Politica News – Penerapan kebijakan zero Over Dimension Over Load (ODOL) tanpa peta jalan yang komprehensif bak macan ompong, demikian tegas Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno. Pernyataan tersebut disampaikan Djoko di Jakarta, Rabu (10/6/2025), mengingat minimnya operasional jembatan timbang yang menjadi tulang punggung pengawasan.
Djoko menyoroti lemahnya infrastruktur pengawasan ODOL. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), atau yang lebih dikenal sebagai jembatan timbang, banyak yang tak berfungsi optimal. Bukannya menjadi benteng pengendalian, UPPKB justru menjadi simbol belaka. Data tahun 2021 menunjukkan fakta pahit: hanya sekitar 88 dari 134 jembatan timbang yang beroperasi. Kondisi ini, menurut Djoko, membuat pengemudi truk enggan untuk diperiksa, menciptakan celah bagi pelanggaran ODOL untuk terus terjadi.
Lebih lanjut, Djoko menekankan urgensi revitalisasi jembatan timbang dan penyusunan roadmap yang terukur. Tanpa keduanya, cita-cita zero ODOL hanya akan menjadi angan-angan. Ia mempertanyakan efektivitas sanksi dan penegakan hukum jika alat kontrolnya sendiri masih carut-marut. Ke depan, Djoko berharap pemerintah tak hanya mengeluarkan kebijakan, namun juga memastikan implementasinya didukung oleh infrastruktur dan strategi yang matang. Tanpa itu, ancaman kerusakan infrastruktur akibat ODOL akan terus membayangi, dan janji zero ODOL hanya akan menjadi bualan semata. Pertanyaannya, akankah pemerintah serius mewujudkan janji tersebut? Ataukah zero ODOL hanya akan menjadi mimpi di siang bolong?
Tinggalkan komentar