politicanews.id – Fenomena El Nino yang mengancam pasokan listrik di Sulawesi Selatan telah membuka mata akan urgensi pengembangan energi bersih jangka panjang. Para ahli mendesak pemerintah untuk serius menggarap potensi panas bumi sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Managing Director Energy Shift Institute ESI Putra Adhiguna menegaskan panas bumi adalah opsi strategis meski membutuhkan persiapan matang.
Krisis energi di Sulsel menjadi bukti nyata kerapuhan sistem kelistrikan. Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Poso Bakaru Malea dan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro PLTM di wilayah tersebut merasakan dampak langsung El Nino. Data PLN menunjukkan kapasitas daya pembangkit hidro anjlok drastis dari 850 MW menjadi hanya 250 MW. Penurunan signifikan 600 MW ini memicu kekhawatiran serius akan stabilitas pasokan listrik.
Menanggapi kerentanan ini Putra Adhiguna memaparkan diversifikasi sumber energi terbarukan sangat krusial. Pembangkit listrik tenaga bayu PLTB misalnya sangat menjanjikan di daerah berangin kencang seperti Sulsel atau Nusa Tenggara Timur NTT. Sementara itu PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai BESS memiliki potensi besar di berbagai wilayah terutama yang memiliki lahan luas.
Pemerintah tak tinggal diam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan komitmennya untuk merevisi regulasi demi memacu investasi di sektor panas bumi. Insentif pajak akan diberikan untuk proyek-proyek PLTP guna mempercepat pengembangannya.
Dua regulasi utama yang akan dirombak adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Peraturan Presiden Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Bahlil menegaskan langkah ini adalah bagian dari upaya memangkas birokrasi berbelit yang selama ini menghambat kemajuan PLTP di Indonesia.
Tinggalkan komentar