politicanews.id – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid baru-baru ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam menyikapi dugaan operasional layanan internet tak berizin di wilayah Sikakap Kepulauan Mentawai. Pemerintah, tegas Meutya, akan senantiasa menjunjung tinggi jalur hukum yang sedang berjalan. Namun di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital juga melihat adanya urgensi untuk menerapkan strategi pembinaan.
Pendekatan pembinaan ini muncul sebagai langkah strategis yang mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah tersebut. Komdigi berpandangan bahwa selain penegakan hukum, perlu ada upaya edukasi serta pengembangan bagi masyarakat setempat. Meutya Hafid menekankan bahwa langkah ini diambil dalam koridor wewenang Komdigi dan tidak akan mencampuri independensi proses hukum yang sedang berlangsung. Ini adalah upaya mencari solusi komprehensif tanpa mengesampingkan aspek legal yang berlaku.
Tinggalkan komentar