Politica News – Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas. Sejumlah pimpinan Majelis DPP PPP, ulama, dan kiai se-Indonesia secara tegas meminta Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, untuk mengurungkan niatnya maju dalam Muktamar X. Desakan ini mencuat tajam, mengungkapkan keretakan di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.
Sekretaris Majelis Syariah PPP, Kiai Fadholan Musyaffa’, menjadi corong suara para ulama yang merasa aspirasi mereka diabaikan. Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap Mardiono yang dinilai kerap mengabaikan saran-saran dari para ulama dan kiai PPP. "Tidak dihiraukannya saran-saran majelis DPP partai yang telah disampaikan secara tersurat kepada Plt ketua umum sebanyak 4 kali, terkait pencalegan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan pilpres, dan percepatan muktamar," tegas Kiai Fadholan, Kamis (18/9/2025).
Lebih lanjut, Kiai Fadholan menyoroti ketidaktransparanan Mardiono dalam menindaklanjuti hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas II) PPP pada 13-15 Desember 2024 di Jakarta. Hasil dan rekomendasi Mukernas, yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh kader di tingkat daerah, justru diabaikan. "Yang semestinya hasil dan rekomendasi mukernas ini disosialisasikan kepada DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia agar mereka memahami dan menyikapi rekomendasi-rekmonendasi itu," ujarnya dengan nada kecewa.
Desakan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai pertarungan sengit yang akan terjadi dalam Muktamar X PPP. Ketidakharmonisan antara pimpinan partai dengan para ulama dan kiai menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup signifikan dalam hal strategi dan arah kepemimpinan partai ke depan. Akankah Mardiono mengindahkan desakan tersebut? Pertanyaan ini menjadi teka-teki yang menarik untuk disimak menjelang Muktamar X PPP. Situasi ini tentu saja akan mewarnai dinamika politik internal PPP dan berpotensi mempengaruhi peta politik nasional.
Tinggalkan komentar