Politica News – Sorotan tajam kembali tertuju pada Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penghentian sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Kamis (5/6/2025), bukan sekadar keputusan administratif biasa. Hal ini diungkapkan oleh Marcellus Hakeng Jayawibawa, Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik, dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (7/6/2025). Keputusan ini, menurutnya, mencerminkan konflik tajam antara ambisi ekonomi lewat hilirisasi nikel dan kepentingan vital pelestarian lingkungan hidup.
Jayawibawa, yang juga pengamat maritim, menekankan bahwa penghentian sementara tidak cukup. "Harapan saya, keputusan ini berujung pada penghentian total," tegasnya. Ia melihat langkah Menteri ESDM sebagai titik balik penting dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Status Raja Ampat sebagai Global Geopark UNESCO, menurutnya, harus diprioritaskan daripada kepentingan ekonomi jangka pendek yang berpotensi merusak ekosistemnya secara permanen. Keputusan ini, menurutnya, menunjukkan kesadaran negara akan urgensi perlindungan lingkungan di wilayah-wilayah dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.
Keberadaan tambang nikel di jantung surga biodiversitas dunia ini telah memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka khawatir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan berdampak fatal bagi ekosistem laut Raja Ampat dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung padanya. Perjuangan untuk menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman pertambangan masih terus berlanjut, dan keputusan penghentian sementara ini menjadi secercah harapan bagi mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan dan masa depan Papua. Pertanyaannya kini, apakah penghentian sementara ini akan menjadi langkah nyata menuju pelestarian atau hanya penundaan yang berujung pada kerusakan yang lebih besar?
Tinggalkan komentar