Politica News – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan apresiasi terhadap pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/2). Khofifah meyakini bahwa dialog lintas ormas dan tokoh keagamaan nasional ini akan semakin memperkokoh harmoni bangsa.
Khofifah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU), menyatakan optimismenya bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan lintas organisasi kemasyarakatan demi mewujudkan Indonesia yang damai. "Pertemuan ini sangat positif. Bapak Presiden Prabowo meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan lintas ormas, tokoh pesantren, serta tokoh Islam di Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Rabu.
Menurut Khofifah, kehadiran para tokoh ormas Islam memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menekankan bahwa intensitas silaturahim yang tinggi akan semakin mempererat persatuan bangsa. "Silaturahim ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, terlebih seperti sekarang ini bersama Bapak Presiden Prabowo," imbuhnya.
Related Post
Khofifah juga menyoroti peran aktif para pimpinan lintas ormas Islam dalam berbagai program strategis nasional, seperti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran wali asuh dan wali asrama untuk Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur, serta sinergi dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Ia berharap pertemuan ini akan menghasilkan rumusan rencana aksi bersama yang berdampak nyata bagi bangsa, negara, dan masyarakat. "Pertemuan ini insyaallah akan menjadi pertemuan yang produktif antara pimpinan lintas organisasi kemasyarakatan Islam dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta," katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah. Informasi ini dilansir dari politicanews.id, mengutip laporan dari Kantor Berita ANTARA.
Tinggalkan komentar