Kategori: Politik

politicanews.id – Ancaman serius kini membayangi kesehatan masyarakat Indonesia. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas, telah meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut ISPA secara drastis. Para ahli kesehatan mendesak warga untuk segera mengambil langkah perlindungan diri demi menjaga paru-paru dari dampak buruk polusi udara ekstrem ini.

Fenomena karhutla bukan sekadar bencana lingkungan semata namun juga krisis kesehatan yang nyata. Partikel-partikel halus dalam asap yang terhirup dapat merusak sistem pernapasan memicu batuk sesak napas hingga penyakit serius lainnya. Kondisi ini menuntut kewaspadaan tinggi terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak lansia dan penderita asma.

Menanggapi situasi genting ini Kementerian Kesehatan tidak tinggal diam. Sejak Jumat 21 Agustus tim medis dan bantuan kesehatan telah dikerahkan ke berbagai daerah terdampak. Upaya penanganan dan mitigasi dampak kesehatan terus digencarkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan layanan medis yang memadai. Warga diimbau untuk selalu memantau kualitas udara dan mengikuti anjuran kesehatan dari pemerintah setempat.

politicanews.id – Kisah dramatis seorang wanita warga negara Rusia yang berhasil melarikan diri dari cengkeraman jaringan penipuan kejam di Myanmar kini memasuki babak baru. Maria Ts yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di perbatasan Thailand akhirnya secara resmi diakui sebagai korban perdagangan orang sebuah langkah krusial menuju pemulihan dan kepulangannya.

Ilya Ilyin Kepala Bagian Konsuler Kedutaan Rusia di Thailand mengonfirmasi perkembangan penting ini pada Senin lalu. Menurutnya Komisi Khusus Bidang Sosial Thailand secara resmi mengakui Maria sebagai korban perdagangan manusia. Pengakuan ini membuka jalan bagi Maria untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memulai proses repatriasi.

Setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Maria kini telah dipindahkan ke pusat bantuan korban. Ini merupakan prosedur standar bagi para korban perdagangan orang yang membutuhkan pendampingan dan dukungan psikososial. Status resmi sebagai korban TPPO sangat krusial agar Maria dapat meninggalkan Thailand secara legal dan aman. Proses ini juga mengharuskan Maria untuk tinggal sementara di pusat bantuan tersebut.

Maria ditemukan dalam kondisi babak belur di Kota Mae Sai Thailand pada 9 Agustus lalu. Diduga kuat ia menjadi korban penganiayaan saat berupaya melarikan diri dari wilayah yang dikenal sebagai sarang operasi penipuan di negara tetangga Myanmar.

Dalam perjuangannya Maria tidak sendiri. Ia menerima dukungan penuh dari staf konsulat kehormatan Rusia di Chiang Mai serta para relawan yang peduli. Dengan bantuan ini Maria berharap dapat segera kembali ke tanah airnya dan memulai hidup baru setelah pengalaman pahit yang menimpanya.

politicanews.id – Bank Indonesia gencar mengukuhkan peran vital perempuan dalam menggerakkan roda ekonomi kelompok subsisten. Ini bukan sekadar program biasa namun sebuah strategi cerdas untuk membuka akses keuangan formal yang selama ini sulit dijangkau mayoritas anggota kelompok tersebut.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan rekomendasi penting ini tertuang dalam kajian "Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia". Kajian ini merupakan hasil kolaborasi BI dan Women’s World Banking yang dijadwalkan rampung pada tahun 2025. Menurut Filianingsih inisiatif ini dirancang khusus menjangkau masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari layanan finansial melalui pendekatan kelompok yang menumbuhkan kebersamaan kepercayaan dan kemandirian.

Kajian tersebut merekomendasikan penguatan Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif bagi Kelompok Subsisten yang telah diimplementasikan BI sejak 2021 dan kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri. Penelitian ini mendalami bagaimana norma gender struktur kepemimpinan kelompok serta akses terhadap pelatihan dan layanan keuangan memengaruhi partisipasi dan manfaat ekonomi yang diterima pelaku usaha mikro khususnya perempuan.

Filianingsih menguraikan tiga tahapan utama pemberdayaan. Pertama tahap persiapan dengan prinsip kesetaraan Akses Partisipasi Kontrol dan Manfaat sebagai dasar pemetaan kondisi partisipasi perempuan. Kedua tahap implementasi yang mendorong representasi dan kepemimpinan perempuan demi membangun solidaritas dan kepercayaan diri. Pemanfaatan teknologi digital juga harus adaptif dan inklusif memperhatikan kesenjangan literasi antara laki-laki dan perempuan. Ketiga tahap monitoring dan evaluasi yang secara eksplisit mengukur perubahan serta dampak program dari perspektif gender.

Dengan pendekatan Women-Centered Design kajian ini melibatkan sembilan kelompok binaan BI di DKI Jakarta Bangka Belitung Sulawesi Tengah dan Bali. Survei bersama BI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengungkap fakta menarik bahwa norma gender masih membatasi ruang dan waktu perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok maupun mengembangkan usaha. Perempuan masih menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan domestik dan perawatan tanpa bayaran seperti mengasuh anak merawat lansia atau anggota keluarga yang sakit.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya bergantung pada program semata tetapi juga dukungan ekosistem dari keluarga dan lingkungan sekitar. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan pemberdayaan perempuan tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional. Ketika perempuan memperoleh akses terhadap pembiayaan pengetahuan teknologi pasar dan ruang untuk mengambil keputusan manfaatnya meluas ke keluarga masyarakat bahkan perekonomian negara.

Senior Policy Strategist Southeast Asia Women’s World Banking Desi Vicianna menambahkan kelompok dengan representasi perempuan dan laki-laki yang lebih setara memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan termasuk pengelolaan keuangan usaha. Menurutnya kepemimpinan yang mendorong representasi perempuan pencatatan usaha yang transparan serta keterhubungan dengan lembaga keuangan formal menjadi faktor penting dalam membantu perempuan mengembangkan potensi ekonominya.

Sebagai tindak lanjut BI dan Women’s World Banking menyempurnakan pedoman Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Subsisten dengan memperkuat pendekatan responsif gender. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi 46 Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki di berbagai daerah termasuk melalui pelatihan dan pendampingan.

Melalui penguatan kajian dan pedoman ini BI dan Women’s World Banking mendorong terciptanya ekosistem pemberdayaan ekonomi yang semakin inklusif dan responsif gender. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha kelompok subsisten sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi mengambil keputusan dan memperoleh manfaat ekonomi dari perkembangan usahanya.

politicanews.id – Universitas Nusa Cendana Undana kini menggebrak dengan inovasi luar biasa demi melahirkan para wirausahawan tangguh di Nusa Tenggara Timur. Melalui inkubator bisnis canggihnya Undana siap membangun ekosistem kewirausahaan berkelanjutan dengan pendampingan intensif bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Sebuah langkah berani untuk mengubah ide menjadi bisnis nyata yang mampu bersaing di pasar.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Undana Dr Roland E Fanggidae mengungkapkan inisiatif ini adalah wujud nyata komitmen Undana menjadi universitas berbasis riset dan kewirausahaan. "Kami ingin menjembatani ide-ide brilian mahasiswa agar tidak hanya berhenti di angan namun bertransformasi menjadi usaha yang kokoh dan mandiri" tegasnya di Kupang. Inkubator ini bukan sekadar program biasa melainkan jembatan emas menuju kemandirian ekonomi.

Meskipun konsep pendampingan wirausaha telah berjalan beberapa tahun legalitas dan ruang khusus inkubator bisnis FEB Undana baru akan terwujud secara resmi pada 2026. Para dosen pun telah dibekali pelatihan khusus dan sertifikasi untuk menjadi mentor UMKM yang handal. Tujuannya jelas Undana tidak hanya ingin mencetak pencari kerja namun melahirkan para pencipta lapangan kerja atau job creator yang inovatif.

Pendekatan inkubator bisnis ini berbeda jauh dari pelatihan kewirausahaan konvensional. Peserta tidak hanya dicekoki materi namun didampingi secara komprehensif mulai dari tahap pengembangan ide hingga produk siap bersaing di pasar. Pendampingan ini bahkan berlangsung selama tiga tahun memastikan peserta benar-benar mandiri sebelum dilepas. "Kami mendampingi mereka dari nol hingga mampu berdiri tegak di tengah persaingan bisnis" tambah Roland.

Fokus pendampingan mencakup identifikasi peluang pengembangan produk uji kelayakan penyusunan model bisnis validasi pasar hingga strategi ekspansi usaha. Layanan ini gratis dan terbuka lebar tidak hanya untuk mahasiswa dan alumni namun juga bagi seluruh masyarakat NTT yang haus akan bimbingan kewirausahaan. Undana bahkan siap membantu peserta mengakses berbagai sumber pendanaan termasuk Kredit Usaha Rakyat KUR dan kompetisi kewirausahaan.

Roland berharap inkubator ini tidak hanya meningkatkan jumlah wirausaha muda namun juga menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kokoh dan berkelanjutan di NTT. "Semua ide kreatif anak muda harus diuji diproduksi dan masuk ke pasar. Dari situlah kita bisa membangun ekosistem yang terus tumbuh dan berkembang" pungkasnya. Ini adalah upaya Undana untuk mengisi celah pendampingan berkelanjutan yang selama ini masih kurang tergarap memastikan setiap ide memiliki kesempatan untuk menjadi kisah sukses.

politicanews.id – Ibu kota Jakarta tetap aman dan kondusif. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Polda Metro Jaya, menjamin masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa tanpa perlu khawatir. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, situasi terkendali dan tidak ada gangguan signifikan yang mengancam stabilitas kota.

Kondisi keamanan yang terjaga ini terlihat jelas dari aktivitas warga yang tetap berjalan normal. Berbagai kegiatan rutin masyarakat berlangsung tanpa hambatan, menunjukkan bahwa kehidupan di Jakarta berputar seperti biasa. Ini menjadi bukti nyata bahwa aparat keamanan berhasil menjaga ketertiban di tengah dinamika ibu kota.

Meski demikian, Polda Metro Jaya mengakui adanya notifikasi unjuk rasa yang akan berlangsung pada Kamis mendatang. Dua kelompok, yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya, berencana menggelar aksi di kawasan DPR RI. Mereka akan menyuarakan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dengan perkiraan melibatkan ratusan massa.

Kombes Budi Hermanto menambahkan, pengamanan aksi massa adalah bagian dari tugas rutin kepolisian. Setiap hari, Polda Metro Jaya menerima antara 40 hingga 80 pemberitahuan demonstrasi. Bahkan pada hari Senin ini saja, tercatat 71 aksi penyampaian aspirasi di berbagai titik strategis, termasuk di gedung DPR, beberapa kementerian, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain mengamankan demonstrasi, Polda Metro Jaya juga bertanggung jawab atas pengamanan 16 kegiatan masyarakat lainnya, seperti konser musik dan Jambore Nasional. Seluruh pengamanan ini dilakukan secara sinergis oleh Polda Metro Jaya dan jajaran Polres di wilayah hukumnya.

Menjelang aksi pada Kamis nanti, pihak kepolisian masih mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat dan akan segera menggelar rapat koordinasi. Tujuannya adalah memastikan pelayanan pengamanan aksi berjalan tertib, aman, dan damai, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang menjadi lokasi unjuk rasa.

Terkait pengaturan lalu lintas, Kombes Budi menjelaskan bahwa skema rekayasa bersifat situasional. Jika eskalasi jumlah massa yang datang cukup besar, maka penyesuaian arus lalu lintas akan diberlakukan. Prioritas utama kepolisian adalah menjaga keseimbangan kepentingan publik, baik bagi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi maupun masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.

politicanews.id – Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan penting menuju Pulau Sumatera guna mengawasi langsung upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda wilayah Riau Jambi dan Sumatera Selatan

Dari pantauan siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta pada Senin pagi Presiden Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat lalu bergegas naik pesawat kepresidenan

Riau menjadi titik awal lawatan Presiden memastikan penanganan karhutla berjalan sigap terpadu dan memberikan hasil efektif Langkah tanggap darurat sudah dipastikan optimal setelah kunjungan serupa ke Kalimantan beberapa hari sebelumnya

Percepatan penanganan menunjukkan hasil signifikan dengan penambahan armada water bombing pengerahan lebih banyak personel darat dari TNI Polri serta Manggala Agni dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk masyarakat terdampak

Tak hanya itu Presiden juga memerintahkan tindakan tegas tanpa pandang bulu aparat penegak hukum kini tengah mengusut tuntas area konsesi korporasi yang terbukti terbakar atau lalai menjaga lahannya

Sejumlah pejabat tinggi negara turut mengantar keberangkatan Presiden termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetya Hadi Menteri Luar Negeri Sugiono Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

politicanews.id – Mengelola keuangan pribadi sejak dini adalah kunci utama menuju kemapanan finansial di masa depan. Namun, realitasnya banyak anak muda masih terperangkap dalam pola pengeluaran yang kurang bijak. Meskipun data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025 menunjukkan tingkat literasi finansial yang cukup tinggi pada kelompok usia 18-35 tahun, pengetahuan saja tidak cukup tanpa diiringi kebiasaan praktis yang sehat. Artikel ini akan membongkar tujuh kesalahan fatal yang sering dilakukan generasi muda dalam mengelola uang mereka dan bagaimana menghindarinya.

1. Tanpa Anggaran Jelas

Banyak yang terjebak dalam siklus pengeluaran tanpa arah. Menggunakan pendapatan tanpa batasan yang terang benderang ibarat berlayar tanpa peta. Tanpa anggaran bulanan, sulit sekali mengetahui berapa alokasi yang tepat untuk kebutuhan pokok, tabungan, cicilan, hiburan, atau investasi. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran menjadi langkah awal krusial untuk memahami kemana saja uang Anda mengalir dan menetapkan prioritas finansial.

2. Menabung Sisa Gaji
Pola menabung yang menunggu sisa uang di akhir bulan seringkali berujung pada jumlah yang tidak konsisten, bahkan nihil. Sebaliknya, kebiasaan yang lebih efektif adalah menyisihkan sejumlah dana untuk tabungan segera setelah menerima penghasilan. Dengan demikian, tabungan menjadi komponen wajib dalam anggaran, bukan sekadar opsi cadangan jika ada sisa. Nominalnya bisa disesuaikan, yang terpenting adalah konsistensi.

3. Terjebak Gaya Hidup Konsumtif
Peningkatan pendapatan seringkali diiringi godaan untuk meningkatkan gaya hidup. Makan di restoran mewah, belanja barang bermerek, atau berlangganan berbagai layanan premium bisa menguras habis kenaikan gaji Anda. Jika setiap kenaikan penghasilan langsung dialokasikan untuk konsumsi, maka kesempatan membangun tabungan dan aset jangka panjang akan terhambat. Seharusnya, peningkatan pendapatan juga berarti peningkatan alokasi untuk tabungan, dana darurat, atau investasi.

4. Ketergantungan Utang Konsumtif
Kemudahan transaksi digital, seperti paylater, seringkali menjebak seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya belum mampu dibayar. Utang produktif untuk investasi atau modal usaha berbeda jauh dengan utang konsumtif yang hanya memenuhi keinginan sesaat. Masalah besar muncul ketika cicilan terus-menerus digunakan untuk gaya hidup. Penting untuk menghitung kemampuan membayar seluruh kewajiban bulanan secara cermat, bukan hanya tergiur cicilan awal yang kecil.

5. Abai Dana Darurat
Kehidupan penuh ketidakpastian. Kehilangan pekerjaan, kebutuhan medis mendesak, atau kerusakan aset penting bisa datang kapan saja. Tanpa dana darurat, seseorang terpaksa mengandalkan kartu kredit atau pinjaman online, yang justru memperparah kondisi finansial. Membangun dana cadangan ini secara bertahap dan memisahkannya dari rekening sehari-hari adalah langkah vital untuk menjaga stabilitas keuangan.

6. Investasi Tanpa Pemahaman Risiko
Investasi memang menjanjikan pertumbuhan aset, namun tidak semua instrumen cocok untuk semua orang. Kesalahan umum adalah ikut-ikutan tren atau rekomendasi tanpa memahami cara kerja produk, potensi kerugian, biaya terkait, dan tujuan investasi pribadi. Data SNLIK 2025 menunjukkan literasi pasar modal masih rendah dibandingkan perbankan. Ini menekankan pentingnya edukasi dan riset mendalam sebelum menempatkan dana.

7. Tanpa Tujuan Keuangan Jelas
Menabung tanpa arah yang jelas seringkali membuat dana yang sudah disisihkan mudah ditarik kembali. Menetapkan tujuan finansial, baik jangka pendek (dana darurat, liburan) maupun jangka panjang (pendidikan, kendaraan, rumah, pensiun), akan memberikan motivasi kuat. Dengan tujuan yang terukur, Anda bisa menentukan berapa yang harus disisihkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Untuk memperbaiki kondisi finansial, anak muda bisa memulai dengan langkah sederhana. Pertama, catat detail pemasukan dan pengeluaran. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial bulanan. Ketiga, sisihkan dana untuk tabungan atau dana darurat segera setelah menerima penghasilan. Selanjutnya, kendalikan godaan utang konsumtif, hindari investasi spekulatif tanpa riset, dan lakukan evaluasi keuangan secara berkala. Tingkat literasi keuangan yang relatif tinggi pada generasi muda harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pada akhirnya, pengelolaan uang bukan hanya soal seberapa besar pendapatan yang dimiliki, melainkan bagaimana pendapatan tersebut dimanfaatkan secara cerdas untuk membangun masa depan finansial yang lebih kokoh.

politicanews.id – Perusahaan tambang asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia kini diwajibkan untuk semakin memperketat kepatuhan terhadap regulasi nasional. Langkah ini krusial demi memastikan investasi dan pengelolaan sumber daya mineral berjalan sesuai koridor hukum serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, melalui Badan Geologi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Geominerba, bersama PT Zishan Tambang Indonesia, baru-baru ini menggelar pelatihan lanjutan. Sesi kedua ini berfokus pada Kebijakan Pertambangan dan Kepatuhan Regulasi di Indonesia, menyempurnakan materi dari pelatihan sebelumnya di bulan April.

Acara penting ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari Tiongkok dan Indonesia, mewakili lebih dari 20 perusahaan. Turut hadir pula pejabat pemerintah dan pakar industri, menciptakan forum diskusi yang kaya akan pengalaman dan pandangan seputar sektor pertambangan. Pertemuan ini juga menjadi ajang strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dr Tri Winarno, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor pertambangan adalah tulang punggung ekonomi, menyumbang 8 hingga 12 persen terhadap PDB Indonesia. Tiongkok, disebutnya, merupakan salah satu sumber investasi utama di sektor ini. Dr Tri menekankan bahwa kerja sama yang langgeng tidak hanya butuh modal dan sumber daya, tetapi juga kepercayaan timbal balik, pemahaman regulasi, komunikasi efektif, dan komitmen jangka panjang.

Bagi investor dan pengembang tambang di Indonesia, izin dari Kementerian ESDM hanyalah gerbang awal. Mereka juga wajib mengantongi berbagai persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ini mencakup aspek penataan ruang, penggunaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatan kawasan hutan, hingga investasi yang sesuai tahapan dan ketentuan berlaku.

Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membimbing perusahaan dalam menghadapi kompleksitas koordinasi lintas instansi. Pejabat dari otoritas berwenang dihadirkan untuk memberikan penjelasan langsung, membahas kerangka hukum, prosedur perizinan, perencanaan operasional proyek, perlindungan lingkungan, dan kebijakan hilirisasi. Tujuannya jelas, agar peserta memahami setiap langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Duan, perwakilan dari Norin Mining, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat membantu perusahaannya meningkatkan kemampuan manajemen kepatuhan secara lebih sistematis. Ia juga memperoleh pemahaman mendalam bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan komitmen jangka panjang terhadap pemerintah dan masyarakat lokal.

Sementara itu, Radianto dari PT Dairi Prima Mineral, sebuah perusahaan patungan antara NFC asal Tiongkok dan BRMS asal Indonesia, berbagi pengalaman sukses dalam proyek pertambangan timbal-seng. Ia menyoroti Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai faktor penentu keberhasilan di sektor pertambangan Indonesia. Menariknya, kopi yang disajikan selama pelatihan berasal langsung dari program PPM berupa pelatihan dan budidaya kopi di sekitar wilayah operasional tambang mereka.

Pengembangan mineral kritis saat ini dihadapkan pada tantangan Environmental Social and Governance (ESG), yang menuntut perusahaan menerapkan standar lebih ketat dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Melalui seminar dan pelatihan semacam ini, pemerintah Indonesia aktif mendorong partisipasi pelaku industri dan akademisi dalam perumusan kebijakan yang transparan, sekaligus menyelaraskannya dengan standar internasional demi tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Pelatihan ini tidak hanya memperkuat pertukaran pengalaman dan kepercayaan antara Tiongkok dan Indonesia di sektor pertambangan, tetapi juga meletakkan dasar kuat bagi transisi hijau industri kedua negara serta pendalaman kerja sama investasi. Usai pelatihan, perwakilan perusahaan tambang dari kedua negara, bersama tamu dari Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, KADIN Indonesia, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), serta Neo Energy, menghadiri jamuan makan malam dan sesi jejaring untuk mempererat hubungan dan membangun konsensus kerja sama.

politicanews.id – Dunia pendidikan tinggi Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek dengan sigap menunjuk Profesor Ali Rokhman sebagai Pelaksana Tugas Plt Rektor Universitas Jenderal Soedirman Unsoed Purwokerto

Penunjukan ini berlaku efektif mulai 23 Agustus 2026 sebuah langkah cepat menyusul penetapan rektor sebelumnya sebagai tersangka kasus korupsi

Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Unsoed Profesor Waluyo Handoko menjelaskan penetapan itu disampaikan Plt Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam rapat koordinasi pimpinan Unsoed

Kemdiktisaintek menyatakan keprihatinan mendalam atas persoalan hukum di lingkungan perguruan tinggi

Kementerian menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pendidikan tinggi

Pihak kementerian menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung

Mereka menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan siap berkoordinasi mendukung penegakan hukum

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendiktisaintek Brian Yuliarto telah menetapkan Profesor Ali Rokhman MSi untuk menjamin keberlangsungan aktivitas di Unsoed

Profesor Ali Rokhman mengemban tanggung jawab besar memastikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di Unsoed tetap berjalan lancar selama masa transisi

Plt Rektor Unsoed juga bertugas memastikan tridarma perguruan tinggi meliputi pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat serta pelayanan bagi mahasiswa dosen tenaga kependidikan alumni dan mitra kerja sama terus berlangsung tanpa hambatan

Selain itu Profesor Ali Rokhman bertanggung jawab mengawal kelanjutan proses pemilihan rektor definitif agar sesuai statuta Unsoed dan peraturan perundang-undangan berlaku

Profesor Ali Rokhman adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unsoed

Ia memiliki pengalaman memimpin sebagai Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto ITTP kini Telkom University Kampus Purwokerto periode 2017-2021

Dalam Pemilihan Rektor Unsoed Periode 2026-2030 Ali Rokhman sempat berkontestasi dan meraih suara terbanyak kedua

Sebelumnya Profesor Akhmad Sodiq dilantik sebagai Rektor Unsoed untuk kedua kalinya oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto pada 19 Mei 2026

Namun pada 21 Agustus 2026 KPK menetapkan Profesor Akhmad Sodiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru

KPK juga menetapkan lima tersangka lain dalam kasus ini

Mereka adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Profesor Norman Arie Prayogo Mulyono keponakan Akhmad Sodiq Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto sebagai perantara serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto

politicanews.id – Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan yang mengguncang publik. Ia menegaskan bahwa Teheran kini berada dalam situasi "perang skala penuh", sebuah kondisi yang mencakup dimensi ekonomi, militer, dan keamanan. Pernyataan ini disampaikan Pezeshkian pada Minggu, dalam pidato yang disiarkan televisi dan dikutip oleh kantor berita pemerintah IRNA, menyoroti perjuangan berat yang dihadapi negaranya.

Pezeshkian secara terbuka mengungkapkan keprihatinan mendalam pemerintah atas berbagai persoalan ekonomi yang masih membelit rakyat. Ia mengakui adanya "rasa malu" karena kesulitan finansial terus menjadi momok bagi masyarakat. Mengenang kembali ancaman sanksi "paling menghancurkan" dari mantan Presiden AS Donald Trump, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tetap berdiri kokoh dan bertekad melayani warganya di tengah apa yang disebutnya sebagai "pertempuran yang tidak seimbang".

Para musuh Iran, lanjut Pezeshkian, sempat memperkirakan bahwa negara itu akan jatuh terpuruk dan bernasib serupa dengan Venezuela. Namun, realitas justru berkata lain. Iran, menurutnya, telah menjelma menjadi kekuatan yang memukau dunia melalui semangat perlawanan, solidaritas, dan persatuan yang tak tergoyahkan. Ia juga menekankan komitmen Iran untuk mengerahkan seluruh daya upaya guna mencegah perpecahan, konflik internal, dan sikap mementingkan diri sendiri di tengah tantangan global.

Sebelumnya, pada Juni lalu, Iran dan Amerika Serikat sempat mencapai titik terang dengan penandatanganan memorandum kesepahaman. Kesepakatan awal yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar ini bertujuan mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung sejak Februari, sekaligus membuka jalan bagi kelanjutan negosiasi menuju perjanjian final. Sayangnya, pembicaraan tersebut kini menemui jalan buntu. Perselisihan mengenai implementasi nota kesepahaman dan pengaturan navigasi di Selat Hormuz, jalur krusial bagi ekspor minyak dan gas global, menjadi batu sandungan utama yang menghambat kemajuan.