Politica News – Pengakuan mengejutkan datang dari aktivis senior Arief Poyuono. Ia membongkar dugaan praktik pungli dan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dalam dialog spesial "Eks Wamenaker Korupsi & Bersih-bersih Prabowo" di iNews TV, Selasa (26/8/2025), Arief membeberkan pengalamannya menerima aduan dari seorang pengusaha Surabaya yang dipaksa membayar hingga Rp1 miliar untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.
Arief menegaskan, program sertifikasi K3 seharusnya gratis dan diwajibkan oleh Depnaker untuk melatih para pegawai. "K3 itu mandatori dari Depnaker untuk melatih pegawai, dan harusnya gratis. Tapi kawan saya dimintai Rp1 miliar. Begitu saya konfirmasi lewat video call, orang Kemenaker pusat langsung grogi dan akhirnya dibatalkan," ungkap Arief. Pengakuan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik korupsi yang merajalela di tubuh Kemnaker, mengingat sebelumnya KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 yang sama. Pernyataan Arief pun menjadi sorotan tajam, mengingatkan kita pada pentingnya pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas praktik pungli yang merugikan masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa besarnya potensi kerugian negara dan betapa sulitnya iklim usaha yang sehat di tengah praktik-praktik koruptif seperti ini. Publik pun menantikan langkah tegas pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku.
Tinggalkan komentar