politicanews.id – Impian anak muda Bali untuk memperbaiki ekonomi keluarga lewat jalur kerja di luar negeri kini mendapat angin segar. DPRD Bali tengah bergerak cepat mendorong pemerintah provinsi agar segera menyediakan akses modal dengan bunga rendah bagi calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengungkapkan bahwa kendala biaya keberangkatan seringkali menjadi tembok besar bagi mereka yang sebenarnya memiliki kompetensi. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menggandeng lembaga keuangan lokal seperti koperasi hingga Lembaga Perkreditan Desa atau LPD untuk menyediakan skema pembiayaan yang ringan.
Strategi unik juga disiapkan guna meminimalkan risiko gagal bayar. Suwirta menyarankan adanya kerja sama dengan perusahaan penempatan tenaga kerja agar cicilan pinjaman dapat langsung dipotong dari gaji pekerja setelah mereka resmi bekerja di luar negeri. Dengan sistem potong gaji ini, aliran dana ke bank pemberi kredit akan lebih terjamin.
Related Post
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR khusus penempatan pekerja migran. Program ini memungkinkan calon pekerja mendapatkan plafon pinjaman hingga Rp100 juta untuk menutupi biaya dokumen, pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi.
Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masalah penjaminan dan mitigasi risiko kredit macet. Menariknya, muncul ide untuk melibatkan unsur adat di Bali sebagai penguat jaminan. Jika skema pembiayaan ini terikat dengan kekuatan hukum adat, maka tingkat kepercayaan lembaga keuangan diprediksi akan meningkat tajam.
Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai keterbatasan ekonomi sehingga masyarakat kurang mampu tetap memiliki kesempatan emas untuk meraih kesejahteraan di mancanegara tanpa harus terbentur masalah modal awal.
Tinggalkan komentar