Kendaraan ODOL Bikin Rugi Triliunan Rupiah

Kendaraan ODOL Bikin Rugi Triliunan Rupiah

politicanews.id – Fenomena kendaraan bermuatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) kini menjadi ancaman serius bagi ketahanan infrastruktur di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa praktik ilegal ini menjadi penyebab utama cepatnya kerusakan pada jaringan jalan nasional maupun jalan tol di seluruh tanah air.

Dody menjelaskan bahwa jika aturan mengenai kendaraan ODOL ini diperketat melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), maka usia pakai jalan akan meningkat secara signifikan. Langkah tegas ini diharapkan mampu menghentikan siklus kerusakan jalan yang terus berulang akibat beban kendaraan yang melampaui kapasitas.

Kendaraan ODOL Bikin Rugi Triliunan Rupiah
Gambar Istimewa : img.antaranews.com

Dampak ekonomi dari masalah ini pun sangat mengerikan. Javid Hurriyanto dari Ditjen Bina Marga menyebutkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kendaraan ODOL mencapai angka fantastis yakni Rp43 triliun setiap tahunnya. Angka ini merupakan beban berat bagi negara yang seharusnya bisa dialihkan untuk sektor lain.

COLLABMEDIANET

Pemerintah berencana mengalihkan anggaran pemeliharaan jalan yang membengkak tersebut untuk pembangunan fasilitas publik lainnya. Dana yang selama ini habis hanya untuk menambal jalan rusak akibat ODOL nantinya bisa digunakan untuk membangun sekolah hingga sistem irigasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa daya rusak kendaraan ODOL terhadap infrastruktur sangatlah ekstrem. Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati menyebutkan bahwa tingkat kerusakan yang ditimbulkan memiliki pengaruh pangkat empat terhadap umur rencana jalan dan jembatan. Hal ini menyebabkan standar pelayanan minimal jalan tol sulit terpenuhi karena kerusakan terjadi jauh lebih cepat dari jadwal pemeliharaan yang direncanakan.

Sebagai solusi, pemerintah tengah menggodok regulasi baru melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026 untuk memperkuat logistik nasional dan menindak tegas pelanggar. Selain itu, DPR melalui Komisi V juga menekankan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran ini tidak boleh hanya ditimpakan kepada sopir di lapangan. Pemilik kendaraan serta pemilik barang harus ikut bertanggungika atas dampak kerusakan yang mereka timbulkan terhadap fasilitas negara.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar