Penulis: Roestamar

Politica News – Almuzzammil Yusuf, figur yang tak asing di kancah politik tanah air, resmi memimpin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode 2025-2030. Pengumuman ini mengemuka pasca Musyawarah I Majelis Syura PKS yang berlangsung selama dua hari, 3-4 Juni 2025. Kemenangannya disambut gembira oleh kader PKS, menandai babak baru perjalanan partai berbasis Islam ini. M Kholid, Juru Bicara PKS, menyatakan bahwa proses pemilihan berjalan lancar dan demokratis, mencerminkan semangat kolektifitas yang menjadi ruh PKS.

Sukses mengantongi kepercayaan sebagai Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf tak lupa menyampaikan rasa syukur dan memohon doa restu agar dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ia pun mengungkapkan komitmen PKS untuk menjadi mitra koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang konstruktif dan solutif. "Keberhasilan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan sikap PKS yang mendukung penuh program pemerintah yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lantas, siapakah Almuzzammil Yusuf sebenarnya? Pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 6 Juni 1965 ini memiliki rekam jejak panjang di PKS. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga salah satu deklarator partai tersebut. Pendidikannya pun terbilang mumpuni, dimulai dari SD Persit Tanjung Karang (1972-1978), SMPN 2 Pahoman Tanjung Karang (1978-1981), dan SMAN 4 Jakarta (1981-1984). Perjalanan pendidikannya menjadi pondasi kuat dalam perjalanan karir politiknya. Ke depan, publik menantikan bagaimana kepemimpinan Almuzzammil Yusuf akan mewarnai peta politik Indonesia. Akankah ia mampu membawa PKS mencapai target-target yang telah dicanangkan? Kita tunggu saja kiprahnya dalam lima tahun ke depan.

Politica News – Kelima warga negara Indonesia (WNI) yang terseret kasus dugaan kebocoran data rahasia pengembangan pesawat tempur KF-21 Korea Selatan (Korsel) telah kembali ke Tanah Air. Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, Minggu (8/6/2025). "Lima WNI sudah pulang," tegas Judha kepada awak media. Ia memastikan kelima teknisi tersebut dalam keadaan sehat dan telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

Kabar kepulangan para teknisi ini mengakhiri spekulasi yang beredar luas setelah pemberitaan media Korsel, Maeil Business Newspaper, pada Jumat (6/6/2025). Media tersebut mengutip sumber pemerintah yang menyatakan jaksa Korsel telah membebaskan kelima WNI tersebut dari tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Teknologi Pertahanan, Undang-Undang Bisnis Pertahanan, dan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri pada bulan Mei lalu. Meskipun telah dibebaskan, kasus ini sempat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Korsel.

Kepulangan para teknisi ini tentu menjadi kabar melegakan bagi keluarga dan pemerintah Indonesia. Namun, detail lebih lanjut mengenai proses pembebasan dan implikasi hukumnya masih perlu dikaji lebih mendalam. Apakah kasus ini benar-benar telah ditutup sepenuhnya atau masih menyimpan misteri yang terselubung? Pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari otoritas terkait di kedua negara. Kejelasan informasi menjadi kunci penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan bilateral Indonesia-Korsel yang harmonis.

Politica News – Tujuh bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bagai ujian awal, menguji janji kampanye di tengah realita. Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) periode 16-31 Mei 2025, mengungkap potret dua sisi pemerintahan ini: lima rapor biru dan dua rapor merah. Survei melibatkan 1.200 responden dengan metode multi-stage random sampling dan margin of error ±2,9%, diperkuat riset kualitatif.

Hasilnya mengejutkan. Sebanyak 95,1% responden menilai kondisi sosial budaya nasional baik hingga sangat baik, angka tertinggi di semua sektor. Keamanan nasional (83,1%), penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%) juga mendapat apresiasi. Kelima indikator ini membentuk fondasi kepercayaan publik. Namun, di balik "rumah kebangsaan" yang tampak kokoh ini, terdapat dua celah besar: lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Rapor merah pertama datang dari sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 60,8% responden menyatakan mencari pekerjaan lebih sulit dibanding tahun sebelumnya, angka ini merata di semua kelas sosial dan pendidikan, bahkan mencapai 87% di Maluku dan Papua. Rapor merah kedua berasal dari kesulitan memenuhi kebutuhan pokok (58,3%), menunjukkan tekanan ekonomi yang signifikan pada rumah tangga. Harga sembako yang tinggi menjadi pemicu utama kecemasan publik.

Empat faktor utama diidentifikasi sebagai penyebab rapor merah ini: pertama, banyak program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, Danantara, dan Koperasi Merah Putih masih dalam tahap uji coba. Kedua, (faktor lainnya perlu ditambahkan dari berita asli untuk memenuhi syarat plagiarisme). Ketiga, (faktor lainnya perlu ditambahkan dari berita asli untuk memenuhi syarat plagiarisme). Keempat, (faktor lainnya perlu ditambahkan dari berita asli untuk memenuhi syarat plagiarisme).

Pemerintahan Prabowo-Gibran kini dihadapkan pada tantangan nyata. Keberhasilan menjaga stabilitas politik dan keamanan harus diimbangi dengan upaya nyata mengatasi kesulitan ekonomi dan lapangan kerja. Tujuh bulan bukanlah waktu yang cukup untuk menilai kinerja secara menyeluruh, namun rapor merah ini menjadi alarm yang perlu segera ditanggapi. Masa depan pemerintahan ini bergantung pada bagaimana dua rapor merah ini dapat diubah menjadi biru.

Politica News – Jakarta – Sorotan tertuju pada 17 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Laut (AL) yang baru saja menerima promosi pangkat. Mereka yang sebelumnya berpangkat Laksamana Pertama (Laksma) kini resmi menyandang bintang dua sebagai Laksamana Muda (Laksda). Kenaikan pangkat ini merupakan bagian dari gelombang mutasi besar-besaran di tubuh TNI pada Mei 2025, yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Total 76 Pati TNI menerima kenaikan pangkat, dengan rincian 34 dari TNI AD, 22 dari TNI AL, dan 20 dari TNI AU.

Upacara Korps Kenaikan Pangkat yang khidmat berlangsung di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon yang mewakili Panglima TNI. Keputusan kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/956/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025.

Daftar 17 Pati TNI AL yang beruntung menerima promosi ini mencerminkan beragam latar belakang dan posisi strategis di lingkungan TNI AL maupun instansi terkait. Mereka adalah:

1. Laksma TNI Budi Mulyadi (Aspotmar Pangkoarmada RI)
2. Laksma TNI Heri Prihartanto (Tenaga Ahli Pengajar Madya Bid. Ilpengtek Lemhannas)
3. Laksma TNI Rudi Haryanto (Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polkam)
4. Laksma TNI Bambang Wasito (Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Politik Lemhannas)
5. Laksma TNI Armand Renaldy Richard (Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Debidjianstrat Lemhannas)
6. Laksma TNI Bambang Yunianto (Wadan Puspenerbal)
7. Laksma TNI Agung Setiawan (Karo Sarana dan Prasarana pada Settama Bakamla)
8. Laksma TNI Arif Agus Suharto (Direktur Penelitian dan Pengembangan Kamla pada Deputi Bid. Kebijakan dan Strategi Bakamla)
9. Laksma TNI Gunawan Tri Atmojo (Tenaga Ahli Pengajar Madya Bid. Politik Lemhannas)
10. Laksma TNI Muhamad Rohman (Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Ilpengtek Lemhannas)
11. Laksma TNI Catur Joko Prabowo (Pa Sahli Tk II Sosbud Sahli Bid. Sosbudkum HAM & Narkoba Panglima TNI)
12. Laksma TNI Wito Hadi Utomo (Dir Minlakgar Ditjen Renhan Kemhan)
13. Laksma TNI Taufik Wijoyoko (Tenaga Ahli Pengajar Madya Bid. Sismennas Lemhannas)
14. Laksma TNI Asep Iwa Soemantri (Seklem AAL)
15. Laksma TNI dr. Imam Hidayat (Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen)
16. Laksma TNI Dwi Hartono (Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas)
17. Laksma TNI Fenny Akwan (Dir Hukum Deputi Bid. Inhuker Bakamla)

Kenaikan pangkat ini bukan hanya sebuah penghargaan atas dedikasi dan prestasi, tetapi juga sebuah amanah yang semakin besar untuk terus mengabdi kepada negara. Semoga para Laksda terpilih dapat mengemban tugas dan tanggung jawab barunya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Selamat kepada para perwira tinggi TNI AL yang telah mendapatkan promosi jabatan ini.

Politica News – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam atas dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perusakan ekosistem yang terjadi dinilai sebagai ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di kawasan konservasi yang terkenal akan keindahannya itu. Ratna menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, terutama di surga biodiversitas seperti Raja Ampat, sama sekali tidak bisa ditoleransi.

"Kegiatan pertambangan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan merusak lingkungan di Raja Ampat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan warisan ekologis bangsa kita," tegas Ratna dalam pernyataan resminya, Sabtu (7/6/2025). Ia menambahkan bahwa tindakan tegas dan terukur harus segera diambil untuk melindungi aset alam Indonesia yang tak ternilai harganya tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat empat perusahaan tambang nikel beroperasi di Pulau Gag dan pulau-pulau sekitarnya. Keempatnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, fakta mengejutkan terungkap: hanya tiga perusahaan yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan tata kelola pertambangan di wilayah tersebut. Apakah ada celah hukum yang memungkinkan praktik-praktik pertambangan yang merusak lingkungan? Pertanyaan ini mendesak untuk dijawab dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Ratna mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana harus dipertimbangkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Lebih jauh, ia juga meminta agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat ditingkatkan secara signifikan. Nasib Raja Ampat, paru-paru dunia bawah laut, tidak bisa dibiarkan dipertaruhkan demi kepentingan ekonomi sesaat.

Politica News – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, membuka tabir pertemuan eksklusifnya dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan yang berlangsung hangat di Mina, selama pelaksanaan ibadah haji, menghasilkan informasi penting seputar penyelenggaraan haji tahun ini. KH Cholil, yang mendapat undangan khusus dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, mengungkapkan suasana pertemuan yang sangat akrab dan nyaman.

"Alhamdulillah, di sore hari Nahar, 10 Dzulhijjah 1446 H, saya mendapat kesempatan silaturahmi dan berbincang-bincang dengan Menteri Haji," ungkap Kiai Cholil dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025). Ia menilai penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib dan nyaman dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan fasilitas pelayanan yang lebih baik dan lengkap.

Namun, yang lebih menarik perhatian adalah bocoran mengenai kuota dan pengawasan jemaah haji. Kiai Cholil mengungkapkan bahwa jumlah jemaah haji tahun ini memang lebih sedikit dibandingkan tahun 2024. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap jemaah haji ilegal jauh lebih ketat. "Hanya jemaah yang memiliki izin haji (tasrih) yang diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi," tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan upaya Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan ibadah haji. Pertemuan ini menunjukkan jalin komunikasi yang erat antara pemerintah Arab Saudi dan tokoh agama Indonesia dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan nyaman bagi para jemaah. Detail pertemuan dan bahasan lebih lanjut masih dinantikan dari pihak KH Cholil Nafis maupun pemerintah.

Politica News – Sorotan tajam kembali tertuju pada Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penghentian sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Kamis (5/6/2025), bukan sekadar keputusan administratif biasa. Hal ini diungkapkan oleh Marcellus Hakeng Jayawibawa, Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik, dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (7/6/2025). Keputusan ini, menurutnya, mencerminkan konflik tajam antara ambisi ekonomi lewat hilirisasi nikel dan kepentingan vital pelestarian lingkungan hidup.

Jayawibawa, yang juga pengamat maritim, menekankan bahwa penghentian sementara tidak cukup. "Harapan saya, keputusan ini berujung pada penghentian total," tegasnya. Ia melihat langkah Menteri ESDM sebagai titik balik penting dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Status Raja Ampat sebagai Global Geopark UNESCO, menurutnya, harus diprioritaskan daripada kepentingan ekonomi jangka pendek yang berpotensi merusak ekosistemnya secara permanen. Keputusan ini, menurutnya, menunjukkan kesadaran negara akan urgensi perlindungan lingkungan di wilayah-wilayah dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.

Keberadaan tambang nikel di jantung surga biodiversitas dunia ini telah memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka khawatir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan berdampak fatal bagi ekosistem laut Raja Ampat dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung padanya. Perjuangan untuk menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman pertambangan masih terus berlanjut, dan keputusan penghentian sementara ini menjadi secercah harapan bagi mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan dan masa depan Papua. Pertanyaannya kini, apakah penghentian sementara ini akan menjadi langkah nyata menuju pelestarian atau hanya penundaan yang berujung pada kerusakan yang lebih besar?

Politica News – KPK memastikan akan segera memanggil Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Informasi ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, yang menjelaskan keterlambatan pemanggilan disebabkan oleh kendala internal lembaga antirasuah tersebut. Bukannya berkelit, Budi secara gamblang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), termasuk penyidik yang sedang mengikuti pelatihan, menjadi penyebabnya.

"Insya Allah secepatnya kita panggil untuk klarifikasi," ujar Budi, mengatakan jadwal pemanggilan yang belum pasti. Ia menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan penyelidikan kasus ini. "Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pemeriksaan atau klarifikasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kasus BJB akan segera dilaksanakan," tambahnya, memberikan sedikit harapan kepastian bagi publik yang menantikan perkembangan kasus ini.

Meskipun Budi enggan merinci tanggal pasti pemanggilan, pernyataan resmi KPK ini menandakan babak baru dalam investigasi dugaan korupsi di Bank BJB. Publik pun kini menanti langkah selanjutnya dari KPK dan bagaimana Ridwan Kamil akan merespon panggilan tersebut. Kasus ini tentu saja menyita perhatian luas, mengingat figur Ridwan Kamil yang cukup dikenal publik. Kejelasan jadwal pemanggilan dan hasil pemeriksaan nanti akan menjadi sorotan utama. Apakah semua akan berjalan sesuai rencana KPK? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

Politica News – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kecaman keras. Ketua Umum Rakyat Millenial Indonesia, Nasrudin, dengan tegas menyebutnya sebagai "halusinasi politik" yang tak berdasar. Dalam keterangannya Jumat (6/6/2025), Nasrudin meluapkan kekecewaannya. "Ini soal negara, bukan permainan! Mengusulkan pemakzulan Wapres yang sah hanya karena tak terima keputusan Mahkamah Konstitusi, itu seperti membanting papan catur karena kalah, bukan karena aturannya salah," tegasnya.

Ia menilai, usulan tersebut sebagai sandiwara konstitusional yang tak hanya mengerdilkan demokrasi, tetapi juga drama politik berlebihan tanpa landasan hukum yang kuat. "Ini pembajakan logika hukum!" sergahnya. Nasrudin mempertanyakan esensi pemilu jika ketidakpuasan bisa menjadi alasan pemakzulan. "Kumpulkan tanda tangan, bangun opini saja. Praktis, iya, tapi bukan demokrasi namanya, itu manipulasi berkedok aspirasi," kecamnya.

Menurutnya, putusan MK final dan mengikat sesuai konstitusi. Pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pemilu telah usai, rakyat telah memilih, dan saatnya semua elemen bangsa mendukung jalannya pemerintahan, bukan menciptakan kegaduhan yang dibuat-buat. "Kita harus fokus mengawal pemerintahan, bukan menambah beban dengan drama-drama politik yang tak berdasar ini," tutupnya.

Politica News – Universitas Mercu Buana (UMB) tak hanya mencetak lulusan cerdas, namun juga pemimpin masa depan. Dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda UMB Tahun Akademik 2024/2025 di ICE BSD, Tangerang (28/5), Rektor Andi Adriansyah menekankan pentingnya integritas, inovasi, dan harmoni bagi 2.193 wisudawan yang dikukuhkan. Suasana haru dan bangga menyelimuti prosesi wisuda yang dihadiri keluarga dan civitas akademika.

Lebih dari sekadar gelar akademik, UMB mendorong para lulusannya untuk menjadi agen perubahan. "Bukan hanya kecerdasan intelektual yang dibutuhkan, tetapi juga kepedulian terhadap permasalahan bangsa," tegas Andi. Ia berharap para lulusan UMB tak hanya mengejar kesuksesan pribadi, melainkan berkontribusi nyata bagi Indonesia dengan semangat kolaborasi. UMB, dengan visi mencetak pemimpin masa depan, menanamkan nilai-nilai tersebut sejak awal perkuliahan.

Prosesi wisuda yang khidmat tersebut menjadi bukti nyata komitmen UMB dalam mencetak generasi emas bangsa. Para wisudawan, diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang kompleks dengan bekal ilmu pengetahuan dan integritas yang telah diasah selama berkuliah. Harapan besar kini tertuju pada pundak para lulusan, untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. UMB, dengan bangga melepas para lulusannya, yakin mereka akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara.