah, maupun alokasi dana desa. "Dana operasional pemerintahan desa sebesar 3 persen dari Dana Desa dapat digunakan untuk keperluan ini, termasuk biaya notaris yang telah diseragamkan sebesar Rp 2.500.000 dan biaya operasional Musdesus," jelasnya.
Target ambisius pun dicanangkan: seluruh Musdesus ditargetkan rampung pada akhir Mei 2025. Setelahnya, proses akan berlanjut ke pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Desa juga tengah gencar melakukan pemetaan potensi desa untuk memastikan koperasi yang dibentuk sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal. "Kita akan pastikan koperasi ini sesuai dengan potensi desa, apakah pertanian, peternakan, atau hortikultura," tegas Yandri.
Pertemuan tertutup ini memicu pertanyaan mendalam tentang strategi pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih. Apakah program ini akan berjalan efektif dan mampu mencapai target yang dicanangkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi prioritas utama pemerintah saat ini, dan pertemuan di Istana tersebut menjadi bukti nyata komitmen tersebut.
Tinggalkan komentar