Politica News – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terkait maraknya Wakil Menteri (Wamen) yang juga menjabat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia melihat fenomena ini sebagai potensi pemicu kecemburuan sosial di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor. "Bayangkan, masyarakat berjuang menghadapi PHK, sementara elite justru menikmati pesta jabatan dan tambahan penghasilan," ujarnya dengan nada prihatin, Sabtu (12/7/2025).
Guntur mempertanyakan etika dan efektivitas sistem yang memungkinkan Wamen merangkap jabatan. Menurutnya, gaji Wamen yang berasal dari APBN, ditambah lagi pendapatan sebagai komisaris BUMN, merupakan bentuk "pesta pora" di tengah kesulitan ekonomi yang dialami banyak warga. "Mereka sudah mendapat penghasilan sebagai Wamen, lalu diberi lagi posisi komisaris yang kerjanya tidak jelas, dan menghasilkan pendapatan tambahan. Semua uang itu kan dari uang rakyat," tegasnya.
Ia menekankan betapa ironisnya situasi ini, di mana banyak anak muda dan profesional kesulitan mencari pekerjaan, sementara elite pemerintahan justru menikmati kelimpahan jabatan dan pendapatan. "Anak muda susah cari kerja, sementara elite berpesta pora. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga soal keadilan sosial," sambung Guntur. Lebih lanjut, ia menyoroti potensi pelanggaran aturan dan prinsip manajemen profesional dengan adanya rangkap jabatan tersebut. "Belum lagi soal kepatuhan pada aturan dan prinsip profesionalisme, rangkap jabatan ini jelas bermasalah," pungkasnya. Kritik Guntur ini menjadi sorotan tajam terhadap praktik yang dianggapnya tidak adil dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Tinggalkan komentar