politicanews.id – Institute for Policy Studies (IPS) mengungkap strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan biasa. Pendekatan ini disebut merefleksikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui konsep pertumbuhan yang dipimpin negara atau state-led growth. Visi ini mengintegrasikan industrialisasi, investasi, dan penguatan kedaulatan ekonomi sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Model state-led growth menempatkan pemerintah sebagai aktor kunci yang secara aktif mengarahkan laju pembangunan. Ini dilakukan melalui intervensi langsung, suntikan modal investasi, dan kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang strategis. Menurut Peneliti IPS, Dr. Indra Kusumawardhana, langkah ini memastikan industrialisasi, investasi, dan kedaulatan ekonomi tidak saling berbenturan, melainkan saling melengkapi demi mengukuhkan kapasitas ekonomi bangsa.
"Arah ekonomi Presiden Prabowo jauh melampaui sekadar mengejar pertumbuhan sesaat. Ini tentang membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh, sesuai mandat konstitusi," ujar Indra. Ia menambahkan, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan intervensi negara benar-benar memicu produktivitas, memperdalam industrialisasi, dan meningkatkan daya tawar ekonomi Indonesia di kancah global.
Related Post
Dalam kajiannya, IPS menekankan bahwa pendekatan state-led growth bukan berarti menyingkirkan mekanisme pasar. Sebaliknya, negara bertindak sebagai pemandu pembangunan. Implementasinya terlihat dari fokus pada hilirisasi, percepatan investasi, pengembangan industri domestik, serta pengelolaan sektor-sektor strategis. Semua ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di saat yang sama, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal, kepastian kebijakan, stabilitas makroekonomi, serta keterbukaan terhadap investasi dan teknologi global, sebuah konsep yang dikenal sebagai state-guided market.
Data menunjukkan optimisme. Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,61 persen secara tahunan pada triwulan pertama 2026, melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,87 persen. Realisasi investasi juga mencapai angka fantastis Rp498,8 triliun, dengan investasi hilirisasi menyumbang Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional.
Namun, IPS mengingatkan bahwa kualitas pertumbuhan masih perlu ditingkatkan. Meskipun pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,04 persen adalah sinyal positif, hilirisasi harus didorong lebih jauh menuju industrial deepening. Ini berarti pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi, transfer teknologi yang masif, penguatan rantai pasok domestik, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan.
IPS menyimpulkan bahwa kesuksesan strategi ekonomi pemerintah akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, IPS merekomendasikan agar investasi hilirisasi diarahkan untuk menghasilkan dampak produktif yang nyata. Belanja pemerintah harus lebih selektif dan berbasis produktivitas, sementara strategi kedaulatan ekonomi tetap terbuka terhadap investasi dan teknologi global, namun dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional.
Tinggalkan komentar