Politica News – Polemik penonaktifan lima anggota DPR oleh partai politiknya berbuntut panjang. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers Jumat (5/9/2025) mengungkapkan langkah tegas pimpinan DPR. Dasco menyatakan, pimpinan DPR telah menginstruksikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi erat dengan mahkamah partai politik terkait. Koordinasi ini difokuskan pada proses pemeriksaan terhadap Sahroni, Nafa Urbach, Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang dinonaktifkan buntut pernyataan kontroversial mereka.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut resmi atas keputusan partai politik masing-masing. Sebelumnya, MKD DPR telah bergerak cepat dengan mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR. Surat tersebut berisi instruksi penghentian gaji dan fasilitas tunjangan bagi kelima anggota dewan yang telah dinonaktifkan, sebagaimana diungkapkan Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam. Koordinasi intensif antara MKD DPR dan mahkamah partai politik diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Nasib kelima anggota dewan kini berada di ujung tanduk, menunggu hasil koordinasi dan proses pemeriksaan lebih lanjut. Publik pun menanti kejelasan proses hukum ini dan konsekuensi yang akan dihadapi para anggota dewan tersebut.
Tinggalkan komentar