Politica News – Desakan 17+8 tuntutan rakyat yang bergema di berbagai platform, baik daring maupun luring, mendapat respons serius dari PDI Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng moncong putih ini menyatakan akan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan menjawab tuntutan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PDIP dalam menjalankan amanat konstitusi dan menjawab keresahan publik yang disuarakan sejumlah influencer mewakili koalisi masyarakat sipil.
Fraksi PDIP di DPR RI menganggap tuntutan tersebut sebagai hal yang krusial. Sebagai bentuk nyata keseriusan, PDIP mendukung penuh dan aktif berpartisipasi dalam reformasi kelembagaan DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Lebih dari itu, komitmen PDIP diwujudkan melalui kesepakatan bersama fraksi-fraksi lain untuk menghentikan sementara tunjangan perumahan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dan komisi DPR.
Hal ini disampaikan langsung oleh Puan Maharani seusai memimpin rapat pimpinan DPR. "Saya baru saja memimpin rapat untuk membahas transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pernyataan tersebut menunjukkan kesigapan PDIP dalam merespon gelombang aspirasi publik dan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal serta menjadikan aspirasi rakyat sebagai masukan berharga dalam proses pengambilan kebijakan. Langkah ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Tinggalkan komentar